FRIDAY, 09 SEPTEMBER 2011 07:03
SUBULUSSALAM - Kerugian akibat gempa yang terjadi pada Selasa (6/9) dini hari di Kota Subulusalam, Provinsi Aceh, mencapai Rp50 miliar. Kerugian tersebut paling banyak karena kerusakan rumah, tempat ibadah, dan gedung sekolah.
Selain itu, gempa berkekuatan 6,7 skala richter itu juga menyebabkan kerusakan pada masjid dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Povinsi Aceh Armia.
Armia tidak merinckan berapa jumlah kerusakan berat dan ringan setiap bangunan tersebut. "Prediksi sementara kerugian akibat gempa itu mencapai Rp50 miliar."
Adapun kerusakan paling parah adalah di Kecamatan Sultan Daulat, Penaggalan dan Kecamatan Simpangkiri, Ibukota Kota Subulussalam.
Kabag Humas Pemerintah Kabupaten, Kota Subulussalam Muhammad Amrin Tibro, Rabu (7/9), mengatakan pihaknya terus mendata jumlah kerusakan. Untuk mengetahui secara pasti kerusakan, pihaknya juga menerima laporan dari camat di setiap kecamatan setempat.
sumber Waspada.co.id
Jumat, 09 September 2011
Kamis, 08 September 2011
524 siswa belum bisa masuk sekolah
THURSDAY, 08 SEPTEMBER 2011 23:07
SUBULUSSALAM - Sedikitnya 524 siswa dari empat sekolah di Kota Subulussalam, belum bisa melakukan proses belajar mengajar (PBM) karena bangunan sekolah rusak parah.
Sekretaris Disdik, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kota Subulussalam, Asmial, mengatakan hari ini, keempat sekolah yang belum bisa PBM tersebut masing-masing SDN 2 Runding (168 murid), SDN Pasir Panjang (178 murid), dan SDN Lae Langge (84 murid). “Solusi secepatnya adalah sekolah darurat atau tenda agar anak-anak tetap bisa belajar,” kata Asmial.
sumber Waspada.co.id
SUBULUSSALAM - Sedikitnya 524 siswa dari empat sekolah di Kota Subulussalam, belum bisa melakukan proses belajar mengajar (PBM) karena bangunan sekolah rusak parah.
Sekretaris Disdik, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kota Subulussalam, Asmial, mengatakan hari ini, keempat sekolah yang belum bisa PBM tersebut masing-masing SDN 2 Runding (168 murid), SDN Pasir Panjang (178 murid), dan SDN Lae Langge (84 murid). “Solusi secepatnya adalah sekolah darurat atau tenda agar anak-anak tetap bisa belajar,” kata Asmial.
sumber Waspada.co.id
Rabu, 07 September 2011
Gempa rusak 1.417 rumah di Aceh
WEDNESDAY, 07 SEPTEMBER 2011 14:07
SUBULUSSALAM - Gempa daratan berkekuatan 6,7 skala Richter (SR) mengguncang Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, Selasa (6/9) sekira 00.55 WIB. Getarannya juga dirasakan hampir di seluruh Aceh dan sebagian Pulau Sumatera hingga Malaysia.
Empat orang meninggal akibat dampak langsung maupun tak langsung dari gempa ini dan ribuan rumah serta bangunan lainnya rusak. Sebagian besar bahkan rusak parah.
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Mata Ie, Aceh Besar, Syahnan menyebutkan, berdasarkan hasil deteksi seismograf (alat pencatat gempa), guncangan gempa berpusat di 2,81 Lintang Utara (LU)-97,85 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman sekitar 78 kilometer. Persisnya 59 kilometer (km) arah timur laut Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Gempa ini tak memicu tsunami.
Mayoritas penduduk di Subulussalam dan Aceh Singkil merasakan goyangan gempa hanya sekitar dua menit. Namun, sebetulnya menurut data BMG Mata Ie, gempa itu berlangsung 15 menit dengan durasi yang dirasakan manusia hanya sekitar 30 detik.
Didampingi staf operasional BMG, Umaroh, Syahnan menjelaskan, gempa daratan yang tergolong kuat itu, menggoyang hampir seluruh wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bahkan Malaysia.
Umaroh menyebutkan, sejauh ini belum tercatat adanya gempa susulan pascagempa utama di Kabupaten Aceh Singkil. “Pusat gempa tersebut persisnya berada di darat. Begitupun, hingga sejauh ini belum terdeteksi adanya gempa susulan, namun kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada,” katanya.
Gempa tersebut dilaporkan telah merusak lebih dari 1.417 rumah di Kota Subulussalam. Rusak berat 417 unit, sisanya rusak ringan. Di Singkil sendiri kerusakan infrastruktur tak seberapa, namun di Aceh Selatan dampaknya cukup destruktif. Di sepuluh desa dalam Kabupaten Aceh Selatan tercatat 310 rumah rusak. Dampak gempa kali ini juga dirasakan di Sumatera Utara. Tiga kabupaten berdekatan dengan Subulussalam, yakni Pakpak Bharat, Humbanghasundutan (Humbahas), dan Dairi mengalami kerusakan parah. Di Pakpak Bharat saja, 40 rumah rusak berat, 60 rusak sedang, dan 140 rusak ringan.
Belum lagi rumah ibadah, rumah sakit, bahkan termasuk pendapa bupati dan pendapa wakil bupati. Di Dairi, seorang warga meninggal akibat gempa, tiga lainnya luka parah.
Di Subulussalam sendiri seorang murid SD meninggal tertimpa beton yang luruh dari bangunan Akbid Medica Bakti Persada di sebelah rumahnya. Korban tewas lainnya yang merupakan dampak tak langsung dari gempa ini terjadi di Kecamatan Singkohor dan Kuala Baru, Aceh Singkil. Masing-masing satu warga yang mengalami serangan jantung dan asma diduga terkejut karena gempa, akhirnya meninggal, Selasa dini hari. Dengan demikian, gempa Singkil ini menyebabkan empat nyawa melayang.
Tentang kerugian materiil masih belum bisa ditaksir. Namun, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam menaksir kerugian di kota itu saja akibat gempa kemarin tidak kurang dari Rp 50 miliar.
Sumber waspada.co.id
SUBULUSSALAM - Gempa daratan berkekuatan 6,7 skala Richter (SR) mengguncang Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, Selasa (6/9) sekira 00.55 WIB. Getarannya juga dirasakan hampir di seluruh Aceh dan sebagian Pulau Sumatera hingga Malaysia.
Empat orang meninggal akibat dampak langsung maupun tak langsung dari gempa ini dan ribuan rumah serta bangunan lainnya rusak. Sebagian besar bahkan rusak parah.
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Mata Ie, Aceh Besar, Syahnan menyebutkan, berdasarkan hasil deteksi seismograf (alat pencatat gempa), guncangan gempa berpusat di 2,81 Lintang Utara (LU)-97,85 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman sekitar 78 kilometer. Persisnya 59 kilometer (km) arah timur laut Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Gempa ini tak memicu tsunami.
Mayoritas penduduk di Subulussalam dan Aceh Singkil merasakan goyangan gempa hanya sekitar dua menit. Namun, sebetulnya menurut data BMG Mata Ie, gempa itu berlangsung 15 menit dengan durasi yang dirasakan manusia hanya sekitar 30 detik.
Didampingi staf operasional BMG, Umaroh, Syahnan menjelaskan, gempa daratan yang tergolong kuat itu, menggoyang hampir seluruh wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bahkan Malaysia.
Umaroh menyebutkan, sejauh ini belum tercatat adanya gempa susulan pascagempa utama di Kabupaten Aceh Singkil. “Pusat gempa tersebut persisnya berada di darat. Begitupun, hingga sejauh ini belum terdeteksi adanya gempa susulan, namun kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada,” katanya.
Gempa tersebut dilaporkan telah merusak lebih dari 1.417 rumah di Kota Subulussalam. Rusak berat 417 unit, sisanya rusak ringan. Di Singkil sendiri kerusakan infrastruktur tak seberapa, namun di Aceh Selatan dampaknya cukup destruktif. Di sepuluh desa dalam Kabupaten Aceh Selatan tercatat 310 rumah rusak. Dampak gempa kali ini juga dirasakan di Sumatera Utara. Tiga kabupaten berdekatan dengan Subulussalam, yakni Pakpak Bharat, Humbanghasundutan (Humbahas), dan Dairi mengalami kerusakan parah. Di Pakpak Bharat saja, 40 rumah rusak berat, 60 rusak sedang, dan 140 rusak ringan.
Belum lagi rumah ibadah, rumah sakit, bahkan termasuk pendapa bupati dan pendapa wakil bupati. Di Dairi, seorang warga meninggal akibat gempa, tiga lainnya luka parah.
Di Subulussalam sendiri seorang murid SD meninggal tertimpa beton yang luruh dari bangunan Akbid Medica Bakti Persada di sebelah rumahnya. Korban tewas lainnya yang merupakan dampak tak langsung dari gempa ini terjadi di Kecamatan Singkohor dan Kuala Baru, Aceh Singkil. Masing-masing satu warga yang mengalami serangan jantung dan asma diduga terkejut karena gempa, akhirnya meninggal, Selasa dini hari. Dengan demikian, gempa Singkil ini menyebabkan empat nyawa melayang.
Tentang kerugian materiil masih belum bisa ditaksir. Namun, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam menaksir kerugian di kota itu saja akibat gempa kemarin tidak kurang dari Rp 50 miliar.
Sumber waspada.co.id
Jalan Negara di Sultan Daulat putus
WEDNESDAY, 07 SEPTEMBER 2011 09:05
SUBULUSSALAM - Gempa berkekuatan 6,7 skala ricter, tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi turut merusak sejumlah insfratruktur baik rumah, kantor maupun tempat ibadah.
Bahkan, gempa yang terjadi sekitar pukul 00.57 WIB, turut membelah ruas jalan Negara di jurang Simenjeren, Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam sepanjang 25 meter dengan lebar sekitar lima sampai enam centimeter.
Sapri Tinambunan (29), warga Sultan Daulat mengatakan setidaknya ada lima titik ruas jalan Negara di sekitar Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat yang terbelah. Kondisinya terbelah dan sebagiannya turun beberapa centimeter.
“Jalan yang terbelah ini kalau tidak segera diantisipasi terancam putus, karena sedikit saja hujan bisa amblas,” kata Sapri dan dibenarkan warga lainnya Malim Nadar (38) pagi ini.
Selain itu dua tanggul yang baru dibangun di sekitar Jongkong, desa Singgersing juga amblas. Sebelumnya, tanggul tersebut juga sudah ambruk sebelum selesai dikerjakan. Sementara di tikungan menanjak Simenjeren, desa Singgersing terjadi longsor yang menimbun badan jalan sepanjang sekitar enam meter dan menutup setengah badan jalan. Karena berada persis di tikungan dinilai sangat rawan kecelakaan.
Sumber : Waspada.co.id
SUBULUSSALAM - Gempa berkekuatan 6,7 skala ricter, tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi turut merusak sejumlah insfratruktur baik rumah, kantor maupun tempat ibadah.
Bahkan, gempa yang terjadi sekitar pukul 00.57 WIB, turut membelah ruas jalan Negara di jurang Simenjeren, Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam sepanjang 25 meter dengan lebar sekitar lima sampai enam centimeter.
Sapri Tinambunan (29), warga Sultan Daulat mengatakan setidaknya ada lima titik ruas jalan Negara di sekitar Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat yang terbelah. Kondisinya terbelah dan sebagiannya turun beberapa centimeter.
“Jalan yang terbelah ini kalau tidak segera diantisipasi terancam putus, karena sedikit saja hujan bisa amblas,” kata Sapri dan dibenarkan warga lainnya Malim Nadar (38) pagi ini.
Selain itu dua tanggul yang baru dibangun di sekitar Jongkong, desa Singgersing juga amblas. Sebelumnya, tanggul tersebut juga sudah ambruk sebelum selesai dikerjakan. Sementara di tikungan menanjak Simenjeren, desa Singgersing terjadi longsor yang menimbun badan jalan sepanjang sekitar enam meter dan menutup setengah badan jalan. Karena berada persis di tikungan dinilai sangat rawan kecelakaan.
Sumber : Waspada.co.id
Selasa, 06 September 2011
Inilah Data Terbaru Kerusakan Gempa Aceh
TUESDAY, 06 SEPTEMBER 2011 23:59
SUBULUSSALAM – Gempa berkekuatan 6,7 SR yang menimpa Aceh dan Sumatera pada Senin (6/9) kemarin dinyatakan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) tidak berpotensi tsunami. Gempa yang terjadi sekitar pukul 00:55:12 WIB ini terjadi di di kedalaman 78 km. Pusat gempa berada di 59 km Timur Laut Singkil Baru, Aceh.
Tercatat bebrapa kerusakan terjadi akibat gempa. Data terbaru yang diperoleh dari kantor Walikota Subulussalam hingga hari ini menyatakan satu orang tewas akibat terkena reruntuhan. Korban tewas tersebut bernama Dediansyah Putra alias Cok Abang yang berusia 10 tahun.
Selain itu, tercatat juga korban luka-luka akibat terkena reruntuhan bangunan. Korban tersebut antara lain, Jono (30) luka bagian leher terkena kabel listrik, Aan, luka terkena kaca, Siti Mala (33) luka di tangan kanan. Selanjutnya, Yuni (7) luka di pinggang. Lesmi (4) luka di paha, Rizki (1) luka di tengkuk. Ada lagi Yoga (12) luka lecet di telinga, Al Andrean (12) luka lecet di tangan, Arman (38) dan Istri Arman.
Sementara itu, tercatat kerusakan 66 unit rumah penduduk. Ada juga kerusakan bangunan sekolah. Rincian kerusakan bangunan pendidikan ini antara lain, TK 2 unit, SD 6 unit, Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) 3 unit, SMP 3 unit, SMA 3 unit, Pondok Pesantren 3 unit, Akademi kebidanan sebanyak 1 unit.
Selanjutnya, ada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (Poskesdes) 5 unit, Kantor Urusan Agama (KUA) 1 unit, dan toko 2 unit. Ada juga kerusakan di mesjid/mushalla 6 unit, aula kantor camat 1 unit.
Tak hanya itu, bangunan kantor dan pendopo Walikota Subulussalam retak. Selain itu dua unit jembatan putus dan Jalan Negara terbelah. “Kementerian Sosial menyiapkan bahan makanan dan kebutuhan lainnya, seperti tenda, senilai sekitar Rp1 miliar untuk para korban gempa,” ujar Walikota Subulussalam, Merah Sakti Kombih, hari ini.
Sementara itu, Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri menjamin stok makanan di Aceh aman hingga dua minggu ke depan. "Kita punya buffer stock di sana untuk dua minggu," kata Salim di Jakarta.
Sebelumnya, gempa bumi yang berpusat di Singkil terasa di sejumlah daerah Sumatera Utara seperti Nias, Medan, Tanah Karo, Dairi, Pakpak, Siantar dan Simalungun serta Tapanuli Tengah, Kisaran. Bahkan getaran ini juga terasa hingga ke Padang, Sumatera Barat.
Setelah terjadinya gempa, aliran listrik di Kota Singkil dan Subulussalam terputus. Satu unit tiang listrik di Singkil dilaporkan langsung tumbang yang mengakibatkan aliran listrik langsung padam.
Di Medan, guncangan gempa berlangsung kurang lebih 1 menit. Guncangan yang relatif kuat ini sempat membuat panik warga Medan, khususnya yang berada di gedung bertingkat. Tanpa dikomando, warga berlarian ke luar untuk menyelamatkan diri.
Kepanikan juga melanda sejumlah pasien Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi. Akibatnya, Ratusan pasien berlari ke luar rumah sakit serta merta dengan memboyong fasilitas medis yang masih menempel di badan pasien semisal infus. Bahkan pasien dan karyawan serta perawat dan tim medis yang berada di lantai 2 hingga 7 RSUD Pirngadi Medan sempat berebutan menuju tangga karena lift sempat terheti akibat matinya aliran listrik.
Selain di RSUD Pirngadi, pemandangan panik dan menyelamatkan diri juga terlihat di sejumlah hotel bertingkat tinggi di Medan seperti JW Marriot, Grand Angkasa, Danau Toba Internasional dan Grand Swissbell Hotel. Para penghuni dan karyawan hotel sempat berhamburan akibat gempa.
Sumber Waspada.co.id
SUBULUSSALAM – Gempa berkekuatan 6,7 SR yang menimpa Aceh dan Sumatera pada Senin (6/9) kemarin dinyatakan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) tidak berpotensi tsunami. Gempa yang terjadi sekitar pukul 00:55:12 WIB ini terjadi di di kedalaman 78 km. Pusat gempa berada di 59 km Timur Laut Singkil Baru, Aceh.
Tercatat bebrapa kerusakan terjadi akibat gempa. Data terbaru yang diperoleh dari kantor Walikota Subulussalam hingga hari ini menyatakan satu orang tewas akibat terkena reruntuhan. Korban tewas tersebut bernama Dediansyah Putra alias Cok Abang yang berusia 10 tahun.
Selain itu, tercatat juga korban luka-luka akibat terkena reruntuhan bangunan. Korban tersebut antara lain, Jono (30) luka bagian leher terkena kabel listrik, Aan, luka terkena kaca, Siti Mala (33) luka di tangan kanan. Selanjutnya, Yuni (7) luka di pinggang. Lesmi (4) luka di paha, Rizki (1) luka di tengkuk. Ada lagi Yoga (12) luka lecet di telinga, Al Andrean (12) luka lecet di tangan, Arman (38) dan Istri Arman.
Sementara itu, tercatat kerusakan 66 unit rumah penduduk. Ada juga kerusakan bangunan sekolah. Rincian kerusakan bangunan pendidikan ini antara lain, TK 2 unit, SD 6 unit, Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) 3 unit, SMP 3 unit, SMA 3 unit, Pondok Pesantren 3 unit, Akademi kebidanan sebanyak 1 unit.
Selanjutnya, ada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (Poskesdes) 5 unit, Kantor Urusan Agama (KUA) 1 unit, dan toko 2 unit. Ada juga kerusakan di mesjid/mushalla 6 unit, aula kantor camat 1 unit.
Tak hanya itu, bangunan kantor dan pendopo Walikota Subulussalam retak. Selain itu dua unit jembatan putus dan Jalan Negara terbelah. “Kementerian Sosial menyiapkan bahan makanan dan kebutuhan lainnya, seperti tenda, senilai sekitar Rp1 miliar untuk para korban gempa,” ujar Walikota Subulussalam, Merah Sakti Kombih, hari ini.
Sementara itu, Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri menjamin stok makanan di Aceh aman hingga dua minggu ke depan. "Kita punya buffer stock di sana untuk dua minggu," kata Salim di Jakarta.
Sebelumnya, gempa bumi yang berpusat di Singkil terasa di sejumlah daerah Sumatera Utara seperti Nias, Medan, Tanah Karo, Dairi, Pakpak, Siantar dan Simalungun serta Tapanuli Tengah, Kisaran. Bahkan getaran ini juga terasa hingga ke Padang, Sumatera Barat.
Setelah terjadinya gempa, aliran listrik di Kota Singkil dan Subulussalam terputus. Satu unit tiang listrik di Singkil dilaporkan langsung tumbang yang mengakibatkan aliran listrik langsung padam.
Di Medan, guncangan gempa berlangsung kurang lebih 1 menit. Guncangan yang relatif kuat ini sempat membuat panik warga Medan, khususnya yang berada di gedung bertingkat. Tanpa dikomando, warga berlarian ke luar untuk menyelamatkan diri.
Kepanikan juga melanda sejumlah pasien Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi. Akibatnya, Ratusan pasien berlari ke luar rumah sakit serta merta dengan memboyong fasilitas medis yang masih menempel di badan pasien semisal infus. Bahkan pasien dan karyawan serta perawat dan tim medis yang berada di lantai 2 hingga 7 RSUD Pirngadi Medan sempat berebutan menuju tangga karena lift sempat terheti akibat matinya aliran listrik.
Selain di RSUD Pirngadi, pemandangan panik dan menyelamatkan diri juga terlihat di sejumlah hotel bertingkat tinggi di Medan seperti JW Marriot, Grand Angkasa, Danau Toba Internasional dan Grand Swissbell Hotel. Para penghuni dan karyawan hotel sempat berhamburan akibat gempa.
Sumber Waspada.co.id
Kerugian gempa di Subulussalam Rp40 M
TUESDAY, 06 SEPTEMBER 2011 22:06
BANDA ACEH - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Asmadi Syam melalui Kepala Bidang Pencegahan, Armia menyebutkan, kerugian gempa yang berkekuatan 6,7 SR pada Selasa (06/9) pukul 00.55 WIB di lokasi 2.81 LU — 97.85 BT dengan kedalaman 59 Km timur laut Aceh Singkil mencapai miliaran rupiah. “Laporan ini saya terima dari Kepala BPBD Kota Subussalam,” kata Armia malam ini.
Estimasi kerugian akibat bencana gempa tersebut untuk Kota Subulussalam mencapai Rp40 miliar. Selain satu orang yang meninggal juga ditemukan ratusan bangunan yang rusak berat, termasuk gedung DPRK Subulussalam.
Armia melanjutkan di Kota Subulussalam tidak ada titik pengungsian, hanya saja warga panik berhamburan keluar. Sedangkan di Aceh Singkil ada sekitar 60 KK yang mengungsi di lima titik di Kecamatan Rimo, Aceh Singkil. Namun hingga saat ini dilaporkan warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. “Kondisi Aceh Singkil saat ini sudah berangsur normal kembali,” kata Armia.
Terkait korban jiwa dan bangunan yang rusak di Aceh Singkil sedang dalam proses pendataan. Armia menjelaskan untuk korban jiwa tidak ada di Singkil, namun kerusakan bangunan sedang dalam proses pendataan.
“Hingga saat ini kita belum tahu jumlah kerusakan akibat gempa di Aceh Singkil,” kata Armia. Ketika ditanya dana tanggap darurat BPBA, Armia mengatakan dana itu disediakan oleh Dinas.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA). Pihaknya akan mengusulkan ke Gubernur Aceh untuk dana tanggap darurat tersebut setelah ada data dan laporan secara lengkap. Untuk menghimpun data tersebut, pihaknya akan turun ke Aceh Singkil dan Subulussalam guna memantau dampak dari gempa 6,7 SR itu.
Kepala Badan Penanggulanggan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil, Hendri Silalahi ketika dihubungi, mengatakan dampak gempa lebih berat di Kota Subulussalam. Saat ini kondisi di Aceh Singkil pasca gempa sudah kembali normal, warga sudah menjalankan aktifitas seperti biasanya dan instansi pemerinatahan juga normal.
Ketika ditanyai soal kerugian, Hendri mengaku belum bisa dilakukan perhitungan karena masih sedang dalam proses pendataan. Terkait kerusakan bangunan di Aceh Singkil hanya sebatas kerusakan ringan. Namun ada dua bangunan yang dikabarkan roboh rata dengan tanah, yaitu Panti Asuhan Suro di Singkil dan bangunan Puskesmas di Kecamatan Pulau Banyak. “Kedua bangunan itu baru saja di bangun dengan dana APBK dan belum diserah terimakan,” kata Hendri.
Sumber Waspada.co.id
BANDA ACEH - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Asmadi Syam melalui Kepala Bidang Pencegahan, Armia menyebutkan, kerugian gempa yang berkekuatan 6,7 SR pada Selasa (06/9) pukul 00.55 WIB di lokasi 2.81 LU — 97.85 BT dengan kedalaman 59 Km timur laut Aceh Singkil mencapai miliaran rupiah. “Laporan ini saya terima dari Kepala BPBD Kota Subussalam,” kata Armia malam ini.
Estimasi kerugian akibat bencana gempa tersebut untuk Kota Subulussalam mencapai Rp40 miliar. Selain satu orang yang meninggal juga ditemukan ratusan bangunan yang rusak berat, termasuk gedung DPRK Subulussalam.
Armia melanjutkan di Kota Subulussalam tidak ada titik pengungsian, hanya saja warga panik berhamburan keluar. Sedangkan di Aceh Singkil ada sekitar 60 KK yang mengungsi di lima titik di Kecamatan Rimo, Aceh Singkil. Namun hingga saat ini dilaporkan warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. “Kondisi Aceh Singkil saat ini sudah berangsur normal kembali,” kata Armia.
Terkait korban jiwa dan bangunan yang rusak di Aceh Singkil sedang dalam proses pendataan. Armia menjelaskan untuk korban jiwa tidak ada di Singkil, namun kerusakan bangunan sedang dalam proses pendataan.
“Hingga saat ini kita belum tahu jumlah kerusakan akibat gempa di Aceh Singkil,” kata Armia. Ketika ditanya dana tanggap darurat BPBA, Armia mengatakan dana itu disediakan oleh Dinas.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA). Pihaknya akan mengusulkan ke Gubernur Aceh untuk dana tanggap darurat tersebut setelah ada data dan laporan secara lengkap. Untuk menghimpun data tersebut, pihaknya akan turun ke Aceh Singkil dan Subulussalam guna memantau dampak dari gempa 6,7 SR itu.
Kepala Badan Penanggulanggan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil, Hendri Silalahi ketika dihubungi, mengatakan dampak gempa lebih berat di Kota Subulussalam. Saat ini kondisi di Aceh Singkil pasca gempa sudah kembali normal, warga sudah menjalankan aktifitas seperti biasanya dan instansi pemerinatahan juga normal.
Ketika ditanyai soal kerugian, Hendri mengaku belum bisa dilakukan perhitungan karena masih sedang dalam proses pendataan. Terkait kerusakan bangunan di Aceh Singkil hanya sebatas kerusakan ringan. Namun ada dua bangunan yang dikabarkan roboh rata dengan tanah, yaitu Panti Asuhan Suro di Singkil dan bangunan Puskesmas di Kecamatan Pulau Banyak. “Kedua bangunan itu baru saja di bangun dengan dana APBK dan belum diserah terimakan,” kata Hendri.
Sumber Waspada.co.id
Gempa, 66 rumah rusak di Subulussalam
TUESDAY, 06 SEPTEMBER 2011 19:07
SUBULUSSALAM – Data terbaru yang diperoleh dari kantor Walikota Subulussalam hingga tadi sore, tentang korban dan kerusakan akibat gempa, yakni korban jiwa satu orang, Dediansyah Putra alias Cok Abang berusia 10 tahun.
Sementara luka-luka akibat terkena reruntuhan bangunan, Jono (30) luka bagian leher terkena kabel listrik. Aan, luka terkena kaca, Siti Mala (33) luka tangan kanan.
Selanjutnya, Yuni (7) luka di pinggang.Lesmi (4) luka di paha, Rizki (1) luka di tengkuk. Yoga (12) luka lecet di telinga, Al Andrean (12) luka lecet di tangan, Arman (38) dan Istri Arman.
Sementara bangunan yang rusak, rumah penduduk 66 unit. Sekolah, TK 2 unit, SD 6 unit, Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) 3 unit, SMP 3 unit, SMA 3 unit, Pondok Pesantren 3 unit, Akbid 1 unit.
Selanjutnya, Puskesmas/Poskesdes 5 unit, Kantor KUA 1 unit, toko 2 unit, masjid/mushalla 6 unit, aula kantor camat 1 unit. Bangunan Kantor Walikota Subulussalam dan Pendopo Walikota Subulussalam retak. Selain itu dua unit jembatan putus dan Jalan Negara terbelah.
Sumber Waspada.co.id
SUBULUSSALAM – Data terbaru yang diperoleh dari kantor Walikota Subulussalam hingga tadi sore, tentang korban dan kerusakan akibat gempa, yakni korban jiwa satu orang, Dediansyah Putra alias Cok Abang berusia 10 tahun.
Sementara luka-luka akibat terkena reruntuhan bangunan, Jono (30) luka bagian leher terkena kabel listrik. Aan, luka terkena kaca, Siti Mala (33) luka tangan kanan.
Selanjutnya, Yuni (7) luka di pinggang.Lesmi (4) luka di paha, Rizki (1) luka di tengkuk. Yoga (12) luka lecet di telinga, Al Andrean (12) luka lecet di tangan, Arman (38) dan Istri Arman.
Sementara bangunan yang rusak, rumah penduduk 66 unit. Sekolah, TK 2 unit, SD 6 unit, Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) 3 unit, SMP 3 unit, SMA 3 unit, Pondok Pesantren 3 unit, Akbid 1 unit.
Selanjutnya, Puskesmas/Poskesdes 5 unit, Kantor KUA 1 unit, toko 2 unit, masjid/mushalla 6 unit, aula kantor camat 1 unit. Bangunan Kantor Walikota Subulussalam dan Pendopo Walikota Subulussalam retak. Selain itu dua unit jembatan putus dan Jalan Negara terbelah.
Sumber Waspada.co.id
Gempa Aceh, 1 tewas di Subulussalam
TUESDAY, 06 SEPTEMBER 2011 02:12
MEDAN – Akibat gempa Singkil Aceh, seorang bocah berusia 12 tahun dilaporkan tewas tertimpa bangunan yang runtuh sesaat terjadinya gempa Singkil berkekuatan 6,7 SR.
Menurut Walikota Subulusalam Aceh Maura Sakti dalam laporannya dini hari ini mengatakan, bocah yang tewas tersebut lagi tertidur sedangkan rumah yang dihuninya runtuh yang mengenai korban.
Menurut Maura, warga dibantu aparat medis telah mengevakuasi mayat korban.
Selain korban jiwa, sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan dan satu lainnya rusak parah. Suasana di Subulussalam sampai saat ini menurut Maura mencekam bahkan warga masih mewaspadai gempa susulan.
Bahkan Kota Subulussalam dilaporkan gelap gulita akibat terputusanya aliran listrik.
Masih menurut Maura, pihaknya masih menunggu laporna lanjut dari warga karena warga masih bertahan di luar rumah karena takut adanya gempa susulan. Kota
Subulusalam yang berjarak 60 Km dari Singkil yang merupakan pusat gempa namun, gempa Singkil dini hari tersebut hampir sama dengan gempa Aceh 2004 yang menyebabkan tsunami.
sumber Waspada.co.id
Puluhan rumah-masjid rusak di Aceh
TUESDAY, 06 SEPTEMBER 2011 13:05
BANDA ACEH - Gempa Bumi yang berkekuatan 6,7 SR tadi pagi, sekira pukul 00:55:12 WIB, yang berpusat di Singkil Baru, menyebabkan sejumlah rumah dan fasilitas public rusak di Kota Subussalam, yang merupakan kabupaten tetangga terdekat dengan Kabupaten Singkil.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Muslih yang siang ini, kerusakan akibat gempa bumi itu yang paling parah terjadi di Kota Subussalam.
Dijelaskannya kepada Waspada Online, adapun rincian data kerusakan akibat gempa tersebut adalah, jumlah korban jiwa meninggal 1 orang, luka ringan 3 orang. Sementara itu kerusakan rumah penduduk sebanyak 11 unit dan fasilitas publik yang hancur adalah sekolah 11 unit, masjid 5 unit, Mushalla 1 unit, puskesma 3 unit dan Puskesdes 2 unit.
Ditambahkannya, saat ini pihaknya terus memantau perkembangan situasi di sana, dan melakukan kordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat guna memudahkan proses bantuan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari gempat yang terjadi pagi dinihari tadi.
Sebelumnya, akibat gempa bumi di Singkil, getaran gempa terasa di sejumlah daerah Sumatera Utara seperti Nias, Medan, Tanah Karo, Dairi, Pakpak, Siantar dan Simalungun serta Tapanuli Tengah, Kisaran. Bahkan terasa hingga ke Padang, Sumatera Barat.
Menurut data BMKG, gempa berada di kedalaman 78 km. Pusat gempa berada di 59 km Timur Laut Singkil Baru, Aceh. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
Setelah terjadinya gempa, aliran listrik di Kota Singkil dan Subulussalam terputus. Satu unit tiang listrik di Singkil dilaporkan langsung tumbang yang mengakibatkan aliran listrik langsung padam.
Walikota Subulussalam, Maura Sakti, menyatakan seluruh warga Subulussalam panik dikarenakan gempa dan padamnya aliran listrik. “Sekarang ini Kota Subulussalam gelap gulita karena aliran listrik terputus,” ujar Maura.
Di Medan, guncangan gempa berlangsung kurang lebih 1 menit. Guncangan yang relatif kuat ini sempat membuat panik warga Medan, khususnya yang berada di gedung bertingkat. Tanpa dikomando, warga berlarian ke luar untuk menyelamatkan diri.
Kepanikan juga melanda sejumlah pasien Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi. Akibatnya, Ratusan pasien berlari ke luar rumah sakit serta merta dengan memboyong fasilitas medis yang masih menempel di badan pasien semisal infus. Bahkan pasien dan karyawan serta perawat dan tim medis yang berada di lantai 2 hingga 7 RSUD Pirngadi Medan sempat berebutan menuju tangga karena lift sempat terheti akibat matinya aliran listrik.
Selain di RSUD Pirngadi, pemandangan panik dan menyelamatkan diri juga terlihat di sejumlah hotel bertingkat tinggi di Medan seperti JW Marriot, Grand Angkasa, Danau Toba Internasional dan Grand Swissbell Hotel. Para penghuni dan karyawan hotel sempat berhamburan akibat gempa.
Sumber Waspada.co.id
BANDA ACEH - Gempa Bumi yang berkekuatan 6,7 SR tadi pagi, sekira pukul 00:55:12 WIB, yang berpusat di Singkil Baru, menyebabkan sejumlah rumah dan fasilitas public rusak di Kota Subussalam, yang merupakan kabupaten tetangga terdekat dengan Kabupaten Singkil.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Muslih yang siang ini, kerusakan akibat gempa bumi itu yang paling parah terjadi di Kota Subussalam.
Dijelaskannya kepada Waspada Online, adapun rincian data kerusakan akibat gempa tersebut adalah, jumlah korban jiwa meninggal 1 orang, luka ringan 3 orang. Sementara itu kerusakan rumah penduduk sebanyak 11 unit dan fasilitas publik yang hancur adalah sekolah 11 unit, masjid 5 unit, Mushalla 1 unit, puskesma 3 unit dan Puskesdes 2 unit.
Ditambahkannya, saat ini pihaknya terus memantau perkembangan situasi di sana, dan melakukan kordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat guna memudahkan proses bantuan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari gempat yang terjadi pagi dinihari tadi.
Sebelumnya, akibat gempa bumi di Singkil, getaran gempa terasa di sejumlah daerah Sumatera Utara seperti Nias, Medan, Tanah Karo, Dairi, Pakpak, Siantar dan Simalungun serta Tapanuli Tengah, Kisaran. Bahkan terasa hingga ke Padang, Sumatera Barat.
Menurut data BMKG, gempa berada di kedalaman 78 km. Pusat gempa berada di 59 km Timur Laut Singkil Baru, Aceh. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
Setelah terjadinya gempa, aliran listrik di Kota Singkil dan Subulussalam terputus. Satu unit tiang listrik di Singkil dilaporkan langsung tumbang yang mengakibatkan aliran listrik langsung padam.
Walikota Subulussalam, Maura Sakti, menyatakan seluruh warga Subulussalam panik dikarenakan gempa dan padamnya aliran listrik. “Sekarang ini Kota Subulussalam gelap gulita karena aliran listrik terputus,” ujar Maura.
Di Medan, guncangan gempa berlangsung kurang lebih 1 menit. Guncangan yang relatif kuat ini sempat membuat panik warga Medan, khususnya yang berada di gedung bertingkat. Tanpa dikomando, warga berlarian ke luar untuk menyelamatkan diri.
Kepanikan juga melanda sejumlah pasien Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi. Akibatnya, Ratusan pasien berlari ke luar rumah sakit serta merta dengan memboyong fasilitas medis yang masih menempel di badan pasien semisal infus. Bahkan pasien dan karyawan serta perawat dan tim medis yang berada di lantai 2 hingga 7 RSUD Pirngadi Medan sempat berebutan menuju tangga karena lift sempat terheti akibat matinya aliran listrik.
Selain di RSUD Pirngadi, pemandangan panik dan menyelamatkan diri juga terlihat di sejumlah hotel bertingkat tinggi di Medan seperti JW Marriot, Grand Angkasa, Danau Toba Internasional dan Grand Swissbell Hotel. Para penghuni dan karyawan hotel sempat berhamburan akibat gempa.
Sumber Waspada.co.id
Polisi Amankan Seratus Ikat Kayu Lat Ilegal
Senin, 22 Agustus 2011 09:35 WIB
SUBULUSSALAM - Perwira Penghubung (Liaison Officer/LO) Polres Kota Subulussalam dibantu aparat Kepolisian Sektor Simpang Kiri, Polres Aceh Singkil, Minggu (21/8) pagi berhasil mengamankan seratus ikat kayu sembarang keras jenis lat dari dua lokasi di wilayah Kecamatan Simpang Kiri yang diduga kuat hasil illegal. Kayu tersebut kini telah diamankan di Mapolres Kota Subulussalam untuk diproses lebih lanjut.
LO Polres Kota Subulussalam, Kompol Mirwazi kepada wartawan mengatakan, penggerebekan kayu illegal yang disembunyikan di semak-semak itu dilakukan usai shalat Subuh. Saat ini kata Kompol Mirwazi pemilik kayu temuan tersebut yang telah dikantongi identitasnya masih dalam target polisi (TO). “Identitas pemiliknya sudah kita kantongi, sekarang jadi TO kita,” kata Kompol Mirwazi.
Mirwazi menambahkan, kayu yang disita tersebut diduga kuat illegal. Pasalnya, di lokasi yang diduga menjadi pangkalan kayu tidak ada industri kayu yang memiliki izin. Selain itu, kayu disembunyikan di semak-semak. Polisi mensyinyalir, sudah ada beberapa kali kayu yang lolos dibawa ke Medan.
Karenanya, saat ini pihak kepolisian akan terus menggencarkan operasi terhadap penyelundupan kayu illegal. Mirwazi bahkan menyatakan pihaknya masih memiliki TO kayu illegal di wilayah Kota Subulussalam.
Penyelundupan kayu
Sebelumnya, pada Sabtu pekan lalu, Satuan Reskrim Polres Aceh Singkil, juga menggagalkan penyelundupan kayu illegal dari Subulussalam ke Medan, Sumatera Utara. Polisi melakukan penangkapan, lantaran kayu tersebut menggunakan dokumen palsu dan asal usul perizinanannya sudah mati.
Kapolres Aceh Singkil AKBP H Helmi Kwarta, melalui Kasat Reskrim Iptu Benny Cahyadi, Senin (15/8) mengatakan, kayu tersebut diselundupkan menggunakan tronton, ditangkap di kawasan Kecamatan Simpang Kiri. “Modusnya, diangkut menjelang Magrib, dengan pengawalan mobil Avanza milik yang punya,” kata Benny yang memimpin penangkapan tronton pengangkut kayu campuran.
Menurut Benny, kayu tersebut asal muasalnya dari lokasi HGU PT Mitra Sejati Sejahtra Bersama (MSSB). Perusahan tersebut bekerja sama dengan CV Sumber Makmur, sebagai pemiliki IPK, sedangkan komersilisasinya dilakukan CV Amirulah Perangin-angin, sebagai pemilik faktur kayu olahan (Fako). Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara IPK CV Sumber Makmur sudah habis 26 Mei 2011, sementara Fako diduga dibuat oleh oknum Kabid Kehutanan Subulussalam berinisial BA. Disebutkan, Fako berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan harus dibuat Dinas Kehutanan Provinsi. Dinas kehutanan Kota Subulussalam katanya, tidak bisa menerbitkan. Kecuali hanya merekomendasikan. Penyelundupan kayu antar provinsi tersebut diduga sudah berulang. Namun karena ijinnya dianggap lengkap maka, lolos dari perhatian petugas.(kh/c39)
Sumber Serambinews.com
Subulussalam Terbelah
THURSDAY, 08 SEPTEMBER 2011 17:10
SUBULUSSALAM - Ekses gempa berkekuatan 6,7 SR pada Selasa (6/9) dini hari bukan hanya merenggut korban jiwa dan merusak bangunan milik masyarakat maupun fasilitas publik lainnya, bahkan Bumi Subulussalam yang merupakan salah satu kawasan terdekat dengan pusat gempa ikut terbelah di beberapa bagiannya.
Informasi di lapangan hari ini, rongga memanjang yang membentuk belahan terlihat antara lain pada badan jalan nasional Aceh-Sumut sepanjang tidak kurang empat kilometer, tepatnya di sekitar tanjakan dan tikungan Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.
Kadis PU Kota Subulussalam, Anasri mengatakan, jika dalam seminggu ke depan tidak ada perbaikan jalur utama Aceh-Sumut itu, diyakini akan memunculkan persoalan serius di bidang transportasi. “Kami sudah laporkan masalah ini ke BMCK Aceh,” kata Anasri.
Ada puluhan titik rekahan badan jalan maupun di luar badan jalan akibat gempa yang memunculkan kepanikan luar biasa itu. Rongga memanjang berbentuk parit itu rata-rata selebar enam centimeter dengan kedalaman mencapai 1,5 hingga 2 meter. Bahkan pada salah satu ruas yang terbilang parah ketika diinjak seperti mengeper sehingga dikuatirkan akan ambruk bila dilindas oleh kendaraan berat.
Titik-titik bumi yang terbelah tersebut terjadi sejak dari Jembatan Lae Terutung, Perkebunan PT Laot Bangko hingga tanjakan menikung Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat.
Selain itu, dua tanggul yang baru dibangun di sekitar Jongkong, Desa Singgersing juga ambruk. Sebelumnya, tanggul tersebut juga sempat ambruk sebelum selesai dikerjakan. Sedangkan di tikungan menanjak Simenjeren, Desa Singgersing terjadi longsor yang menimbun badan jalan sepanjang sekitar enam meter dan menutup setengah badan jalan.
Walikota Subulussalam, Merah Sakti didampingi LO Polres Kota Subulussalam Kompol Mirwazi, Pabung TNI Mayor M Saying, dan Wakil Ketua DPRK Karlinus, Ketua Komisi B Netap Ginting dan Kadis PU Anasri meninjau jalan nasional yang terbelah itu. Walikota langsung menghubungi Kadis BMCK Aceh melalui telepon melaporkan kondisi di lapangan. “Ini harus segera dicegah, kalau melihat kondisi jalan ini truk tidak bisa lewat,
Sumber Waspada.co.id
SUBULUSSALAM - Ekses gempa berkekuatan 6,7 SR pada Selasa (6/9) dini hari bukan hanya merenggut korban jiwa dan merusak bangunan milik masyarakat maupun fasilitas publik lainnya, bahkan Bumi Subulussalam yang merupakan salah satu kawasan terdekat dengan pusat gempa ikut terbelah di beberapa bagiannya.
Informasi di lapangan hari ini, rongga memanjang yang membentuk belahan terlihat antara lain pada badan jalan nasional Aceh-Sumut sepanjang tidak kurang empat kilometer, tepatnya di sekitar tanjakan dan tikungan Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.
Kadis PU Kota Subulussalam, Anasri mengatakan, jika dalam seminggu ke depan tidak ada perbaikan jalur utama Aceh-Sumut itu, diyakini akan memunculkan persoalan serius di bidang transportasi. “Kami sudah laporkan masalah ini ke BMCK Aceh,” kata Anasri.
Ada puluhan titik rekahan badan jalan maupun di luar badan jalan akibat gempa yang memunculkan kepanikan luar biasa itu. Rongga memanjang berbentuk parit itu rata-rata selebar enam centimeter dengan kedalaman mencapai 1,5 hingga 2 meter. Bahkan pada salah satu ruas yang terbilang parah ketika diinjak seperti mengeper sehingga dikuatirkan akan ambruk bila dilindas oleh kendaraan berat.
Titik-titik bumi yang terbelah tersebut terjadi sejak dari Jembatan Lae Terutung, Perkebunan PT Laot Bangko hingga tanjakan menikung Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat.
Selain itu, dua tanggul yang baru dibangun di sekitar Jongkong, Desa Singgersing juga ambruk. Sebelumnya, tanggul tersebut juga sempat ambruk sebelum selesai dikerjakan. Sedangkan di tikungan menanjak Simenjeren, Desa Singgersing terjadi longsor yang menimbun badan jalan sepanjang sekitar enam meter dan menutup setengah badan jalan.
Walikota Subulussalam, Merah Sakti didampingi LO Polres Kota Subulussalam Kompol Mirwazi, Pabung TNI Mayor M Saying, dan Wakil Ketua DPRK Karlinus, Ketua Komisi B Netap Ginting dan Kadis PU Anasri meninjau jalan nasional yang terbelah itu. Walikota langsung menghubungi Kadis BMCK Aceh melalui telepon melaporkan kondisi di lapangan. “Ini harus segera dicegah, kalau melihat kondisi jalan ini truk tidak bisa lewat,
Sumber Waspada.co.id
Gempa susulan terjadi, warga Singkil mengungsi
TUESDAY, 06 SEPTEMBER 2011 03:12
MEDAN – Hingga detik ini, gempa susulan masih terjadi di wilayah Singkil pasca gempa berkekuatan 6,7 SR mengguncang Singkil sekitar pukul 01.55 WIB.
Walaupun getaran gempa susulan kekuatannya relatif kecil namunm gempa tersebut membuat warga panic. Sehingga warga mulai mengungsi ke tempat tinggi dan ke pegunungan.
Kondisi dihantui dengan kemungkinan terjadinya tsunami karena Singkil yang persis berada di bibir pesisir barat Aceh walaupun BMKG menyebut bahwa gempa Singkil tak berpotensi tsunami.
Warga Singkil, Rustam kepada Waspada Online, dini hari ini mengatakan, sudah ratusan warga mengungsi ke tempat tinggi seperti Simpang Tugu dan Limbo dan menjauh dari bibir pantai untuk berjaga-jaga kemungkinan terjadinya tsunami menyusul masih aktifnya gempa susulan walaupun kekuatannya melemah.
Selain membuat warga katakutan, gempa Singkil juga mengakibatkan seorang boca berusis 10 tahun bernama Dediansyah warha Jalan Adam Kamil Singkil tewas tertimbun bangunan rumahnya setelah bangunan berlantai II sebuah Akademi Kebidanan ambruk dan menimpa rumah korban.
Menurut Rustma, saat itu bocah malang tersebut sedang tertidur dan gempa terjadi hingga bangunan Akbid tersebut ambruk dan menimpa kediaman korban yang persis disisi bangunan Akbid yang lebih dikenal dengan gedung oyon.
Dikatakan, akibat gempa Singkil tersebut, ratusan rumah dikabarkan rusak dan retak-retak. Suasana Kota Singkil masih gelap gulita akibat terputusnya aliran listrik dan warga bertahan di luar rumah dan berjaga-jaga untuk melihat perkembangan air pantai.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa yang berkekuatan 6,7 SR tersebut terjadi pukul 00.55 WIB, Selasa (6/9/2011).
Koordinat gempa berada di 2.81 LU - 97.85 BT. Pusat gempa berada 59 kilometer Timur laut Singkil Baru, Aceh, atau 78 kilometer Barat Daya Kabanjahe, Sumut. Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Sumber waspada.co.id
MEDAN – Hingga detik ini, gempa susulan masih terjadi di wilayah Singkil pasca gempa berkekuatan 6,7 SR mengguncang Singkil sekitar pukul 01.55 WIB.
Walaupun getaran gempa susulan kekuatannya relatif kecil namunm gempa tersebut membuat warga panic. Sehingga warga mulai mengungsi ke tempat tinggi dan ke pegunungan.
Kondisi dihantui dengan kemungkinan terjadinya tsunami karena Singkil yang persis berada di bibir pesisir barat Aceh walaupun BMKG menyebut bahwa gempa Singkil tak berpotensi tsunami.
Warga Singkil, Rustam kepada Waspada Online, dini hari ini mengatakan, sudah ratusan warga mengungsi ke tempat tinggi seperti Simpang Tugu dan Limbo dan menjauh dari bibir pantai untuk berjaga-jaga kemungkinan terjadinya tsunami menyusul masih aktifnya gempa susulan walaupun kekuatannya melemah.
Selain membuat warga katakutan, gempa Singkil juga mengakibatkan seorang boca berusis 10 tahun bernama Dediansyah warha Jalan Adam Kamil Singkil tewas tertimbun bangunan rumahnya setelah bangunan berlantai II sebuah Akademi Kebidanan ambruk dan menimpa rumah korban.
Menurut Rustma, saat itu bocah malang tersebut sedang tertidur dan gempa terjadi hingga bangunan Akbid tersebut ambruk dan menimpa kediaman korban yang persis disisi bangunan Akbid yang lebih dikenal dengan gedung oyon.
Dikatakan, akibat gempa Singkil tersebut, ratusan rumah dikabarkan rusak dan retak-retak. Suasana Kota Singkil masih gelap gulita akibat terputusnya aliran listrik dan warga bertahan di luar rumah dan berjaga-jaga untuk melihat perkembangan air pantai.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa yang berkekuatan 6,7 SR tersebut terjadi pukul 00.55 WIB, Selasa (6/9/2011).
Koordinat gempa berada di 2.81 LU - 97.85 BT. Pusat gempa berada 59 kilometer Timur laut Singkil Baru, Aceh, atau 78 kilometer Barat Daya Kabanjahe, Sumut. Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Sumber waspada.co.id
Senin, 15 Agustus 2011
Musim Kemarau, Warga Subulussalam Krisis Air Bersih
Senin, 8 Agustus 2011 09:40
SUBULUSSALAM - Musim kemarau yang melanda Kota Subulussalam selama sebulan terakhir ini menyebabkan warga setempat krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, sebagian warga terpaksa mencari sumber air ke sungai Kombih yang terletak di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan. Sementara untuk keperluan minum dan memasak warga terpaksa membeli air isi ulang setiap hari.
Bahkan tak sedikit pula warga yang memasok air bersih dengan menggunakan armada pemadam kebakaran. Ny Herlina, seorang ibu rumah tangga Kota Subulussalam kepada Serambi, Sabtu (6/8) mengatakan, sejak dua minggu terakhir sumur di rumahnya mulai mengering dan airnya keruh. Ia mengaku hanya bisa mengandalkan air sumur sebagai sumber air bersih karena sarana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum sampai di lorongnya.
Hal senada disampaikan warga lainnya, Jamilah yang mengaku air sumurnya mulai keruh dan terancam kering. Ia terpaksa bolak balik mengambil air dari sumur mengendapkannya di dalam ember besar. Setelah jernih baru digunakan. “Semoga saja hujan segera turun agar kekeringan yang melanda daerah ini segera berakhir,” kata Jamilah.(kh)
Sumber Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Musim kemarau yang melanda Kota Subulussalam selama sebulan terakhir ini menyebabkan warga setempat krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, sebagian warga terpaksa mencari sumber air ke sungai Kombih yang terletak di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan. Sementara untuk keperluan minum dan memasak warga terpaksa membeli air isi ulang setiap hari.
Bahkan tak sedikit pula warga yang memasok air bersih dengan menggunakan armada pemadam kebakaran. Ny Herlina, seorang ibu rumah tangga Kota Subulussalam kepada Serambi, Sabtu (6/8) mengatakan, sejak dua minggu terakhir sumur di rumahnya mulai mengering dan airnya keruh. Ia mengaku hanya bisa mengandalkan air sumur sebagai sumber air bersih karena sarana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum sampai di lorongnya.
Hal senada disampaikan warga lainnya, Jamilah yang mengaku air sumurnya mulai keruh dan terancam kering. Ia terpaksa bolak balik mengambil air dari sumur mengendapkannya di dalam ember besar. Setelah jernih baru digunakan. “Semoga saja hujan segera turun agar kekeringan yang melanda daerah ini segera berakhir,” kata Jamilah.(kh)
Sumber Serambinews.com
Kamis, 04 Agustus 2011
Jalan Subulussalam telan dana Rp29,7 M
SUNDAY, 10 JULY 2011 20:24
SUBULUSSALAM - Untuk pembangunan jalan sepanjang 16 kilometer aspal hotmix serta 12 kilometer pengerasan, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam mengarahkan Dana Penyesuaian Infrastruktur Prasarana Daerah (DPIPD) sebesar Rp 29,7 miliar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Walikota Subulussalam, Merah Sakti, mengatakan peningkatan infrastruktur jalan ke daerah-daerah yang selama ini masih terisolir diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. “Dana DPIPD untuk Pemko Subulussalam sudah kita terima sebesar Rp 29,7 miliar. Dana ini semuanya untuk peningkatan jalan,” katanya, tadi malam.
Program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan yang menghubungkan ibu kota ke desa-desa, kata walikota, merupakan program prioritas Pemko Subulussalam. Sebab, infrastruktur jalan tersebut merupakan sarana vital bagi masyarakat maupun peningkatan roda perekonomian di pedesaan.
Karena itu, lanjut Sakti, kucuran dana pemerintah pusat tersebut diarahkan menggarap peningkatan infrastruktur jalan ke daerah-daerah yang selama ini masih terisolir sepanjang 16 kilometer aspal hotmix serta 12 kilometer pengerasan.
Secara rinci disampaikan, jalan yang akan dibangun meliputi ruas ujung aspal Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat menuju Desa Dah, Kecamatan Runding sepanjang empat kilometer meter aspal hotmix dan 7,8 km pengerasan.
Kemudian, ujung Aspal Jalan Longkib menuju Ginasing, Kecamatan Longkib ditambah dua kilo meter pengaspalan dan 4,5 m pengerasan. Selanjutnya, kata Sakti, pengaspalan ruas Panglima Saman ke Lae Mate, Kecamatan Runding sepanjang 1,3 kilometer ditambah pengerasan 2,8 kilometer.
Sedangkan di Kecamatan Simpang Kiri, Desa Suka Makmur Bakal Buah akan dilanjutkan pengaspalan sampai ke Buluh Dori, sepanjang empat kilometer yang berbiaya sekitar Rp6 miliar.
“Jadi, semua dana DPIPD ini untuk pembangunan insfratruktur jalan, tidak ada untuk program lain, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau jalan sudah bagus warga akan mudah memasarkan hasil kebunnya seperti kelapa sawit atau karet, bukan seperti selama ini pertanian masyrakat dikuasai oleh tengkulak yang notabene lintah darat,” tandas Sakti.
Di sisi lain, Sakti mengatakan, Pemko Subulussalam mendapat kucuran dana untuk pembangunan kembali transmigrasi Suak Jampak tahun 2012 mendatang senilai Rp 12 miliar.
Hal itu berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Dirjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) belum lama ini di Yogyakarta. Dana tersebut, lanjut Sakti, akan dipergunakan untuk membenahi kembali daerah transmigrasi Suak Jampak yang telah ditinggalkan akibat konflik lalu.
Sumber Waspada.co.id
SUBULUSSALAM - Untuk pembangunan jalan sepanjang 16 kilometer aspal hotmix serta 12 kilometer pengerasan, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam mengarahkan Dana Penyesuaian Infrastruktur Prasarana Daerah (DPIPD) sebesar Rp 29,7 miliar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Walikota Subulussalam, Merah Sakti, mengatakan peningkatan infrastruktur jalan ke daerah-daerah yang selama ini masih terisolir diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. “Dana DPIPD untuk Pemko Subulussalam sudah kita terima sebesar Rp 29,7 miliar. Dana ini semuanya untuk peningkatan jalan,” katanya, tadi malam.
Program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan yang menghubungkan ibu kota ke desa-desa, kata walikota, merupakan program prioritas Pemko Subulussalam. Sebab, infrastruktur jalan tersebut merupakan sarana vital bagi masyarakat maupun peningkatan roda perekonomian di pedesaan.
Karena itu, lanjut Sakti, kucuran dana pemerintah pusat tersebut diarahkan menggarap peningkatan infrastruktur jalan ke daerah-daerah yang selama ini masih terisolir sepanjang 16 kilometer aspal hotmix serta 12 kilometer pengerasan.
Secara rinci disampaikan, jalan yang akan dibangun meliputi ruas ujung aspal Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat menuju Desa Dah, Kecamatan Runding sepanjang empat kilometer meter aspal hotmix dan 7,8 km pengerasan.
Kemudian, ujung Aspal Jalan Longkib menuju Ginasing, Kecamatan Longkib ditambah dua kilo meter pengaspalan dan 4,5 m pengerasan. Selanjutnya, kata Sakti, pengaspalan ruas Panglima Saman ke Lae Mate, Kecamatan Runding sepanjang 1,3 kilometer ditambah pengerasan 2,8 kilometer.
Sedangkan di Kecamatan Simpang Kiri, Desa Suka Makmur Bakal Buah akan dilanjutkan pengaspalan sampai ke Buluh Dori, sepanjang empat kilometer yang berbiaya sekitar Rp6 miliar.
“Jadi, semua dana DPIPD ini untuk pembangunan insfratruktur jalan, tidak ada untuk program lain, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau jalan sudah bagus warga akan mudah memasarkan hasil kebunnya seperti kelapa sawit atau karet, bukan seperti selama ini pertanian masyrakat dikuasai oleh tengkulak yang notabene lintah darat,” tandas Sakti.
Di sisi lain, Sakti mengatakan, Pemko Subulussalam mendapat kucuran dana untuk pembangunan kembali transmigrasi Suak Jampak tahun 2012 mendatang senilai Rp 12 miliar.
Hal itu berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Dirjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) belum lama ini di Yogyakarta. Dana tersebut, lanjut Sakti, akan dipergunakan untuk membenahi kembali daerah transmigrasi Suak Jampak yang telah ditinggalkan akibat konflik lalu.
Sumber Waspada.co.id
Ulat Bulu Masuk ke Subulussalam
TUESDAY, 28 JUNE 2011 12:49
SUBULUSSALAM - Wabah ulat bulu yang beberapa bulan lalu sempat heboh dan menjadi bahan pemberitaan di Pulau Jawa, kini sudah masuk wilayah Kota Subulussalam, tepatnya di Desa Muara Batu-Batu dan Panglima Sahman, Kecamatan Runding. Ratusan bahkan mungkin ribuan ulat bulu menempel dan merayap di sejumlah pohon dan dinding rumah penduduk.
“Ulat bulu sudah mulai masuk ke Runding, memang belum menyerang tanaman, tapi sudah banyak pohon-pohon yang tidak berdaun karena diserang ulat bulu,” kata Kepala Desa Panglima Sahman, Jaddam Basri.
Hingga kini warga belum tahu pastinya nama ulat bulu tersebut. Warnanya ada yang hitam dan kuning, ada yang besar dan sebesar jari kelingking. Jaddam mengatakan, keberadaan ulat bulu di daerahnya baru diketahui warga sekitar tiga hari terakhir. Hal itu setelah puluhan ulat bulu menempel ke dinding rumah penduduk. “Baru beberapa hari ini diketahui itupun setelah menempel ke rumah-rumah warga, kalau tidak disapu makin banyak,” ujar Jaddam.
Jaddam juga memperlihatkan puluhan batang pohon di sekitar rumah penduduk yang kondisinya sudah tanpa daun akibat diserang. Sejauh ini, ulat bulu itu baru menyerang pohon yang dalam bahasa setempat disebut ‘bumbung’. Namun, banyaknya jumlah ulat bulu yang dikuatirkan akan merembet ke sejumlah tanaman pertanian dan perkebunan masyararakat.
“Kalau ini dibiarkan akan merembet ke tanaman pertanian masyarakat, kalau sempat sayuran yang diserang maka petani akan menderita,” tambah Jaddam. Karena itu, ia meminta instansi terkait di Pemko Subulussalam turun tangan guna melakukan tindakan pencegahan sebelum wabah ulat bulu di Runding semakin merebak.
Sumber waspada.co.id
SUBULUSSALAM - Wabah ulat bulu yang beberapa bulan lalu sempat heboh dan menjadi bahan pemberitaan di Pulau Jawa, kini sudah masuk wilayah Kota Subulussalam, tepatnya di Desa Muara Batu-Batu dan Panglima Sahman, Kecamatan Runding. Ratusan bahkan mungkin ribuan ulat bulu menempel dan merayap di sejumlah pohon dan dinding rumah penduduk.
“Ulat bulu sudah mulai masuk ke Runding, memang belum menyerang tanaman, tapi sudah banyak pohon-pohon yang tidak berdaun karena diserang ulat bulu,” kata Kepala Desa Panglima Sahman, Jaddam Basri.
Hingga kini warga belum tahu pastinya nama ulat bulu tersebut. Warnanya ada yang hitam dan kuning, ada yang besar dan sebesar jari kelingking. Jaddam mengatakan, keberadaan ulat bulu di daerahnya baru diketahui warga sekitar tiga hari terakhir. Hal itu setelah puluhan ulat bulu menempel ke dinding rumah penduduk. “Baru beberapa hari ini diketahui itupun setelah menempel ke rumah-rumah warga, kalau tidak disapu makin banyak,” ujar Jaddam.
Jaddam juga memperlihatkan puluhan batang pohon di sekitar rumah penduduk yang kondisinya sudah tanpa daun akibat diserang. Sejauh ini, ulat bulu itu baru menyerang pohon yang dalam bahasa setempat disebut ‘bumbung’. Namun, banyaknya jumlah ulat bulu yang dikuatirkan akan merembet ke sejumlah tanaman pertanian dan perkebunan masyararakat.
“Kalau ini dibiarkan akan merembet ke tanaman pertanian masyarakat, kalau sempat sayuran yang diserang maka petani akan menderita,” tambah Jaddam. Karena itu, ia meminta instansi terkait di Pemko Subulussalam turun tangan guna melakukan tindakan pencegahan sebelum wabah ulat bulu di Runding semakin merebak.
Sumber waspada.co.id
Rabu, 03 Agustus 2011
LSM : Laot Bangko rusak hutan
TUESDAY, 21 JUNE 2011 19:05
SUBULUSSALAM - Dinilai melanggar Hak Guna Usaha (HGU) dengan merambah/merusak kawasan di luar HGU yang ada, izin HGU PT Laot Bangko (LB) di Babah Luhung Kecamatan Simpang Kiri, Subulussalam diminta tinjau ulang.
Permintaan itu disampaikan Ketua LSM Wanagreen Subulussalam, Suparta, sore ini.
Dikatakan, melalui peta Geographic Information System (GIS) versi Disbunhut Kota Subulussalam Suparta memperoleh informasi kalau PT LB telah melakukan perambahan di luar batas izin yang telah ada sekira 200 hektar.
Karenanya Suparta berharap Pemko Subulussalam segera melakukan evaluasi. "Tolong dievaluasi kembali kawasan perkebunan kelapa sawit di Babah Luhung, tepatnya di afdeling IV," tulisnya menilai, perusahaan ini telah melakukan perambahan untuk kepentingan pribadi tanpa berniat melestarikan hutan di kawasan perbatasan perkebunan.
Subangun Berutu, Kahumas PT LB, di Jontor, mengatakan kalau penilaian itu tidak masuk akal.
Alasannya, lokasi yang dipersoalkan, Afdeling IV (bukan III) sebelah timur berbatas dengan hutan bebas berstatus Areal Peruntukan Lain (APL). Lalu, sekira tiga tahun silam keluar izin kepada PT Gunung Pudung, menyusul sebelumnya kepada PT Matras Kec. Sultan Daulat semasa Aceh Singkil.
Sementara sebelah timur dengan pemukiman penduduk Kec. Simpang Kiri dan Sultan Daulat, sebelah utara Kec. Sultan Daulat dan selatan Transmigrasi SKPC Kec. Penanggalan.
Tak benar PT Laot Bangko melakukan perambahan di luar HGU," jelas Subangun menambahkan, dari luas 6.800 ha lokasi PT LB di 9 afdeling, baru 4 yang dibuka, yakni afdeling 1, 2, 3 dan 7.
Sumber : Waspada.co.id
SUBULUSSALAM - Dinilai melanggar Hak Guna Usaha (HGU) dengan merambah/merusak kawasan di luar HGU yang ada, izin HGU PT Laot Bangko (LB) di Babah Luhung Kecamatan Simpang Kiri, Subulussalam diminta tinjau ulang.
Permintaan itu disampaikan Ketua LSM Wanagreen Subulussalam, Suparta, sore ini.
Dikatakan, melalui peta Geographic Information System (GIS) versi Disbunhut Kota Subulussalam Suparta memperoleh informasi kalau PT LB telah melakukan perambahan di luar batas izin yang telah ada sekira 200 hektar.
Karenanya Suparta berharap Pemko Subulussalam segera melakukan evaluasi. "Tolong dievaluasi kembali kawasan perkebunan kelapa sawit di Babah Luhung, tepatnya di afdeling IV," tulisnya menilai, perusahaan ini telah melakukan perambahan untuk kepentingan pribadi tanpa berniat melestarikan hutan di kawasan perbatasan perkebunan.
Subangun Berutu, Kahumas PT LB, di Jontor, mengatakan kalau penilaian itu tidak masuk akal.
Alasannya, lokasi yang dipersoalkan, Afdeling IV (bukan III) sebelah timur berbatas dengan hutan bebas berstatus Areal Peruntukan Lain (APL). Lalu, sekira tiga tahun silam keluar izin kepada PT Gunung Pudung, menyusul sebelumnya kepada PT Matras Kec. Sultan Daulat semasa Aceh Singkil.
Sementara sebelah timur dengan pemukiman penduduk Kec. Simpang Kiri dan Sultan Daulat, sebelah utara Kec. Sultan Daulat dan selatan Transmigrasi SKPC Kec. Penanggalan.
Tak benar PT Laot Bangko melakukan perambahan di luar HGU," jelas Subangun menambahkan, dari luas 6.800 ha lokasi PT LB di 9 afdeling, baru 4 yang dibuka, yakni afdeling 1, 2, 3 dan 7.
Sumber : Waspada.co.id
Selasa, 12 Juli 2011
Puluhan Hektare Coklat di Sultan Daulat Diserang Hama
Tue, May 10th 2011, 08:34
SUBULUSSALAM - Puluhan hektare tanaman coklat (kakao) milik petani di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam diserang hama sejenis jamur hingga membuat buah menghitam dan membusuk. Kondisi ini menyebabkan petani merugi lantaran hasil panen mereka menurun drastis.
“Sudah setahun lebih begini, buahnya yang belum tua tiba-tiba menghitam dan kalau dibiarkan bakal busuk,” kata Sabtuyah Pinem (37), petani kakao Desa Pasir Belo, yang ditemui Serambi, Minggu (8/7) lalu.
Sabtuyah yang ditemui ketika baru memanen buah kakaonya mengaku tidak tahu jenis hama yang menyerang tanamannya itu. Yang jelas, ibu lima anak ini, akibat serangan hama tersebut membuat produksi tanaman kakao petani merosot, karena hama tersebut membuat buah kakao petani menjadi rusak dan tidak layak untuk dipanen, apalagi dijual. Sabtuyah memiliki kebun kakao seluas seperempat hektar biasanya menghasilkan hingga 30 kilogram per minggu namun akibat serangan hama bisa menurun hingga delapan kilogram. Tak hanya buah, serangan hama bahkan telah membunuh enam batang pohon kakao milik Sabtuyah.
Akibat hasil panen yang tidak sesuai, Sabtuyah tidak mampu memupuk tanaman kakaonya. Hasil kebun katanya habis untuk biaya hidup mereka. Selain serangan hama, minimnya pengetahuan petani dalam pemeliharaan kebun kakao turut mempengaruhi hasil panen. Pasalnya, sebagaimana diakui Sabtuyah, dia tidak memahami berbagai tehnik perawatan kakao.
“Terus terang di desa ini tidak ada petani yang paham cara perawatan kakao, makanya andai saja dinas-dinas itu mau turun membina kami atau ada pelatihan akan sangat membantu kami dalam merawat kebun ini,” ujar Sabtuyah seraya menambahkan dirinya sama sekali tidak tahu jenis pestisida, untuk memberantas hama tersebut.
Keluhan hama kakao juga disampaikan Otong Ginting (45), Jamiah (50) Usia tanamannya yang sudah menginjak empat tahun belum dapat diandalkan karena hasil panen yang masih minim akibat serangan hama yang membuat busuk buah bahkan mematikan pohon. Dalam seminggu, Jamiah mengaku hanya dapat memanen 20 kilogram buah kakao kering. Kondisi serupa juga menyerang tanaman kakao petani di Desa Singgersing (Lae Raso) dan Jabi-Jabi. Namun berulangkali diberitakan tidak pernah ada tindak lanjut dari dinas dan instansi terkait. Bahkan akibat kondisi ini, sebagian petani ada yang berencana mengganti tanaman kakaonya dengan tanaman lain seperti kelapa sawit.
Pantauan Serambi yang turun ke perkebunan masyarakat yang berada di sepanjang sungai (lae) Souraya tampak penyakit ini sebagian besar menyerang buah yang masih muda sehingga membuat petani harus memetik dan membuangnya dengan harapan tidak akan menular ke buah lainnya.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTN) Kecamatan Sultan Daulat, Haji Dagok Kombih yang ikut menyaksikan kondisi kebun masyarakat mendesak pemerintah turun tangan guna mengatasi serangan hama. Menurut Dagok, serangan penyakit ini sangat merugikan petani yang selama ini mengandalkan kebun kakao sebagai mata pencarian.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Puluhan hektare tanaman coklat (kakao) milik petani di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam diserang hama sejenis jamur hingga membuat buah menghitam dan membusuk. Kondisi ini menyebabkan petani merugi lantaran hasil panen mereka menurun drastis.
“Sudah setahun lebih begini, buahnya yang belum tua tiba-tiba menghitam dan kalau dibiarkan bakal busuk,” kata Sabtuyah Pinem (37), petani kakao Desa Pasir Belo, yang ditemui Serambi, Minggu (8/7) lalu.
Sabtuyah yang ditemui ketika baru memanen buah kakaonya mengaku tidak tahu jenis hama yang menyerang tanamannya itu. Yang jelas, ibu lima anak ini, akibat serangan hama tersebut membuat produksi tanaman kakao petani merosot, karena hama tersebut membuat buah kakao petani menjadi rusak dan tidak layak untuk dipanen, apalagi dijual. Sabtuyah memiliki kebun kakao seluas seperempat hektar biasanya menghasilkan hingga 30 kilogram per minggu namun akibat serangan hama bisa menurun hingga delapan kilogram. Tak hanya buah, serangan hama bahkan telah membunuh enam batang pohon kakao milik Sabtuyah.
Akibat hasil panen yang tidak sesuai, Sabtuyah tidak mampu memupuk tanaman kakaonya. Hasil kebun katanya habis untuk biaya hidup mereka. Selain serangan hama, minimnya pengetahuan petani dalam pemeliharaan kebun kakao turut mempengaruhi hasil panen. Pasalnya, sebagaimana diakui Sabtuyah, dia tidak memahami berbagai tehnik perawatan kakao.
“Terus terang di desa ini tidak ada petani yang paham cara perawatan kakao, makanya andai saja dinas-dinas itu mau turun membina kami atau ada pelatihan akan sangat membantu kami dalam merawat kebun ini,” ujar Sabtuyah seraya menambahkan dirinya sama sekali tidak tahu jenis pestisida, untuk memberantas hama tersebut.
Keluhan hama kakao juga disampaikan Otong Ginting (45), Jamiah (50) Usia tanamannya yang sudah menginjak empat tahun belum dapat diandalkan karena hasil panen yang masih minim akibat serangan hama yang membuat busuk buah bahkan mematikan pohon. Dalam seminggu, Jamiah mengaku hanya dapat memanen 20 kilogram buah kakao kering. Kondisi serupa juga menyerang tanaman kakao petani di Desa Singgersing (Lae Raso) dan Jabi-Jabi. Namun berulangkali diberitakan tidak pernah ada tindak lanjut dari dinas dan instansi terkait. Bahkan akibat kondisi ini, sebagian petani ada yang berencana mengganti tanaman kakaonya dengan tanaman lain seperti kelapa sawit.
Pantauan Serambi yang turun ke perkebunan masyarakat yang berada di sepanjang sungai (lae) Souraya tampak penyakit ini sebagian besar menyerang buah yang masih muda sehingga membuat petani harus memetik dan membuangnya dengan harapan tidak akan menular ke buah lainnya.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTN) Kecamatan Sultan Daulat, Haji Dagok Kombih yang ikut menyaksikan kondisi kebun masyarakat mendesak pemerintah turun tangan guna mengatasi serangan hama. Menurut Dagok, serangan penyakit ini sangat merugikan petani yang selama ini mengandalkan kebun kakao sebagai mata pencarian.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Pembangunan Talud Sungai Souraya Mendesak
Mon, May 9th 2011, 08:44
SUBULUSSALAM - Pembangunan talud (beronjong) pada tebing sungai (lae) Souraya di empat desa dalam Kecamatan Runding, Kota Subulussalam yang terancam erosi dinilai mendesak.
“Ini kondisinya mendesak, harus segera dibangun beronjong atau taludnya, kalau dibiarkan maka perkampungan masyarakat bakal terancam,” kata Netap Ginting, anggota DPRK Subulussalam, kepada Serambi, Minggu (8/5) kemarin.
Keempat desa yang terancam erosi itu masing-masing, Lae Pemualen, Belukur Makmur, Muara Batu-Batu, dan Binanga. Netap meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Aceh maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh segera mengambil tindakan konkrit guna menalangi program pembangunan talud untuk pencegahan erosi yang melanda empat desa di Kecamatan Runding.
Apalagi, sebagaimana pengaku sejumlah tokoh masyarakat, ancaman erosi telah meruntuhkan belasan meter pekarangan rumah warga sehingga turut merusak sejumlah fasilitas umum.
Netap juga menyarankan, agar dinas terkait menggunakan dana tanggap darurat mengingat usulan warga merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, desa yang berada di bantaran sungai Souraya itu setiap tahun menjadi langganan banjir sehingga dampak erosi cukup besar.
“Saya rasa karena kebutuhan ini sangat mendesak, bisa saja menggunakan dana tanggap darurat atau apalah namanya termasuk dana APBK, yang penting bisa dibangun, sebab ini merupakan kebutuhan masyarakat luas,” tandas Netap.
Seperti diberitakan sebelumnya, sedikitnya empat desa di Kecamatan Runding, Pemko Subulussalam saat ini terancam amblas ke sungai akibat erosi yang makin mengganas.
Darwis yang didampingi H Alimuddin Jabat mengatakan, gerusan aliran sungai (lae) Souraya yang membentang membelah Kecamatan Runding tidak hanya membahayakan rumah yang dihuni ribuan jiwa penduduk dan jalan, tapi sejumlah sarana umum seperti bangunan masjid. Bahkan, sudah belasan kuburan terpaksa dipindahkan lantaran terancam longsor. Selain itu, banjir yang saban tahun melanda daerah ini memperparah pinggiran sungai di sehingga banyak tebing-tebing longsor karena diterjang air banjir.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pembangunan talud (beronjong) pada tebing sungai (lae) Souraya di empat desa dalam Kecamatan Runding, Kota Subulussalam yang terancam erosi dinilai mendesak.
“Ini kondisinya mendesak, harus segera dibangun beronjong atau taludnya, kalau dibiarkan maka perkampungan masyarakat bakal terancam,” kata Netap Ginting, anggota DPRK Subulussalam, kepada Serambi, Minggu (8/5) kemarin.
Keempat desa yang terancam erosi itu masing-masing, Lae Pemualen, Belukur Makmur, Muara Batu-Batu, dan Binanga. Netap meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Aceh maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh segera mengambil tindakan konkrit guna menalangi program pembangunan talud untuk pencegahan erosi yang melanda empat desa di Kecamatan Runding.
Apalagi, sebagaimana pengaku sejumlah tokoh masyarakat, ancaman erosi telah meruntuhkan belasan meter pekarangan rumah warga sehingga turut merusak sejumlah fasilitas umum.
Netap juga menyarankan, agar dinas terkait menggunakan dana tanggap darurat mengingat usulan warga merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, desa yang berada di bantaran sungai Souraya itu setiap tahun menjadi langganan banjir sehingga dampak erosi cukup besar.
“Saya rasa karena kebutuhan ini sangat mendesak, bisa saja menggunakan dana tanggap darurat atau apalah namanya termasuk dana APBK, yang penting bisa dibangun, sebab ini merupakan kebutuhan masyarakat luas,” tandas Netap.
Seperti diberitakan sebelumnya, sedikitnya empat desa di Kecamatan Runding, Pemko Subulussalam saat ini terancam amblas ke sungai akibat erosi yang makin mengganas.
Darwis yang didampingi H Alimuddin Jabat mengatakan, gerusan aliran sungai (lae) Souraya yang membentang membelah Kecamatan Runding tidak hanya membahayakan rumah yang dihuni ribuan jiwa penduduk dan jalan, tapi sejumlah sarana umum seperti bangunan masjid. Bahkan, sudah belasan kuburan terpaksa dipindahkan lantaran terancam longsor. Selain itu, banjir yang saban tahun melanda daerah ini memperparah pinggiran sungai di sehingga banyak tebing-tebing longsor karena diterjang air banjir.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Pemko dan Pemkab Disarankan Temui Kemenhut
* Soal Jalan Tembus Subulussalam-Aceh Tenggara
Mon, May 9th 2011, 08:21
SUBULUSSALAM - Terkait pembangunan jalan tembus antara Gelombang (Kota Subulussalam) dengan Muara Situlen di Kutacane (Aceh Tenggara), Pemko Subulussalam dan Pemkab Aceh Tenggara (Agara) disarankan menemui pejabat di Kementerian Kehutan (Kemenhut) RI, karena jalan tembus tersebut akan melintasi hutan alam.
Saran itu disampaikan, aktivis lingkungan hidup, Bestari Raden melalui ponsel kepada Serambi, Minggu (8/5) menanggapi pemberitaan media ini sebelumnya.
Menurut Bestari, program pembangunan ruas jalan tembus Gelombang-Muara Situlen masih tersangkut undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
Bestari mengatakan, Pemko Subulussalam dan Pemkab Agara perlu menemui pejabat di Kemenhut untuk menyampaikan rencana pembangunan jalan tembus tersebut, karena jalan yang akan dibangun itu akan melewati kawasan hutan yang bisa jadi termasuk hutan lindung.
“Setelah disampaikan rencana tersebut ke Kemenhut, selanjutnya akan dibentuk tim oleh Pemerintah Pusat untuk dilakukan kajian-kajian. Kemudian akan dikeluarkan izin untuk pembangunan jalan itu,” katanya.
Ia memberi contoh bagaimana Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Selatan menggolkan pembukaan jalan Kuala Baru-Buluh Seuma yang melintas dalam kawasan Hutan Rawa Singkil.
“Tapi dengan adanya proses penyelesaian, walaupun melalui hutan rawa Singkil yang dilindungi dunia bisa dilakukan,” kata Bestari. Ia menambahkan, pihaknya ikut melakukan pertemuan di Jakarta dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait jalan Kuala Baru-Buloh Seuma.
Sementara terkait jalan tembus Gelombang-Muara Situlen, lanjut Bestari, pihak Pemko Subulussalam dan Pemkab Aceh Tenggara belum pernah melakukan tindakan serupa meskipun telah pernah disarankan.
“Saya sudah pernah menyarankan langsung kepada Wali Kota untuk melaksanakan sebagaimana yang ditempuh oleh Aceh Singkil dan Aceh Selatan,” pungkas Bestari Raden seraya berharap hal tersebut segera ditindaklanjuti oleh Pemko Subulussalam.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendukung upaya pemerintah untuk membangun ruas jalan tembus Gelombang (Kota Subulussalam) - Muara Situlen (Aceh Tenggara). Dukungan itu disampaikan Tim Pansus XI DPR Aceh, HT Syarifuddin saat menggelar pertemuan dengan pemerintah dan anggota DPR Kota Subulussalam, pekan lalu di Grand Mitra Subulussalam Hotel.(kh/usb)
Sumber : Serambinews.com
Mon, May 9th 2011, 08:21
SUBULUSSALAM - Terkait pembangunan jalan tembus antara Gelombang (Kota Subulussalam) dengan Muara Situlen di Kutacane (Aceh Tenggara), Pemko Subulussalam dan Pemkab Aceh Tenggara (Agara) disarankan menemui pejabat di Kementerian Kehutan (Kemenhut) RI, karena jalan tembus tersebut akan melintasi hutan alam.
Saran itu disampaikan, aktivis lingkungan hidup, Bestari Raden melalui ponsel kepada Serambi, Minggu (8/5) menanggapi pemberitaan media ini sebelumnya.
Menurut Bestari, program pembangunan ruas jalan tembus Gelombang-Muara Situlen masih tersangkut undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
Bestari mengatakan, Pemko Subulussalam dan Pemkab Agara perlu menemui pejabat di Kemenhut untuk menyampaikan rencana pembangunan jalan tembus tersebut, karena jalan yang akan dibangun itu akan melewati kawasan hutan yang bisa jadi termasuk hutan lindung.
“Setelah disampaikan rencana tersebut ke Kemenhut, selanjutnya akan dibentuk tim oleh Pemerintah Pusat untuk dilakukan kajian-kajian. Kemudian akan dikeluarkan izin untuk pembangunan jalan itu,” katanya.
Ia memberi contoh bagaimana Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Selatan menggolkan pembukaan jalan Kuala Baru-Buluh Seuma yang melintas dalam kawasan Hutan Rawa Singkil.
“Tapi dengan adanya proses penyelesaian, walaupun melalui hutan rawa Singkil yang dilindungi dunia bisa dilakukan,” kata Bestari. Ia menambahkan, pihaknya ikut melakukan pertemuan di Jakarta dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait jalan Kuala Baru-Buloh Seuma.
Sementara terkait jalan tembus Gelombang-Muara Situlen, lanjut Bestari, pihak Pemko Subulussalam dan Pemkab Aceh Tenggara belum pernah melakukan tindakan serupa meskipun telah pernah disarankan.
“Saya sudah pernah menyarankan langsung kepada Wali Kota untuk melaksanakan sebagaimana yang ditempuh oleh Aceh Singkil dan Aceh Selatan,” pungkas Bestari Raden seraya berharap hal tersebut segera ditindaklanjuti oleh Pemko Subulussalam.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendukung upaya pemerintah untuk membangun ruas jalan tembus Gelombang (Kota Subulussalam) - Muara Situlen (Aceh Tenggara). Dukungan itu disampaikan Tim Pansus XI DPR Aceh, HT Syarifuddin saat menggelar pertemuan dengan pemerintah dan anggota DPR Kota Subulussalam, pekan lalu di Grand Mitra Subulussalam Hotel.(kh/usb)
Sumber : Serambinews.com
DPRA Dukung Pembukaan Jalan Subulussalam-Kutacane
Sun, May 8th 2011, 08:39
SUBULUSSALAM - Kalangan anggota DPRA mendukung upaya pemerintah untuk membangun ruas jalan tembus Gelombang (Kota Subulussalam) menuju Muara Situlen (Aceh Tenggara). Dukungan itu disampaikan Tim Pansus XI DPR Aceh, HT Syarifuddin saat menggelar pertemuan dengan pemerintah dan anggota DPRK Subulussalam, Jum’at (6/5) lalu di Grand Mitra Subulussalam Hotel.
Pertemuan yang dihadiri Asisten I Setdako Subulussalam, Rusdy Hasan, Kepala Bappeda, M Ridwan, Kabid Pembinaan dan Perlindungan hutan, Dinas Kehutanan, Ahmad Suryadin, dan Abdul Saman Sinaga, Kabag pemerintahan Setdako Subulussalam tersebut dimaksudkan untuk penyusunan Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh (RTRWA).
Syarifuddin menyampaikan jika dalam tahun ini qanun RTRW ini tidak tuntas maka tahun 2012 Aceh terancam dikenai sanksi insfratruktur senilai Rp 3 triliun. Karena itu, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat daerah diharapkan raqan RTRW tuntas sesuai rencana.
Dalam hal ini, Syarifuddin menyatakan sangat mendukung rencana pembangunan jalan tembus Subulussalam-Kutacane. Sebab, program tersebut semata untuk kepentingan masyarakat di kedua daerah yang bertetangga dan selama ini masih terisolir. Ia juga berjanji akan berjuang di legislatif guna memuluskan program pembangunan jalan itu.
Terkait masalah hutan lindung, Syarifuddin mengaku akan meninjau ke lapangan. Sebab, masalah tersebut juga terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia seperti Yogyakarta. “Itu di Yogyakarta ada perkampungan penduduk di dalam hutan lindung tapi tidak ada masalah, jadi ke depan masyarakat Aceh jangan mau gtertipu lagi, pembangunan jalan tetap dilaksanakan dan hutan juga tetap terjaga,” ujarnya.
Sebelumnya, para anggota DPRK Subulussalam meminta DPRA memfasilitasi sejumlah persoalan pembangunan di Kota Subulussalam yang kerap terbentur dengan masalah lingkungan. Seperti yang disampaikan Karlinus, wakil Ketua DPRK.
Selain jalan Gelombang Muara Situlen, Karlinus juga jalan Runding-Trumon, serta hutan di kawasan Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan. Karlinus juga meminta DPRA turun tangan memfasilitasi masalah penetapan tapal batas antara Kota Subulussalam dengan Aceh Selatan yang hingga kini masih berlarut-larut.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Kalangan anggota DPRA mendukung upaya pemerintah untuk membangun ruas jalan tembus Gelombang (Kota Subulussalam) menuju Muara Situlen (Aceh Tenggara). Dukungan itu disampaikan Tim Pansus XI DPR Aceh, HT Syarifuddin saat menggelar pertemuan dengan pemerintah dan anggota DPRK Subulussalam, Jum’at (6/5) lalu di Grand Mitra Subulussalam Hotel.
Pertemuan yang dihadiri Asisten I Setdako Subulussalam, Rusdy Hasan, Kepala Bappeda, M Ridwan, Kabid Pembinaan dan Perlindungan hutan, Dinas Kehutanan, Ahmad Suryadin, dan Abdul Saman Sinaga, Kabag pemerintahan Setdako Subulussalam tersebut dimaksudkan untuk penyusunan Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh (RTRWA).
Syarifuddin menyampaikan jika dalam tahun ini qanun RTRW ini tidak tuntas maka tahun 2012 Aceh terancam dikenai sanksi insfratruktur senilai Rp 3 triliun. Karena itu, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat daerah diharapkan raqan RTRW tuntas sesuai rencana.
Dalam hal ini, Syarifuddin menyatakan sangat mendukung rencana pembangunan jalan tembus Subulussalam-Kutacane. Sebab, program tersebut semata untuk kepentingan masyarakat di kedua daerah yang bertetangga dan selama ini masih terisolir. Ia juga berjanji akan berjuang di legislatif guna memuluskan program pembangunan jalan itu.
Terkait masalah hutan lindung, Syarifuddin mengaku akan meninjau ke lapangan. Sebab, masalah tersebut juga terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia seperti Yogyakarta. “Itu di Yogyakarta ada perkampungan penduduk di dalam hutan lindung tapi tidak ada masalah, jadi ke depan masyarakat Aceh jangan mau gtertipu lagi, pembangunan jalan tetap dilaksanakan dan hutan juga tetap terjaga,” ujarnya.
Sebelumnya, para anggota DPRK Subulussalam meminta DPRA memfasilitasi sejumlah persoalan pembangunan di Kota Subulussalam yang kerap terbentur dengan masalah lingkungan. Seperti yang disampaikan Karlinus, wakil Ketua DPRK.
Selain jalan Gelombang Muara Situlen, Karlinus juga jalan Runding-Trumon, serta hutan di kawasan Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan. Karlinus juga meminta DPRA turun tangan memfasilitasi masalah penetapan tapal batas antara Kota Subulussalam dengan Aceh Selatan yang hingga kini masih berlarut-larut.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Jalan Nasional di Subulussalam Terancam Amblas
Sun, May 8th 2011, 08:37
Salah satu titik badan jalan nasional Tapaktuan-Medan yang longsor beberapa waktu lalu hingga kini belum ditangani oleh pihak terkait sehingga dikuatirkan semakin parah. Foto direkam Jum'at (6/5) lalu. SERAMBI/KHALIDIN
SUBULSUSALAM - Jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara di Kota Subulussalam terancam amblas. Pasalnya, sedikitnya terdapat tujuh titik badan jalan yang menjadi urat nadi bagi masyarakat Aceh di pantai barat-selatan tersebut terkikis akibat longsor beberapa bulan lalu.
Berdasarkan pemantauan Serambi, Jum’at (6/5) lalu, ketujuh titik badan jalan yang mengalami pengikisan atau longsor tersebut, empat di antaranya terdapat di sepanjang Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, sejak dari turunan Kedabuhan dua hingga perkampungan penduduk.
Jika tidak segera ditangani, badan jalan yang cukup sempit itu terancam amblas dandapat menghambat lalu lintas di sana. Sayangnya, di lokasi longsor tidak dipasang tanda peringatan sehingga dikuatirkan dapat membahayakan pengguna jalan terutama yang tidak memahami medan jalan.
Longsor lainnya terdapat di sekitar simpang Jongkong hingga kawasan Simenjeren, Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat. Longsor terparah terdapat di Simpang Jongkong persis di kawasan Perkebunan PT Laot Bangko. Selanjutnya sekitar dua ratus meter menuju Tapaktuan terdapat dua titik longsor lainnya. Di lokasi tersebut, aspal jalan yang dikerjakan dua tahun silam juga telah hancur sepanjang dua puluh meter dan belum mendapat penanganan.
Kerusakan serupa juga terdapat pada turunan PT Laot Bangko dan depan SD Namo Buaya. Kondisi terparah terdapat di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat bahkan kerap menelan korban kecelakaan.
Para pengguna jalan meminta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi memperhatinkan kondisi jalan tersebut sebelum menjadi masalah serius. Sebab, jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka kemungkinanan besar jalan menuju Medan melalui Subulussalam terancam putus.
“Banyak jalan yang longsor tapi tidak ada penanganan ini sangat berbahaya. Padahal kan jalan ini satu-satunya jalur yang menghubungkan Aceh ke Medan,” kata Joko, seorang pengendara.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Salah satu titik badan jalan nasional Tapaktuan-Medan yang longsor beberapa waktu lalu hingga kini belum ditangani oleh pihak terkait sehingga dikuatirkan semakin parah. Foto direkam Jum'at (6/5) lalu. SERAMBI/KHALIDIN
SUBULSUSALAM - Jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara di Kota Subulussalam terancam amblas. Pasalnya, sedikitnya terdapat tujuh titik badan jalan yang menjadi urat nadi bagi masyarakat Aceh di pantai barat-selatan tersebut terkikis akibat longsor beberapa bulan lalu.
Berdasarkan pemantauan Serambi, Jum’at (6/5) lalu, ketujuh titik badan jalan yang mengalami pengikisan atau longsor tersebut, empat di antaranya terdapat di sepanjang Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, sejak dari turunan Kedabuhan dua hingga perkampungan penduduk.
Jika tidak segera ditangani, badan jalan yang cukup sempit itu terancam amblas dandapat menghambat lalu lintas di sana. Sayangnya, di lokasi longsor tidak dipasang tanda peringatan sehingga dikuatirkan dapat membahayakan pengguna jalan terutama yang tidak memahami medan jalan.
Longsor lainnya terdapat di sekitar simpang Jongkong hingga kawasan Simenjeren, Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat. Longsor terparah terdapat di Simpang Jongkong persis di kawasan Perkebunan PT Laot Bangko. Selanjutnya sekitar dua ratus meter menuju Tapaktuan terdapat dua titik longsor lainnya. Di lokasi tersebut, aspal jalan yang dikerjakan dua tahun silam juga telah hancur sepanjang dua puluh meter dan belum mendapat penanganan.
Kerusakan serupa juga terdapat pada turunan PT Laot Bangko dan depan SD Namo Buaya. Kondisi terparah terdapat di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat bahkan kerap menelan korban kecelakaan.
Para pengguna jalan meminta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi memperhatinkan kondisi jalan tersebut sebelum menjadi masalah serius. Sebab, jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka kemungkinanan besar jalan menuju Medan melalui Subulussalam terancam putus.
“Banyak jalan yang longsor tapi tidak ada penanganan ini sangat berbahaya. Padahal kan jalan ini satu-satunya jalur yang menghubungkan Aceh ke Medan,” kata Joko, seorang pengendara.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 05 Juli 2011
Empat Desa di Subulussalam Terancam Amblas
Sat, May 7th 2011, 08:31
SUBULUSSALAM - Sedikitnya empat desa di Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, terancam amblas ke sungai akibat erosi yang makin mengganas. Keempat desa itu masing-masing, Lae Pemualen, Belukur Makmur, Muara Batu-Batu, dan Binanga.
“Kalau ini dibiarkan maka ada empat desa yang terancam amblas, sekarang aja sudah banyak rumah penduduk yang terpaksa direlokasi karena terancam ambruk ke sungai,” kata H Darwis Munthe, tokoh masyarakat Runding kepada Serambi, Kamis (5/5) lalu.
Darwis yang didampingi H Alimuddin Jabat mengatakan, gerusan aliran sungai (lae) Souraya yang membentang membelah Kecamatan Runding tidak hanya membahayakan rumah yang dihuni ribuan jiwa penduduk dan jalan, tapi sejumlah sarana umum seperti bangunan masjid. Bahkan, sudah belasan kuburan terpaksa dipindahkan lantaran terancam longsor.
Selain itu, banjir yang saban tahun melanda daerah ini memperparah pinggiran sungai di sehingga banyak tebing-tebing longsor karena diterjang air banjir.
Dikatakan, sebelumnya sungai Souraya tidak selebar sekarang, namun dalam bebaerapa tahun kebelakang erosi kian mengganas, sehingga mengikis belasan meter tanah perkerangan warga.
Darwis mengatakan kondisi itu tidak bisa dibiarkan karena pemukiman warga semakin terancam. Bahkan, terjangan banjir yang terus menerus membuat beberapa rumah warga terancam ambruk. “Sekarang ini saja jarak rumah warga dengan tebing sungai hanya tinggal tiga meter ini sangat rawan kalau kalau tanah penyanggah terus menerus terkikis,” timpal H Anwar Rustam, mantan anggota DPRK Subulussalam.
Lantaran itu, untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan yang lebih parah, Anwar yang kerap dipanggil H Tokeh meminta pemerintah membangun talud (beronjong) penahan banjir. Menurut Anwar, talud sepanjang 1.500 meter itu sudah diusulkan Kepala Desa terkait kepada Wali Kota Subulussalam yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBD) Agustus tahun lalu.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Sedikitnya empat desa di Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, terancam amblas ke sungai akibat erosi yang makin mengganas. Keempat desa itu masing-masing, Lae Pemualen, Belukur Makmur, Muara Batu-Batu, dan Binanga.
“Kalau ini dibiarkan maka ada empat desa yang terancam amblas, sekarang aja sudah banyak rumah penduduk yang terpaksa direlokasi karena terancam ambruk ke sungai,” kata H Darwis Munthe, tokoh masyarakat Runding kepada Serambi, Kamis (5/5) lalu.
Darwis yang didampingi H Alimuddin Jabat mengatakan, gerusan aliran sungai (lae) Souraya yang membentang membelah Kecamatan Runding tidak hanya membahayakan rumah yang dihuni ribuan jiwa penduduk dan jalan, tapi sejumlah sarana umum seperti bangunan masjid. Bahkan, sudah belasan kuburan terpaksa dipindahkan lantaran terancam longsor.
Selain itu, banjir yang saban tahun melanda daerah ini memperparah pinggiran sungai di sehingga banyak tebing-tebing longsor karena diterjang air banjir.
Dikatakan, sebelumnya sungai Souraya tidak selebar sekarang, namun dalam bebaerapa tahun kebelakang erosi kian mengganas, sehingga mengikis belasan meter tanah perkerangan warga.
Darwis mengatakan kondisi itu tidak bisa dibiarkan karena pemukiman warga semakin terancam. Bahkan, terjangan banjir yang terus menerus membuat beberapa rumah warga terancam ambruk. “Sekarang ini saja jarak rumah warga dengan tebing sungai hanya tinggal tiga meter ini sangat rawan kalau kalau tanah penyanggah terus menerus terkikis,” timpal H Anwar Rustam, mantan anggota DPRK Subulussalam.
Lantaran itu, untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan yang lebih parah, Anwar yang kerap dipanggil H Tokeh meminta pemerintah membangun talud (beronjong) penahan banjir. Menurut Anwar, talud sepanjang 1.500 meter itu sudah diusulkan Kepala Desa terkait kepada Wali Kota Subulussalam yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBD) Agustus tahun lalu.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 27 Juni 2011
Kadin Cium Indikasi Kartel di Bisnis Perkebunan
Sat, May 7th 2011, 09:19
SUBULUSSALAM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh mencium adanya indikasi praktik kartel dalam bisnis perkebunan di Aceh, terutama di kawasan barat dan selatan Aceh. “Saya mendapatkan informasi itu dari laporan pengusaha dan Kadin Kota Subulussalam,” kata Ketua Kadin Aceh, Firmandez, awal pekan lalu.
Laporan yang dia terima, hampir semua kegiatan pekerjaan di bidang perkebunan dikelola oleh anak perusahaan perkebunan. Akibatnya, nilai tambah bagi daerah dan masyarakat setempat menjadi sedikit.
“Berikanlah kesempatan kepada pengusaha lokal untuk ikut dalam pekerjaan yang ada, jangan semua diborong oleh anak perusahaan,” tandasnya. Menurut Firmandez, dalam dunia industri kelapa sawit, pelibatan pengusaha lokal sangat dimungkinkan mengingat cukup banyaknya kegiatan yang dilakukan, seperti pembibitan atau pengadaan bibit, pengangkutan, land clearing (pembersihan lahan), atau pekerjaan lainnya.
“Kita mengingatkan perusahaan perkebunan yang ada di Aceh, terutama di Subulussalam dan Singkil, agar jangan melakukan praktik kartel, jika ini terjadi silakan laporkan kepada KPPU,” tandasnya.
Di samping itu, Firmandez juga mengingatkan perusahaan perkebunan dan industri yang ada di Subulussalam dan Singkil agar mematuhi Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan menenderkan kegiatan pekerjaan sesuai aturan. “Dalam hal ini, pemerintah daerah bersama asosiasi pengusaha kita minta ikut mengawasi,” imbuhnya.
Firmandez juga mendesak program Corporate Social Responsibility (CSR) benar-benar dilakukan. Dana CSR tidak boleh digunakan ke luar derah, namun harus dimanfaatkan di daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi.
“Kita bukan tidak mendukung investor, tapi harus ada manfaatnya bagi daerah, CSR harus berjalan dan jangan melakukan praktik kartel. Sejauh ini saya melihat banyak perusahaan yang melakukan praktik tersebut,” pungkasnya.
Secara terpisah, Ketua Organda Subulussalam, Bahagia Maha meminta perusahaan perkebunan dan industri yang ada di Subulussalam agar memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal dalam kegiatan pekerjaan. Bahagia mengaku telah melakukan lobi, baik secara lisan maupun tertulis, namun hingga sekarang tidak ada tindak lanjut dari perusahaan sehingga pengusaha lokal merasa terabaikan.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh mencium adanya indikasi praktik kartel dalam bisnis perkebunan di Aceh, terutama di kawasan barat dan selatan Aceh. “Saya mendapatkan informasi itu dari laporan pengusaha dan Kadin Kota Subulussalam,” kata Ketua Kadin Aceh, Firmandez, awal pekan lalu.
Laporan yang dia terima, hampir semua kegiatan pekerjaan di bidang perkebunan dikelola oleh anak perusahaan perkebunan. Akibatnya, nilai tambah bagi daerah dan masyarakat setempat menjadi sedikit.
“Berikanlah kesempatan kepada pengusaha lokal untuk ikut dalam pekerjaan yang ada, jangan semua diborong oleh anak perusahaan,” tandasnya. Menurut Firmandez, dalam dunia industri kelapa sawit, pelibatan pengusaha lokal sangat dimungkinkan mengingat cukup banyaknya kegiatan yang dilakukan, seperti pembibitan atau pengadaan bibit, pengangkutan, land clearing (pembersihan lahan), atau pekerjaan lainnya.
“Kita mengingatkan perusahaan perkebunan yang ada di Aceh, terutama di Subulussalam dan Singkil, agar jangan melakukan praktik kartel, jika ini terjadi silakan laporkan kepada KPPU,” tandasnya.
Di samping itu, Firmandez juga mengingatkan perusahaan perkebunan dan industri yang ada di Subulussalam dan Singkil agar mematuhi Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan menenderkan kegiatan pekerjaan sesuai aturan. “Dalam hal ini, pemerintah daerah bersama asosiasi pengusaha kita minta ikut mengawasi,” imbuhnya.
Firmandez juga mendesak program Corporate Social Responsibility (CSR) benar-benar dilakukan. Dana CSR tidak boleh digunakan ke luar derah, namun harus dimanfaatkan di daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi.
“Kita bukan tidak mendukung investor, tapi harus ada manfaatnya bagi daerah, CSR harus berjalan dan jangan melakukan praktik kartel. Sejauh ini saya melihat banyak perusahaan yang melakukan praktik tersebut,” pungkasnya.
Secara terpisah, Ketua Organda Subulussalam, Bahagia Maha meminta perusahaan perkebunan dan industri yang ada di Subulussalam agar memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal dalam kegiatan pekerjaan. Bahagia mengaku telah melakukan lobi, baik secara lisan maupun tertulis, namun hingga sekarang tidak ada tindak lanjut dari perusahaan sehingga pengusaha lokal merasa terabaikan.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Erosi Ancam Empat Desa
Thu, May 5th 2011, 15:18
SUBULUSSALAM – Sedikitnya empat desa di Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, saat ini terancam amblas ke sungai akibat erosi yang makin mengganas. Keempat desa itu masing-masing, Lae Pemualen, Belukur Makmur, Muara Batu-Batu dan Binanga.
”Kalau ini dibiarkan maka ada empat desa yang terancam amblas, sekarang aja sudah banyak rumah penduduk yang terpaksa direlokasi karena terancam ambruk ke sungai,” kata H.Darwis Munthe, tokoh masyarakat Runding kepada Serambinews.com, Rabu (4/5/2011).
Darwis yang didampingi H.Alimuddin Jabat mengatakan, gerusan aliran sungai (lae) Souraya yang membentang membelah Kecamatan Runding tidak hanya membahayakan rumah yang dihuni ribuan jiwa penduduk dan jalan, tapi sejumlah sarana umum seperti bangunan masjid. Bahkan, sudah belasan kuburan terpaksa dipindahkan lantaran terancam longsor. Selain itu, banjir yang saban tahun melanda daerah ini memperparah pinggiran sungai di sehingga banyak tebing-tebing longsor karena diterjang air banjir.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Pemko Subulussalam. Dalam hal ini, Wali Kota Subulussalam kembali melayangkan surat kepada Gubernur Aceh dan ditembuskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Aceh. Dalam surat bernomor 611.423/480/2011 tanggal 2 Mei 2011 itu, Wali Kota Subulussalam meminta agar provinsi mengalokasikan dana untuk pembangunan beronjong sepanjang 1500 meter dengan ketinggian delapan lapis disertai pembangunan krib beronjong tiga buah.(khalidin)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM – Sedikitnya empat desa di Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, saat ini terancam amblas ke sungai akibat erosi yang makin mengganas. Keempat desa itu masing-masing, Lae Pemualen, Belukur Makmur, Muara Batu-Batu dan Binanga.
”Kalau ini dibiarkan maka ada empat desa yang terancam amblas, sekarang aja sudah banyak rumah penduduk yang terpaksa direlokasi karena terancam ambruk ke sungai,” kata H.Darwis Munthe, tokoh masyarakat Runding kepada Serambinews.com, Rabu (4/5/2011).
Darwis yang didampingi H.Alimuddin Jabat mengatakan, gerusan aliran sungai (lae) Souraya yang membentang membelah Kecamatan Runding tidak hanya membahayakan rumah yang dihuni ribuan jiwa penduduk dan jalan, tapi sejumlah sarana umum seperti bangunan masjid. Bahkan, sudah belasan kuburan terpaksa dipindahkan lantaran terancam longsor. Selain itu, banjir yang saban tahun melanda daerah ini memperparah pinggiran sungai di sehingga banyak tebing-tebing longsor karena diterjang air banjir.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Pemko Subulussalam. Dalam hal ini, Wali Kota Subulussalam kembali melayangkan surat kepada Gubernur Aceh dan ditembuskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Aceh. Dalam surat bernomor 611.423/480/2011 tanggal 2 Mei 2011 itu, Wali Kota Subulussalam meminta agar provinsi mengalokasikan dana untuk pembangunan beronjong sepanjang 1500 meter dengan ketinggian delapan lapis disertai pembangunan krib beronjong tiga buah.(khalidin)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 21 Juni 2011
Pemko Bangun Transmigrasi Lokal Terpadu
* Untuk Tampung Pengungsi Konflik
Thu, Apr 21st 2011, 09:07
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dengan menggunakan dana tonomi khusus (Otsus) tahun 2012 berencana akan membangun transmigrasi lokal terpadu di Desa Kuta Beringin, Kecamatan Runding.
“Hasil rapat tadi, DPRK bersama pemerintah sepakat untuk mengalokasikan dana pembangunan transmigrasi lokal di Desa Kuta Beringin,” kata Ketua Komisi D DPRK Subulussalam, Ansari Idrus Sambo kepada Serambi, Rabu (20/4) di gedung sidang DPRK setempat.
Ansari yang didampingi Ketua Komisi B, Netap Ginting, mengatakan dana ostsus tahun 2012 disisihkan sebesar Rp 4,5 miliar untuk program transmigrasi yang dikelola secara terpadu. Program tersebut diperuntukan bagi 66 kepala keluarga (KK) penduduk Desa Kuta Beringin yang mengungsi akibat konflik tahun 2002 silam.
Dikatakan, usulan pemulangan masyarakat Kuta Beringin telah disampaikan ke dewan setahun lalu. Sehingga, pada sidang kemarin, Ketua DPRK, Pianti Mala menyampaikan masalah tersebut kepada peserta rapat.
Para anggota dewan bersama kepala dinas yang hadir sepakat untuk membuat program transmigrasi terpadu melalui dana Otsus. Hal ini karena pemulangan masyarakat pengungsian ke tempat asalnya dinilai sangat mendesak lantaran sekarang kondisi mereka tidak menentu, tinggal di tempat berpencar dan tidak jelas wilayahnya.
Ansari menambahkan, masyarakat Desa Kuta Beringin yang mengungsi sepuluh tahun lalu ketika konflik Aceh sedang bergejolak. “Kita menampung aspirasi masyarakat untuk bisa dikembalikan desanya. Karena apa yang menjadi cita-cita wali kota juga menjadi harapan kita di DPRK yaitu bagaimana rakyat akan sejahtera,” ujar Ansari.
Terhadap hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam pun diminta untuk menyiapkan desain pola pemulangan masyarakat pengungsi ke tempat asalnya. Pasalnya, sebagaimana disampaikan Netap Ginting, pemulangan para pengungsi tersebut tidak hanya sebatas membangun rumah penduduk tapi sejumlah fasilitas wajib pula terpenuhi.
Beberapa fasilitas yang dianggap perlu seperti sarana kesehatan, pendidikan, jalan dan lahan usaha masyarakat setempat. Realisasi pemulangan para pengungsi diharapkan dapat rampung sesuai target tahun 2012.
Berdasarkan catatan Serambi, selain Desa Kuta Beringin, masih ada belasan desa yang kini tidak lagi memiliki wilayah. Desa-desa tersebut antara lain, Mendilam, Tualang, Suak Jampak, Kuala Keppeng, Tanah Tumbuh, Lae Mate, Sibuasan, Geruguh.
Saat ini desa-desa tersebut berada di Kecamatan Runding dan pada umumnya masyarakatnya ingin kembali ke tempat asal. Karenanya, pemerintah diharapkan segera melakukan pemetaan dan membuat desain terkait pemulangan masyarakat pengungsi ke daerah asal.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Thu, Apr 21st 2011, 09:07
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dengan menggunakan dana tonomi khusus (Otsus) tahun 2012 berencana akan membangun transmigrasi lokal terpadu di Desa Kuta Beringin, Kecamatan Runding.
“Hasil rapat tadi, DPRK bersama pemerintah sepakat untuk mengalokasikan dana pembangunan transmigrasi lokal di Desa Kuta Beringin,” kata Ketua Komisi D DPRK Subulussalam, Ansari Idrus Sambo kepada Serambi, Rabu (20/4) di gedung sidang DPRK setempat.
Ansari yang didampingi Ketua Komisi B, Netap Ginting, mengatakan dana ostsus tahun 2012 disisihkan sebesar Rp 4,5 miliar untuk program transmigrasi yang dikelola secara terpadu. Program tersebut diperuntukan bagi 66 kepala keluarga (KK) penduduk Desa Kuta Beringin yang mengungsi akibat konflik tahun 2002 silam.
Dikatakan, usulan pemulangan masyarakat Kuta Beringin telah disampaikan ke dewan setahun lalu. Sehingga, pada sidang kemarin, Ketua DPRK, Pianti Mala menyampaikan masalah tersebut kepada peserta rapat.
Para anggota dewan bersama kepala dinas yang hadir sepakat untuk membuat program transmigrasi terpadu melalui dana Otsus. Hal ini karena pemulangan masyarakat pengungsian ke tempat asalnya dinilai sangat mendesak lantaran sekarang kondisi mereka tidak menentu, tinggal di tempat berpencar dan tidak jelas wilayahnya.
Ansari menambahkan, masyarakat Desa Kuta Beringin yang mengungsi sepuluh tahun lalu ketika konflik Aceh sedang bergejolak. “Kita menampung aspirasi masyarakat untuk bisa dikembalikan desanya. Karena apa yang menjadi cita-cita wali kota juga menjadi harapan kita di DPRK yaitu bagaimana rakyat akan sejahtera,” ujar Ansari.
Terhadap hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam pun diminta untuk menyiapkan desain pola pemulangan masyarakat pengungsi ke tempat asalnya. Pasalnya, sebagaimana disampaikan Netap Ginting, pemulangan para pengungsi tersebut tidak hanya sebatas membangun rumah penduduk tapi sejumlah fasilitas wajib pula terpenuhi.
Beberapa fasilitas yang dianggap perlu seperti sarana kesehatan, pendidikan, jalan dan lahan usaha masyarakat setempat. Realisasi pemulangan para pengungsi diharapkan dapat rampung sesuai target tahun 2012.
Berdasarkan catatan Serambi, selain Desa Kuta Beringin, masih ada belasan desa yang kini tidak lagi memiliki wilayah. Desa-desa tersebut antara lain, Mendilam, Tualang, Suak Jampak, Kuala Keppeng, Tanah Tumbuh, Lae Mate, Sibuasan, Geruguh.
Saat ini desa-desa tersebut berada di Kecamatan Runding dan pada umumnya masyarakatnya ingin kembali ke tempat asal. Karenanya, pemerintah diharapkan segera melakukan pemetaan dan membuat desain terkait pemulangan masyarakat pengungsi ke daerah asal.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Lae Langge Dicanangkan Kawasan Lumbung Pangan
Sun, Apr 17th 2011, 09:49
SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti mencanangkan Desa Lae Langge sebagai kawasan program Food Estatet (lumbung pangan) untuk wilayah Kota Subulussalam. Pencanangan itu ditetapkan saat Wali Kota Merah Sakti melakukan panen perdana jagung hilbrida di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Jum’at (15/4).
Wali Kota dalam pengarahannya meminta kepada petani jagung di Sultan Daulat dan sekitar agar bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pertanian. Karena dalam program Pemko Subulussalam pertanian menetapkan perkebunan dan pertanian sebagai peningkatan ekonomi kerakyatan. Ia mengatakan, Pemko Subulussalam dengan segenap daya upaya dan kemampuan yang ada akan terus membangun bidang perkebunan dan pertanian.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sakti mencanangkan, program Food Estate di kecamatan di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat mulai tahun 2012. “Program ini sudah kita ajukan ke Kementan, dan Insya Allah dalam waktu dekat timnya akan turun meninjau lokasi. Jika ini terwujud Insya Allah Sultan Daulat bakal jadi lumbung pangan,” pungkas Sakti.
Berdasarkan informasi, lahan pertanian yang bisa dikembangkan jagung di Desa Lae Langge ini mencapai 150 hektare namun yang baru digarap petani baru 40 hektare. Dari jumlah tersebut, terdapat lima kelompok tani. Diharapkan bisa terus mengembangkan tanaman jagung di lahan yang masih tersisa.
Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution kepada Serambi mengatakan, hamparan lahan persawahan yang tersedia di Desa Lae Langge mencapai 2.000 hektare. Tidak hanya itu, jika digabung dengan persawahan di Kecamatan Runding maka bisa mancapai 3.000 hektar. Camat Baginda optimis para petani akan sejahtera bila sawah tersebut ditata dengan baik dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti sarana irigasi dan jalan. “Selama ini kenapa petani enggan bersawah? Karena sarana jalan tidak ada irigasi teknis juga tidak tersedia jadi bagaimana bisa berhasil tanpa ada fasilitas ini,” kata Baginda.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti mencanangkan Desa Lae Langge sebagai kawasan program Food Estatet (lumbung pangan) untuk wilayah Kota Subulussalam. Pencanangan itu ditetapkan saat Wali Kota Merah Sakti melakukan panen perdana jagung hilbrida di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Jum’at (15/4).
Wali Kota dalam pengarahannya meminta kepada petani jagung di Sultan Daulat dan sekitar agar bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pertanian. Karena dalam program Pemko Subulussalam pertanian menetapkan perkebunan dan pertanian sebagai peningkatan ekonomi kerakyatan. Ia mengatakan, Pemko Subulussalam dengan segenap daya upaya dan kemampuan yang ada akan terus membangun bidang perkebunan dan pertanian.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sakti mencanangkan, program Food Estate di kecamatan di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat mulai tahun 2012. “Program ini sudah kita ajukan ke Kementan, dan Insya Allah dalam waktu dekat timnya akan turun meninjau lokasi. Jika ini terwujud Insya Allah Sultan Daulat bakal jadi lumbung pangan,” pungkas Sakti.
Berdasarkan informasi, lahan pertanian yang bisa dikembangkan jagung di Desa Lae Langge ini mencapai 150 hektare namun yang baru digarap petani baru 40 hektare. Dari jumlah tersebut, terdapat lima kelompok tani. Diharapkan bisa terus mengembangkan tanaman jagung di lahan yang masih tersisa.
Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution kepada Serambi mengatakan, hamparan lahan persawahan yang tersedia di Desa Lae Langge mencapai 2.000 hektare. Tidak hanya itu, jika digabung dengan persawahan di Kecamatan Runding maka bisa mancapai 3.000 hektar. Camat Baginda optimis para petani akan sejahtera bila sawah tersebut ditata dengan baik dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti sarana irigasi dan jalan. “Selama ini kenapa petani enggan bersawah? Karena sarana jalan tidak ada irigasi teknis juga tidak tersedia jadi bagaimana bisa berhasil tanpa ada fasilitas ini,” kata Baginda.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 08 Juni 2011
Mayoritas Warga Kota Subulussalam belum Nikmati Air Bersih
Mon, Apr 11th 2011, 09:04
SUBULUSSALAM - Tinggal di tengah kota tak membuat masyarakat Kota Subulussalam bisa menikmati air bersih dari PDAM. Buktinya, hingga kini mayoritas warga di daerah itu belum dapat merasakan fasilitas air bersih dari PDAM setempat, lantaran terbatasnya jaringan pipa distribusi di sana sana. Untuk dapat menikmati air bersih warga masih mengandalkan sumur galian ataupun membeli dari pedagang isi ulang.
“Entah kapan PDAM mampu mendistribusikan air kepada masyarakat,” keluh Lina, salah seorang ibu rumah tangga, kepada Serambi, Minggu (10/4). Berdasarkan pantauan Serambi, sebahagian besar warga yang bermukim di Kota Subulussalam mendambakan ketersediaan air bersih. Karena air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Keluhan masalah air bersih sering terdengar terutama warga di lorong dan gang kota. Pasalnya, PDAM yang diharapkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih belum sesuai harapan dan keinginan masyarakat.
Hingga sekarang masih banyak warga kota mengkonsumsi air sumur, baik untuk minum, cuci, maupun mandi. Padahal, sebahagian besar air sumur warga tidak layak konsumsi karena kondisi airnya berwarna kuning dan berbau tak sedap.
Seperti yang dialami warga di Lorong Kombih, Subulussalam Utara. Umumnya warga di sana mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih seperti mandi, mencuci dan untuk dikonsumsi warga.
Hal ini terjadi karena pihak PDAM setempat tidak membangun jaringan hingga ke daerah itu. Warga berharap agar pihak PDAM dapat memperluas jaringan pipa distribusinya sehingga mereka dapat menikmati air yang berkualitas. “Bagaimana bisa hidup sehat, air sumur aja keruh dan berbau lagi,” kata Lina.
Menurut Lina, persoalan air bersih ini cukup serius, karena menyangkut keberlangsungan hidup warga di sana. Namun katanya, persoalan air bersih ini sampai sekarang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Lina sangat mengharapkan bisa menikmati air bersih dari PDAM sebagaimana warga di tempat lain. Karenanya, pihak PDAM diminta untuk segera membangun jaringan pipa distribusi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Tinggal di tengah kota tak membuat masyarakat Kota Subulussalam bisa menikmati air bersih dari PDAM. Buktinya, hingga kini mayoritas warga di daerah itu belum dapat merasakan fasilitas air bersih dari PDAM setempat, lantaran terbatasnya jaringan pipa distribusi di sana sana. Untuk dapat menikmati air bersih warga masih mengandalkan sumur galian ataupun membeli dari pedagang isi ulang.
“Entah kapan PDAM mampu mendistribusikan air kepada masyarakat,” keluh Lina, salah seorang ibu rumah tangga, kepada Serambi, Minggu (10/4). Berdasarkan pantauan Serambi, sebahagian besar warga yang bermukim di Kota Subulussalam mendambakan ketersediaan air bersih. Karena air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Keluhan masalah air bersih sering terdengar terutama warga di lorong dan gang kota. Pasalnya, PDAM yang diharapkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih belum sesuai harapan dan keinginan masyarakat.
Hingga sekarang masih banyak warga kota mengkonsumsi air sumur, baik untuk minum, cuci, maupun mandi. Padahal, sebahagian besar air sumur warga tidak layak konsumsi karena kondisi airnya berwarna kuning dan berbau tak sedap.
Seperti yang dialami warga di Lorong Kombih, Subulussalam Utara. Umumnya warga di sana mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih seperti mandi, mencuci dan untuk dikonsumsi warga.
Hal ini terjadi karena pihak PDAM setempat tidak membangun jaringan hingga ke daerah itu. Warga berharap agar pihak PDAM dapat memperluas jaringan pipa distribusinya sehingga mereka dapat menikmati air yang berkualitas. “Bagaimana bisa hidup sehat, air sumur aja keruh dan berbau lagi,” kata Lina.
Menurut Lina, persoalan air bersih ini cukup serius, karena menyangkut keberlangsungan hidup warga di sana. Namun katanya, persoalan air bersih ini sampai sekarang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Lina sangat mengharapkan bisa menikmati air bersih dari PDAM sebagaimana warga di tempat lain. Karenanya, pihak PDAM diminta untuk segera membangun jaringan pipa distribusi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Subulussalam Alokasikan Perkebunan Rakyat
Fri, Apr 8th 2011, 16:46
SUBULUSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya mengembangkan perkebunan rakyat dengan cara mengalokasikan bantuan bibit melalui dana APBN, APBK, dan Otnomi khusus (Otsus) tahun 2011.
Demikian disampaikan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kota Subulussalam, Suardi Nur, kepada Serambinews.com, Jumat (8/4/2011).
Menurut Suardi, tahun ini Pemko Subulussalam melalui Disbunhut mengalokasikan seluas 107 hektare kelapa sawit untuk program perkebunan rakyat melalui dana APBK. Sedangkan dari Otsus mencapai 400 hektare. Selain kelapa sawit, pemko juga mengembangkan komoditi kakao (coklat) seluas 148 hektare.
Sementara tanaman karet juga sedang proses revisi yang diupayakan seluas 150 hektar bersumber dari APBN.”Karet juga akan kita kembangkan, sekarang sedang dalam proses revisi dananya dari APBN,” kata Suardi Nur.(khalidan)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya mengembangkan perkebunan rakyat dengan cara mengalokasikan bantuan bibit melalui dana APBN, APBK, dan Otnomi khusus (Otsus) tahun 2011.
Demikian disampaikan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kota Subulussalam, Suardi Nur, kepada Serambinews.com, Jumat (8/4/2011).
Menurut Suardi, tahun ini Pemko Subulussalam melalui Disbunhut mengalokasikan seluas 107 hektare kelapa sawit untuk program perkebunan rakyat melalui dana APBK. Sedangkan dari Otsus mencapai 400 hektare. Selain kelapa sawit, pemko juga mengembangkan komoditi kakao (coklat) seluas 148 hektare.
Sementara tanaman karet juga sedang proses revisi yang diupayakan seluas 150 hektar bersumber dari APBN.”Karet juga akan kita kembangkan, sekarang sedang dalam proses revisi dananya dari APBN,” kata Suardi Nur.(khalidan)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 06 Juni 2011
Pemko Subulussalam Diminta Terbitkan Peraturan
Tue, Apr 5th 2011, 08:58
Tekan Alih Fungsi Lahan
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam didesak segera menerbitkan peraturan tentang larangan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan atau lainnya. Langkah tersebut mendesak dilakukan sebagai upaya menyelamatkan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di sana.
“Karena kalau ini dibiarkan maka lahan semua lahan pertanian nanti berubah menjadi hamparan kebun kelapa sawit, sehingga tidak ada lagi sawah untuk bertanam padi,” kata Sapri Tinambunan, aktivis Lembaga Analisa dan Advokasi Kebijakan Publik (Landskap) Kota Subulussalam, kepada Serambi, Senin (4/3) kemarin.
Menurut Sapri, belakangan ini banyaknya alih fungsi areal persawahan di Kota Subulussalam menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sehingga lahan pertanian semakin menyempit. Hal ini dipicu berbagai faktor seperti cuaca ekstrem serta minimnya sarana pengairan untuk keberhasilan produksi tanaman padi. Akibatnya, banyak warga yang enggan menggarap lahan pertanian dan beralih menanam kelapa sawit atau jenis lainnya.
Sapri menambahkan, alih fungsi lahan tidak hanya pada areal persawahan yang terlantar tapi tak sedikit sawah produktif bahkan yang telah memiliki irigasi berubah menjadi lahan perkebunan. Sapri mengaku kuatir jika tidak segera disikapi, dalam tiga tahun kedepan tidak ada lagi lahan pertanian masyarakat sehingga turut mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat Kota Subulussalam.
“Bisa dicek ke lapangan, cukup banyak sawah-sawah yang sudah ditanami kelapa sawit, ini harus segera disikapi oleh pemerintah, karena kalau dibiarkan jangan harap program pembangunan pertanian di Subulussalam akan bisa selaras dan berkembang maju,” ujar Sapri.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Tekan Alih Fungsi Lahan
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam didesak segera menerbitkan peraturan tentang larangan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan atau lainnya. Langkah tersebut mendesak dilakukan sebagai upaya menyelamatkan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di sana.
“Karena kalau ini dibiarkan maka lahan semua lahan pertanian nanti berubah menjadi hamparan kebun kelapa sawit, sehingga tidak ada lagi sawah untuk bertanam padi,” kata Sapri Tinambunan, aktivis Lembaga Analisa dan Advokasi Kebijakan Publik (Landskap) Kota Subulussalam, kepada Serambi, Senin (4/3) kemarin.
Menurut Sapri, belakangan ini banyaknya alih fungsi areal persawahan di Kota Subulussalam menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sehingga lahan pertanian semakin menyempit. Hal ini dipicu berbagai faktor seperti cuaca ekstrem serta minimnya sarana pengairan untuk keberhasilan produksi tanaman padi. Akibatnya, banyak warga yang enggan menggarap lahan pertanian dan beralih menanam kelapa sawit atau jenis lainnya.
Sapri menambahkan, alih fungsi lahan tidak hanya pada areal persawahan yang terlantar tapi tak sedikit sawah produktif bahkan yang telah memiliki irigasi berubah menjadi lahan perkebunan. Sapri mengaku kuatir jika tidak segera disikapi, dalam tiga tahun kedepan tidak ada lagi lahan pertanian masyarakat sehingga turut mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat Kota Subulussalam.
“Bisa dicek ke lapangan, cukup banyak sawah-sawah yang sudah ditanami kelapa sawit, ini harus segera disikapi oleh pemerintah, karena kalau dibiarkan jangan harap program pembangunan pertanian di Subulussalam akan bisa selaras dan berkembang maju,” ujar Sapri.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 05 Juni 2011
Sejumlah Jalan di Subulussalam Rusak Parah
Mon, Apr 4th 2011, 08:22
Ruas jalan antara SD Negeri 4 menuju kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kota Subulussalam butuh perhatian pemerintah karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Foto direkam, Sabtu (2/4). SERAMBI/KHALIDIN
SUBULUSSALAM - Sejumlah ruas jalan di Kota Subulussalam kondisinya rusak parah. Seperti jalan T Nyak Adam Kamil yang menghubungkan Jalan TUmar dengan terminal Subulussalam. Sebahagian besar jalan tersebut terdapat aspal yang berlubang cukup lebar dan dalam. Kondisi tersebut sangat dikeluhkan para pengguna jalan.
Pantauan Serambi, Minggu (3/4) kerusakan terparah terdapat sejak dari simpang SDN 3 hingga Simpang Firdaus. Kondisi aspal di lokasi tersebut dipenuhi lubang-lubang berdiameter lebar dan dalam sehingga tidak nyaman untuk dilalui. Padahal, jalur tersebut sangat vital karena berada di pusat kota dan menjadi jalur utama menuju terminal terpadu Subulussalam.
“Sudah lama berlubang namun belum juga diperbaiki sehingga kerusakannya semakin parah,” kata Iwan, seorang pengguna jalan. Selain itu, beberapa ruas jalan lainnya di ibu kota Subulussalam juga membutuhkan perbaikan. Seperti halnya, jalan yang menghubungkan SDN 4 ke kantor Dinas Pendidikan, Subulussalam aspalnya nyaris tinggal tanah.
Lubang besar juga menganga pada ruas tersebut. hal serupa juga terdapat pada jalan lorong Cinta Dame atau Jalan lae Mate, Subulussalam Barat. Di sana ada sepanjang 250 meter jalan masih berupa tanah hingga menjadi “bubur lumpur” saat musim penghujan.
Warga yang bermukim di Lorong Kombih, Subulussalam Utara juga meminta perhatian dari pemerintah agar jalan di sana segera diperbaiki. Pasalnya, sepanjang 200 meter ruas yang menghubungkan Jalan Pertemuan ke Malikussaleh kondisinya rusak parah.
Kondisi yang tak kalah parahnya terdapat di Lorong Abadi yang menghubungkan Jalan Teuku Umar menuju Jalan Syekh Abdurrauf atau SMAN Simpang Kiri. Hal ini diperpartah oleh pembangunan drainase yang bersumber dari dana Otsus tahun 2010 yang tidak beres dikerjakan.
Pemerintah juga diharapkan segera merealisasikan pengaspalan jalan Cepu Indah yang berada di depan terminal terpadu Subulussalam. Tak hanya itu, ruas jalan protokol atau jalan dua jalur kota Subulussalam sepanjang 1,7 kilometer kini mulai dipenuhi lubang. Lubang terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Penanggalan. Kondisi ini cukup membahayakan pengguna jalan terutama sepeda motor yang seaktu-waktu dapat terperosok.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Ruas jalan antara SD Negeri 4 menuju kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kota Subulussalam butuh perhatian pemerintah karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Foto direkam, Sabtu (2/4). SERAMBI/KHALIDIN
SUBULUSSALAM - Sejumlah ruas jalan di Kota Subulussalam kondisinya rusak parah. Seperti jalan T Nyak Adam Kamil yang menghubungkan Jalan TUmar dengan terminal Subulussalam. Sebahagian besar jalan tersebut terdapat aspal yang berlubang cukup lebar dan dalam. Kondisi tersebut sangat dikeluhkan para pengguna jalan.
Pantauan Serambi, Minggu (3/4) kerusakan terparah terdapat sejak dari simpang SDN 3 hingga Simpang Firdaus. Kondisi aspal di lokasi tersebut dipenuhi lubang-lubang berdiameter lebar dan dalam sehingga tidak nyaman untuk dilalui. Padahal, jalur tersebut sangat vital karena berada di pusat kota dan menjadi jalur utama menuju terminal terpadu Subulussalam.
“Sudah lama berlubang namun belum juga diperbaiki sehingga kerusakannya semakin parah,” kata Iwan, seorang pengguna jalan. Selain itu, beberapa ruas jalan lainnya di ibu kota Subulussalam juga membutuhkan perbaikan. Seperti halnya, jalan yang menghubungkan SDN 4 ke kantor Dinas Pendidikan, Subulussalam aspalnya nyaris tinggal tanah.
Lubang besar juga menganga pada ruas tersebut. hal serupa juga terdapat pada jalan lorong Cinta Dame atau Jalan lae Mate, Subulussalam Barat. Di sana ada sepanjang 250 meter jalan masih berupa tanah hingga menjadi “bubur lumpur” saat musim penghujan.
Warga yang bermukim di Lorong Kombih, Subulussalam Utara juga meminta perhatian dari pemerintah agar jalan di sana segera diperbaiki. Pasalnya, sepanjang 200 meter ruas yang menghubungkan Jalan Pertemuan ke Malikussaleh kondisinya rusak parah.
Kondisi yang tak kalah parahnya terdapat di Lorong Abadi yang menghubungkan Jalan Teuku Umar menuju Jalan Syekh Abdurrauf atau SMAN Simpang Kiri. Hal ini diperpartah oleh pembangunan drainase yang bersumber dari dana Otsus tahun 2010 yang tidak beres dikerjakan.
Pemerintah juga diharapkan segera merealisasikan pengaspalan jalan Cepu Indah yang berada di depan terminal terpadu Subulussalam. Tak hanya itu, ruas jalan protokol atau jalan dua jalur kota Subulussalam sepanjang 1,7 kilometer kini mulai dipenuhi lubang. Lubang terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Penanggalan. Kondisi ini cukup membahayakan pengguna jalan terutama sepeda motor yang seaktu-waktu dapat terperosok.(kh)
Sumber : Serambinews.com
40 Desa di Subulussalam Gelar Pilkades
Sat, Apr 2nd 2011, 09:47
SUBULUSSALAM - Sebanyak 40 desa di Kota Subulussalam dipastikan akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) dalam tiga tahapan, pertengahan bulan ini. Kepastian itu disampaikan Kepala bagian (Kabag) Tata Praja Sekdako Subulussalam, Abdus Saman Sinaga kepada Serambi, Jum’at (1/4) di ruang kerjanya. Ke-40 desa tersebut masing-masing 15 desa di Kecamatan Runding, delapan desa di Kecamatan Sultan Daulat, tujuh desa di Kecamatan Simpang Kiri, enam desa di Kecamatan Penanggalan, dan empat desa di Kecamatan Longkib.
Saman mengatakan, Pilkades tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan KepalaKampong (P2KP), sementara Pemerintah Kota hanya melakukan pemantauan. Sesuai jadwal yang diterima pihaknya, Kecamatan Simpang Kiri menggelar pemilihan pada Senin (18/4) mendatang. Sementara Kecamatan Sultan Daulat dan Penanggalan pada Senin (25/4) mendatang. Sedangkan Kecamatan Runding pada Rabu (27/4). “Jadi setelah ini selesai maka semua desa sudah memiliki kepala desa definitif,” kata Saman.
Untuk kegiatan Pilkades, Saman mengaku pihaknya memberi dana bantuan sebesar Rp 10.050.000 (sepuluh juta lima puluh) kepada setiap desa. Dia berharap agar Pilkades berlangsung aman, tertib, dan demokratis. “Harapan kita, Pilkades terlaksana dengan baik, dan sukses dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” pungkas Saman.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Sebanyak 40 desa di Kota Subulussalam dipastikan akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) dalam tiga tahapan, pertengahan bulan ini. Kepastian itu disampaikan Kepala bagian (Kabag) Tata Praja Sekdako Subulussalam, Abdus Saman Sinaga kepada Serambi, Jum’at (1/4) di ruang kerjanya. Ke-40 desa tersebut masing-masing 15 desa di Kecamatan Runding, delapan desa di Kecamatan Sultan Daulat, tujuh desa di Kecamatan Simpang Kiri, enam desa di Kecamatan Penanggalan, dan empat desa di Kecamatan Longkib.
Saman mengatakan, Pilkades tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan KepalaKampong (P2KP), sementara Pemerintah Kota hanya melakukan pemantauan. Sesuai jadwal yang diterima pihaknya, Kecamatan Simpang Kiri menggelar pemilihan pada Senin (18/4) mendatang. Sementara Kecamatan Sultan Daulat dan Penanggalan pada Senin (25/4) mendatang. Sedangkan Kecamatan Runding pada Rabu (27/4). “Jadi setelah ini selesai maka semua desa sudah memiliki kepala desa definitif,” kata Saman.
Untuk kegiatan Pilkades, Saman mengaku pihaknya memberi dana bantuan sebesar Rp 10.050.000 (sepuluh juta lima puluh) kepada setiap desa. Dia berharap agar Pilkades berlangsung aman, tertib, dan demokratis. “Harapan kita, Pilkades terlaksana dengan baik, dan sukses dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” pungkas Saman.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 27 Mei 2011
DPD Apkasindo Tolak Perluasan HGU
Thu, Mar 31st 2011, 14:39
SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota Subulussalam diminta tidak mengeluarkan izin kepada pemilik Hak Guna Usaha (HGU) yang ingin membuka lahan baru dengan dalih kebun plasma. Pasalnya, program pembukaan kebun plasma tersebut ditenggarai sebagai kedok perusahaan agar dapat menambah luas arealnya.
Permintaan itu disampaikan, Netap Ginting, Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Subulussalam kepada Serambinews.com, Kamis (31/3/2011), di ruang kerjanya.
Netap yang merupakan ketua Komisi B bidang perkebunan, kehutanan dan perekonomian DPRK Subulussalam mengatakan penolakan tersebut bukan berarti pihaknya menghambat keinginan investor untuk berinvestasi ke Subulussalam melainkan sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakatnya. Sebab, kata Netap, jika perusahaan pemilik HGU di Subulussalam ingin benar-benar melaksanakan program kebun plasma sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang bisa dilakukan dari luasan areal yang telah ada.
Untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat, Netap menyarankan agar pemerintah setempat menginventarisir semua lahan yang masih tersedia guna dimasukkan dalam program pengembangan perkebunan rakyat. Apalagi, sumber dana untuk program perkebunan rakyat menurut Netap cukup banyak seperti APBN, APBA dan Otonomi khusus (Otsus). Masalah komoditi, Netap mengatakan tidak harus kelapa sawit tapi bisa dikembangkan jenis lain seperti coklat (kakao), karet atau tanaman lain yang sesuai dengan struktur tanah.(khalidin)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota Subulussalam diminta tidak mengeluarkan izin kepada pemilik Hak Guna Usaha (HGU) yang ingin membuka lahan baru dengan dalih kebun plasma. Pasalnya, program pembukaan kebun plasma tersebut ditenggarai sebagai kedok perusahaan agar dapat menambah luas arealnya.
Permintaan itu disampaikan, Netap Ginting, Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Subulussalam kepada Serambinews.com, Kamis (31/3/2011), di ruang kerjanya.
Netap yang merupakan ketua Komisi B bidang perkebunan, kehutanan dan perekonomian DPRK Subulussalam mengatakan penolakan tersebut bukan berarti pihaknya menghambat keinginan investor untuk berinvestasi ke Subulussalam melainkan sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakatnya. Sebab, kata Netap, jika perusahaan pemilik HGU di Subulussalam ingin benar-benar melaksanakan program kebun plasma sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang bisa dilakukan dari luasan areal yang telah ada.
Untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat, Netap menyarankan agar pemerintah setempat menginventarisir semua lahan yang masih tersedia guna dimasukkan dalam program pengembangan perkebunan rakyat. Apalagi, sumber dana untuk program perkebunan rakyat menurut Netap cukup banyak seperti APBN, APBA dan Otonomi khusus (Otsus). Masalah komoditi, Netap mengatakan tidak harus kelapa sawit tapi bisa dikembangkan jenis lain seperti coklat (kakao), karet atau tanaman lain yang sesuai dengan struktur tanah.(khalidin)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 09 Mei 2011
Pemprov Diminta Tangani Jalan Subulussalam-Runding
Mon, Mar 28th 2011, 08:08
Badan jalan provinsi di sebuah tikungan menanjak Lae Kombih, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam amblas dan belum ada upaya perbaikan dari dinas terkait. Foto direkam, Sabtu (26/3). SERAMBI/KHALIDIN
SUBULUSSALAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh diminta agar menangani kerusakan belasan kilometer jalan provinsi sejak di persimpang tugu Subulussalam hingga Simpang Suka Makmur, Kecamatan Runding. Pasalnya, kerusakan jalan yang terjadi selama hampir tiga tahun terakhir ini sudah sangat mengganggu aktivitas warga.
Pantauan Serambi, Sabtu (26/3), kerusakan terparah sejak dari turunan depan Puskesmas Simpang Kiri hingga Tanjakan Sikalondang di mana sebahagian besar badan jalannya “kriting” dengan lubang-lubang yang menganga hingga dua meter.
Kedalaman lubang yang mencapai 25 centimeter membuat kendaraan berbadan kecil kesulitan melintas. Kondisi itu menyebabkan pengendara yang melintas harus hati-hati karena bisa saja menimbulkan kecelakaan lalulintas.
Lubang jalan lainnya menghiasi hingga ke Desa Kampung Badar dan Teladan Baru. Tidak hanya itu, kondisi jalan Subulussalam-Runding yang sangat vital bagi masyarakat Kota Subulussalam bagai tak bertuan karena tampak semak-semak yang mempersempit ruas jalan.
Warga mengaku akibat buruknya sarana jalan tersebut telah banyak mencelakakan pengendara khususnya pengendara motor terutama musim penghujan dan malam hari. “Sering kecelakaan karena banyak lubang besar,” kata Syamsuddin, salah seorang pengendara.
Kondisi serupa juga terjadi pada ruas jalan nasional Subulussalam-Tapaktuan. Selain sudah banyak berlubang juga terdapat badan jalan amblas seperti di Simenjeren, Simpang Jongkong, Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat dan Kedabuhen, Desa Jontor, Kecamatan penanggalan. Karena itu, warga mendesak pemerintah provinsi agar segera memperhatikan kondisi jalan di sana sebelum menimbulkan korban.
“Kami berharap agar jalan ini segera di perbaiki karena kerusakannya sudah semakin parah dan hal ini mengganggu aktivitas warga,” timpal warga lainnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam diminta agar mengalokasikan dana untuk mengaspal sejumlah badan jalan di pusat kota. Seperti jalan di Lorong Kombih, Subulussalam Utara. Sepanjang 200 meter ruas yang menghubungkan Jalan Pertemuan ke Malikussaleh kini rusak parah.
Kondisi yang sama juga dikeluhkan masyarakat yang bermukim di lorong Cinta Dame atau Jalan lae Mate, Subulussalam Barat. Di sana ada sepanjang 250 meter jalan masih berupa tanah hingga menjadi “bubur lumpur” saat musim penghujan.”Kalau hujan seperti bubur lah lumpurnya,” kata Ali Basya, warga setempat.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Badan jalan provinsi di sebuah tikungan menanjak Lae Kombih, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam amblas dan belum ada upaya perbaikan dari dinas terkait. Foto direkam, Sabtu (26/3). SERAMBI/KHALIDIN
SUBULUSSALAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh diminta agar menangani kerusakan belasan kilometer jalan provinsi sejak di persimpang tugu Subulussalam hingga Simpang Suka Makmur, Kecamatan Runding. Pasalnya, kerusakan jalan yang terjadi selama hampir tiga tahun terakhir ini sudah sangat mengganggu aktivitas warga.
Pantauan Serambi, Sabtu (26/3), kerusakan terparah sejak dari turunan depan Puskesmas Simpang Kiri hingga Tanjakan Sikalondang di mana sebahagian besar badan jalannya “kriting” dengan lubang-lubang yang menganga hingga dua meter.
Kedalaman lubang yang mencapai 25 centimeter membuat kendaraan berbadan kecil kesulitan melintas. Kondisi itu menyebabkan pengendara yang melintas harus hati-hati karena bisa saja menimbulkan kecelakaan lalulintas.
Lubang jalan lainnya menghiasi hingga ke Desa Kampung Badar dan Teladan Baru. Tidak hanya itu, kondisi jalan Subulussalam-Runding yang sangat vital bagi masyarakat Kota Subulussalam bagai tak bertuan karena tampak semak-semak yang mempersempit ruas jalan.
Warga mengaku akibat buruknya sarana jalan tersebut telah banyak mencelakakan pengendara khususnya pengendara motor terutama musim penghujan dan malam hari. “Sering kecelakaan karena banyak lubang besar,” kata Syamsuddin, salah seorang pengendara.
Kondisi serupa juga terjadi pada ruas jalan nasional Subulussalam-Tapaktuan. Selain sudah banyak berlubang juga terdapat badan jalan amblas seperti di Simenjeren, Simpang Jongkong, Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat dan Kedabuhen, Desa Jontor, Kecamatan penanggalan. Karena itu, warga mendesak pemerintah provinsi agar segera memperhatikan kondisi jalan di sana sebelum menimbulkan korban.
“Kami berharap agar jalan ini segera di perbaiki karena kerusakannya sudah semakin parah dan hal ini mengganggu aktivitas warga,” timpal warga lainnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam diminta agar mengalokasikan dana untuk mengaspal sejumlah badan jalan di pusat kota. Seperti jalan di Lorong Kombih, Subulussalam Utara. Sepanjang 200 meter ruas yang menghubungkan Jalan Pertemuan ke Malikussaleh kini rusak parah.
Kondisi yang sama juga dikeluhkan masyarakat yang bermukim di lorong Cinta Dame atau Jalan lae Mate, Subulussalam Barat. Di sana ada sepanjang 250 meter jalan masih berupa tanah hingga menjadi “bubur lumpur” saat musim penghujan.”Kalau hujan seperti bubur lah lumpurnya,” kata Ali Basya, warga setempat.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Lintas Subulussalam-Medan Rawan Longsor
Sun, Mar 27th 2011, 08:30
SUBULUSSALAM - Para pengendara yang melintasi Jalur Jontor-Lae Ikan hingga kawasan Sitellu Tali Urang Jehe (STTU JEHE) Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara diimbau agar berhati-hati. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan daerah rawan longsor terutama ketika cuaca ekstrim berupa hujan deras beserta angin kencang yang terjadi beberapa hari terakhir ini.
“Memang saat ini masih aman, tapi bagi pengendara yang melintas harus tetap waspada karena kapan saja bisa terjadi,” kata Keuchik Lae Ikan, Jhoni Bancin kepada Serambi, Sabtu (26/3).
Jhoni mengatakan sejauh ini kondisi masih aman dan ratusan jiwa warga yang bermukim di lereng pebukitan Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan juga masih tenang. Namun, Jhoni berharap agar pemerintah Kota Subulussalam segera merealisasikan relokasi pemukiman penduduk Desa Lae Ikan. Sebab, pemukiman warga saat ini sudah sangat kritis akibat kerap diterjang tanah longsor.
Karenanya, relokasi rumah penduduk ke daerah yang aman menurut Jhoni menjadi salah satu solusi penyelamatan masyarakatnya. “Semoga saja pemerintah segera merealisasikan relokasi pemukiman yang telah lama kami harapkan,” kata Jhoni.
Jhoni mengatakan Jalur Jontor-Lae Ikan merupakan jalan negara lintas yang menghubungkan Aceh-Sumatera Utara, Medan yang kerap dilanda bencana tanah longsor. Setiap musim hujan terjadi longsor pada titik-titik tertentu akibat struktur tanah di sekitar jalur itu labil. Karenanya, masyarakat sekitar mengingatkan kepada seluruh pengendara yang hendak melintasi kawasan tersebut untuk terus mewaspadai kemungkinan terjadinya longsor.
Berdasarkan catatan Serambi, bencana longsor terakhir terjadi pada awal Februari lalu yang mengakibatkan transportasi darat Aceh-Sumatera Utara (Sumut), baik melalui jalur barat-lumpuh total selama beberapa hari.
Bahkan longsor yang terjadi pada bulan lalu sangat parah karena sekurangnya terdapat 35 titik longsor, dengan kondisi terparah di wilayah Pakpak Bharat, tepatnya di kawasan Desa Tanjung Mulia. Ratusan kendaraan berbagai jenis—termasuk truk pengangkut barang kebutuhan rakyat—terjebak di sekitar titik-titik longsor.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Para pengendara yang melintasi Jalur Jontor-Lae Ikan hingga kawasan Sitellu Tali Urang Jehe (STTU JEHE) Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara diimbau agar berhati-hati. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan daerah rawan longsor terutama ketika cuaca ekstrim berupa hujan deras beserta angin kencang yang terjadi beberapa hari terakhir ini.
“Memang saat ini masih aman, tapi bagi pengendara yang melintas harus tetap waspada karena kapan saja bisa terjadi,” kata Keuchik Lae Ikan, Jhoni Bancin kepada Serambi, Sabtu (26/3).
Jhoni mengatakan sejauh ini kondisi masih aman dan ratusan jiwa warga yang bermukim di lereng pebukitan Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan juga masih tenang. Namun, Jhoni berharap agar pemerintah Kota Subulussalam segera merealisasikan relokasi pemukiman penduduk Desa Lae Ikan. Sebab, pemukiman warga saat ini sudah sangat kritis akibat kerap diterjang tanah longsor.
Karenanya, relokasi rumah penduduk ke daerah yang aman menurut Jhoni menjadi salah satu solusi penyelamatan masyarakatnya. “Semoga saja pemerintah segera merealisasikan relokasi pemukiman yang telah lama kami harapkan,” kata Jhoni.
Jhoni mengatakan Jalur Jontor-Lae Ikan merupakan jalan negara lintas yang menghubungkan Aceh-Sumatera Utara, Medan yang kerap dilanda bencana tanah longsor. Setiap musim hujan terjadi longsor pada titik-titik tertentu akibat struktur tanah di sekitar jalur itu labil. Karenanya, masyarakat sekitar mengingatkan kepada seluruh pengendara yang hendak melintasi kawasan tersebut untuk terus mewaspadai kemungkinan terjadinya longsor.
Berdasarkan catatan Serambi, bencana longsor terakhir terjadi pada awal Februari lalu yang mengakibatkan transportasi darat Aceh-Sumatera Utara (Sumut), baik melalui jalur barat-lumpuh total selama beberapa hari.
Bahkan longsor yang terjadi pada bulan lalu sangat parah karena sekurangnya terdapat 35 titik longsor, dengan kondisi terparah di wilayah Pakpak Bharat, tepatnya di kawasan Desa Tanjung Mulia. Ratusan kendaraan berbagai jenis—termasuk truk pengangkut barang kebutuhan rakyat—terjebak di sekitar titik-titik longsor.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 04 Mei 2011
Camat Diminta Perjuangkan Pembangunan Jalan
Tue, Mar 22nd 2011, 08:45
SUBULUSSALAM - Ribuan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai (Lae) Souraya, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam meminta camatnya memperjuangkan percepatan pengaspalan jalan tembus Runding-Kuala Keppeng hingga ke Bulu Sema, Aceh Selatan. Permintaan itu disampaikan warga secara kepada Camat Runding, Masri saat berkunjung ke Desa Panglima Sahman dan Sibungke, dua hari lalu.
Dalam kunjungan rutin, Camat Masri bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Suardi Nur, Kapolsek Runding, Ipda Dodi dan Danramil Runding Lettu Inf Samsul Bahri, persinol polsek dan para babinsa TNI membuka ruang tanya jawab terkait asipirasi dan sejumlah keluhan warganya. Pada kesempatan itu, warga menyatakan tidak meminta banyak kepada camat kecuali sebuah “kado” yang bisa digunakan selamanya.
“Cuma satu yang kami minta, tolong Bapak perjuangkan agar jalan antar desa ini cepat ditingkatkan pengaspalannya,” kata Jaddam Basri, tokoh sekaligus kepala desa, Panglima Sahman.
Menurut Jaddam, jika jalur tersebut telah diaspal belasan desa di Kecamatan Runding tidak lagi terisolasi. Selama ini, lanjut Jaddam, untuk menuju ke desa Dah warga Panglima Sahman yang masih bertetangga harus menempuh perjalanan darat dengan memutar arah ke Kecamatan Sultan Daulat sehingga waktunya sampai dua jam. Padahal jika saja jalan ini telah ditingkatkan bisa ditempuh sepuluh menit.
Selain itu, Jaddam juga menyampaikan saat ini masih ada delapan desa masing-masing, Mendilam, Tualang, Suak Jampak, Kuala Keppeng, Tanah Tumbuh, Lae Mate, Sibuasan, Geruguh dan sebagian desa dah yang berada di pengungsian. Apabila jalan telah ada warga tersebut dinilai akan siap kembali ke kampung halaman. Kesulitan yang dihadapi masyarakat selama ini untuk mengangkut hasil perkebunan mesti menggunakan sarana transportasi air lalu kendaraan darat ke Subulussalam.
Menanggapi hal itu, Camat Masri menyatakan akan menampung dan mendesak pemerintah melalui berbagai kesempatan. Bahkan dalam musrenbang, usulan peningkatan pengaspalan jalan Runding-Kuala Keppeng dan Bulu Sema juga disinggung. Masri yang kerap disapa mantra tani itu memaklumi keluhan masyarakat selama ini mengingat mayoritas warganya petani dan nelayan nasional. Sehingga keberadaan jalan menjadi kebutuhan utama. Dalamkunjungannya, Camat Masri menyerahkan 1000 batang bibit cokelat (kakao) bantuan dari Dinas Perkebunan setempat untuk ditanam warga di halaman perkarangan rumah.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Ribuan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai (Lae) Souraya, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam meminta camatnya memperjuangkan percepatan pengaspalan jalan tembus Runding-Kuala Keppeng hingga ke Bulu Sema, Aceh Selatan. Permintaan itu disampaikan warga secara kepada Camat Runding, Masri saat berkunjung ke Desa Panglima Sahman dan Sibungke, dua hari lalu.
Dalam kunjungan rutin, Camat Masri bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Suardi Nur, Kapolsek Runding, Ipda Dodi dan Danramil Runding Lettu Inf Samsul Bahri, persinol polsek dan para babinsa TNI membuka ruang tanya jawab terkait asipirasi dan sejumlah keluhan warganya. Pada kesempatan itu, warga menyatakan tidak meminta banyak kepada camat kecuali sebuah “kado” yang bisa digunakan selamanya.
“Cuma satu yang kami minta, tolong Bapak perjuangkan agar jalan antar desa ini cepat ditingkatkan pengaspalannya,” kata Jaddam Basri, tokoh sekaligus kepala desa, Panglima Sahman.
Menurut Jaddam, jika jalur tersebut telah diaspal belasan desa di Kecamatan Runding tidak lagi terisolasi. Selama ini, lanjut Jaddam, untuk menuju ke desa Dah warga Panglima Sahman yang masih bertetangga harus menempuh perjalanan darat dengan memutar arah ke Kecamatan Sultan Daulat sehingga waktunya sampai dua jam. Padahal jika saja jalan ini telah ditingkatkan bisa ditempuh sepuluh menit.
Selain itu, Jaddam juga menyampaikan saat ini masih ada delapan desa masing-masing, Mendilam, Tualang, Suak Jampak, Kuala Keppeng, Tanah Tumbuh, Lae Mate, Sibuasan, Geruguh dan sebagian desa dah yang berada di pengungsian. Apabila jalan telah ada warga tersebut dinilai akan siap kembali ke kampung halaman. Kesulitan yang dihadapi masyarakat selama ini untuk mengangkut hasil perkebunan mesti menggunakan sarana transportasi air lalu kendaraan darat ke Subulussalam.
Menanggapi hal itu, Camat Masri menyatakan akan menampung dan mendesak pemerintah melalui berbagai kesempatan. Bahkan dalam musrenbang, usulan peningkatan pengaspalan jalan Runding-Kuala Keppeng dan Bulu Sema juga disinggung. Masri yang kerap disapa mantra tani itu memaklumi keluhan masyarakat selama ini mengingat mayoritas warganya petani dan nelayan nasional. Sehingga keberadaan jalan menjadi kebutuhan utama. Dalamkunjungannya, Camat Masri menyerahkan 1000 batang bibit cokelat (kakao) bantuan dari Dinas Perkebunan setempat untuk ditanam warga di halaman perkarangan rumah.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 03 Mei 2011
Bertarung Setengah Jam, Hasan Selamat dari Cengkraman Harimau
Mon, Mar 21st 2011, 08:15
Hasan Basri (53) penduduk Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam memperlihatkan luka gores di tangannya pasca bertarung dengan seekor harimau, Sabtu (19/3) di dekat sebuah makam keramat, Desa Geruguh, Kecamatan Runding. PROHABA/KHALIDIN
SUBULUSSALAM - Layaknya film actioan, Hasan Basri mampu menaklukkan kekejaman harimau. Pria yang berusia 53 tahun itu sempat bertarung setengah jam dengan si belang. Alhasil, warga Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam itu berhasil menyematkan diri dari terkaman Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumaterae).
Peristiwa yang cukup menggemparkan itu terjadi pada Sabtu (19/3) lalu, sekira pukul 10.30 WIB, di dekat sebuah makam keramat Geruruh lama, Kecamatan Runding.
Sejak Jumat malam, pria yang sudah enam tahun menekuni profesi sebagai nelayan tradisional pencari belut itu memang mempunyai firasat buruk. Akibatnya, dia pun tak bisa tidur. Namun, pagi harinya, meski dalam kegalauan hati, Hasan terpaksa pergi ke hutan di mana bubu-nya (pengakap belut-red) dipasang demi kebutuhan sehari-hari.
Lokasi mencari belut berjarak sekitar dua jam perjalanan dengan perahu motor dari Jabi-Jabi. Sedangkan dari tepi sungai mencapai dua kilometer. Sebagaimana lazimnya, setiap berangkat kerja, Hasan pergi bersama istrinya, Sendek (49), untuk mengurus padi di sawah mereka.
Setiba di Geruguh, Hasan meninggalkan istrinya di sawah. Kemudian, dia melanjutkan perjanan tempat dia mengambil belut. Sekitar 200 meter sebelum tiba di lokasi, tiba-tiba muncul seekor harimau berukuran 2,5 meter dari arah sebelah kanannya. Spontan, harimau tersebut menyerang Hasan. Meski terkejut, Hasan berhasil mengelak dari cakaran hewan ganas itu.
Pertarungan sengit pun terjadi antara harimau dengan Hasan seorang diri. Cakaran demi cakaran, saling tampar, dan saling serang dilakoni Hasan. Dia sempat bergumul selama 30 menit dengan binatang dilindungi tersebut. Beberapa kali Hasan terjerembab ke tanah dan sempat diinjak-injak sang raja hutan.
Hasan tak lantas menyerah. Dia terus berusaha melawan sekuat tenaga membacok dengan golok. Namun, sang harimau menangkisnya. “Saya dicakar tapi meleset. Saya bacok meleset juga. Saya terjatuh diinjak, tapi bangun lagi kemudian saya bacok kaki depannya,” terang Hasan.
Bacokan kedua Hasan mengenai kaki depan sang harimau itu hingga tersungkur. Dengan keahlian ilmu bela diri--dalam bahasa setempat disebut Tari Biyahat (tari harimau-red)--yang ia miliki, Hasan melumpuhkan harimau tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengerahkan ilmu pengunci mulut atau taring serta cakar harimau.
Meski mempu menaklukkan si belang, baju dan celana Hasan compang-camping akibat cakaran sang raja hutan itu. Walau tidak parah, luka gores tampak di lengan, kaki, dada, dan pundak Hasan.
Pasca-pertarungan tersebut, Hasan kelelahan. Namun dia berusaha pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara mundur selangkah demi selangkah. “Jika pergi membelakangi, saya khawatir harimau tersebut kembali bangkit dan menyerang saya,” ujarnya kepada Prohaba, kemarin.
Usai itu, Hasan menjemput istrinya, lalu pulang ke rumah. Menurut istrinya, saat berada di perahu, Hasan masih setengah sadar. Dia sering memainkan tangannya, seolah-olah sedang bertarung. Bahkan, saat telah sampai di rumah, Hasan sempat beberapa kali seperti akan menyerang. Tidak berselang lama, dia terkulai lemah.
Para kerabat dan tetangga berdatangan memberikan pertolongan dengan mengicik obat tradisional, untuk mengembalikan semangat orang yang baru mengalami peristiwa mengerikan. Dia dipeusijuk dan disuntik, agar luka cakar tidak inpeksi. Ratusan warga lain terus bedatangan sekadar memberikan ucapan selamat atas tragedi yang nyaris merenggut nyawa itu.
Hasan mengaku, harimau yang bertarung dengannya bukan Mbakhak--istilah warga setempat harimau peliharaan orang-orang sakti atau ulama--melainkan harimau liar. Sebab, menurut dia, Mbakhak tidak mau menyerang manusia.
“Saya tidak berani lagi ke lokasi itu. Apalagi, saya tidak dapat memastikan apakah harimau tersebut benar-benar mati. Kalau tidak, maka dia akan semakin ganas karena gagal menerkam saya,” kata Hasan.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Hasan Basri (53) penduduk Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam memperlihatkan luka gores di tangannya pasca bertarung dengan seekor harimau, Sabtu (19/3) di dekat sebuah makam keramat, Desa Geruguh, Kecamatan Runding. PROHABA/KHALIDIN
SUBULUSSALAM - Layaknya film actioan, Hasan Basri mampu menaklukkan kekejaman harimau. Pria yang berusia 53 tahun itu sempat bertarung setengah jam dengan si belang. Alhasil, warga Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam itu berhasil menyematkan diri dari terkaman Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumaterae).
Peristiwa yang cukup menggemparkan itu terjadi pada Sabtu (19/3) lalu, sekira pukul 10.30 WIB, di dekat sebuah makam keramat Geruruh lama, Kecamatan Runding.
Sejak Jumat malam, pria yang sudah enam tahun menekuni profesi sebagai nelayan tradisional pencari belut itu memang mempunyai firasat buruk. Akibatnya, dia pun tak bisa tidur. Namun, pagi harinya, meski dalam kegalauan hati, Hasan terpaksa pergi ke hutan di mana bubu-nya (pengakap belut-red) dipasang demi kebutuhan sehari-hari.
Lokasi mencari belut berjarak sekitar dua jam perjalanan dengan perahu motor dari Jabi-Jabi. Sedangkan dari tepi sungai mencapai dua kilometer. Sebagaimana lazimnya, setiap berangkat kerja, Hasan pergi bersama istrinya, Sendek (49), untuk mengurus padi di sawah mereka.
Setiba di Geruguh, Hasan meninggalkan istrinya di sawah. Kemudian, dia melanjutkan perjanan tempat dia mengambil belut. Sekitar 200 meter sebelum tiba di lokasi, tiba-tiba muncul seekor harimau berukuran 2,5 meter dari arah sebelah kanannya. Spontan, harimau tersebut menyerang Hasan. Meski terkejut, Hasan berhasil mengelak dari cakaran hewan ganas itu.
Pertarungan sengit pun terjadi antara harimau dengan Hasan seorang diri. Cakaran demi cakaran, saling tampar, dan saling serang dilakoni Hasan. Dia sempat bergumul selama 30 menit dengan binatang dilindungi tersebut. Beberapa kali Hasan terjerembab ke tanah dan sempat diinjak-injak sang raja hutan.
Hasan tak lantas menyerah. Dia terus berusaha melawan sekuat tenaga membacok dengan golok. Namun, sang harimau menangkisnya. “Saya dicakar tapi meleset. Saya bacok meleset juga. Saya terjatuh diinjak, tapi bangun lagi kemudian saya bacok kaki depannya,” terang Hasan.
Bacokan kedua Hasan mengenai kaki depan sang harimau itu hingga tersungkur. Dengan keahlian ilmu bela diri--dalam bahasa setempat disebut Tari Biyahat (tari harimau-red)--yang ia miliki, Hasan melumpuhkan harimau tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengerahkan ilmu pengunci mulut atau taring serta cakar harimau.
Meski mempu menaklukkan si belang, baju dan celana Hasan compang-camping akibat cakaran sang raja hutan itu. Walau tidak parah, luka gores tampak di lengan, kaki, dada, dan pundak Hasan.
Pasca-pertarungan tersebut, Hasan kelelahan. Namun dia berusaha pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara mundur selangkah demi selangkah. “Jika pergi membelakangi, saya khawatir harimau tersebut kembali bangkit dan menyerang saya,” ujarnya kepada Prohaba, kemarin.
Usai itu, Hasan menjemput istrinya, lalu pulang ke rumah. Menurut istrinya, saat berada di perahu, Hasan masih setengah sadar. Dia sering memainkan tangannya, seolah-olah sedang bertarung. Bahkan, saat telah sampai di rumah, Hasan sempat beberapa kali seperti akan menyerang. Tidak berselang lama, dia terkulai lemah.
Para kerabat dan tetangga berdatangan memberikan pertolongan dengan mengicik obat tradisional, untuk mengembalikan semangat orang yang baru mengalami peristiwa mengerikan. Dia dipeusijuk dan disuntik, agar luka cakar tidak inpeksi. Ratusan warga lain terus bedatangan sekadar memberikan ucapan selamat atas tragedi yang nyaris merenggut nyawa itu.
Hasan mengaku, harimau yang bertarung dengannya bukan Mbakhak--istilah warga setempat harimau peliharaan orang-orang sakti atau ulama--melainkan harimau liar. Sebab, menurut dia, Mbakhak tidak mau menyerang manusia.
“Saya tidak berani lagi ke lokasi itu. Apalagi, saya tidak dapat memastikan apakah harimau tersebut benar-benar mati. Kalau tidak, maka dia akan semakin ganas karena gagal menerkam saya,” kata Hasan.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Wali Kota Subulussalam: Pelebaran Jalan Lae Ikan Solusi atasi Longsor
Sun, Mar 20th 2011, 08:58
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam mendesak pemerintah Aceh untuk merealisasikan pelebaran ruas jalan sepanjang 12 kilometer antara Desa Jontor dengan Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan pada tahun 2012 mendatang. Sebab, proyek tersebut dinilai sebagai salah satu solusi untuk menekan dampak longsor yang setiap tahun melanda kasawan itu.
Wali Kota Subulussalam Merah Sakti menyampaikan itu saat akan membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2012 Kota Subulussalam, dua hari lalu di Grand Mitra Hotel Subulussalam.
Sakti mengatakan bahwa jalur sepanjang jalur Jontor-Lae Ikan, rawan bencana longsor bahkan seringkali menjadi kendala dalam proses transportasi darat bukan hanya antara Kota Subulussalam-Medan tapi bagi delapan kabupaten/kota di Aceh wilayah pantai barat selatan.
Kondisi tersebut kata Bupati, telah mengancam pasokan sembilan bahan pokok (Sembako) bagi Subulussalam dan sekitarnya, termasuk ketersediaan BBM. “Karena asal hujan turun longsor akan mengancam, jadi kalau jalan ini dilebarkan kita harapkan material longsor tidak menimbun semua badan jalan sehingga transportasi tidak lumpuh total,” kata Wali Kota Sakti.
Selain itu, pembangunan dua unit irigasi di Desa Lae Langge dan Sarkea Kecamatan Sultan Daulat yang masing-masing diperhitungkan memerlukan biaya Rp 20 miliar menjadi salah satu alternatif melepaskan diri dari ketergantungan beras dari daerah lain.
Tegur Kadis
Sebelumnya, di awal acara, Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti tampak marah berat terhadap sejumlah pejabatnya karena terlambat hadir dalam acara pembukaan Musrenbang. Ratusan hadirin dan undangan pun spontan terdiam, bahkan sebahagian pejabat dan pegawai terlihat tertunduk.
Pasalnya, dalam agenda yang dinilainya sangat penting sejumlah pejabat justru tidak hadir. Padahal, kata Bupati, sejumlah undangan lain seperti imum mukim, kepala desa dan tokoh masyarakat telah datang sejak pagi hari dari tempat mereka yang cukup jauh namun harus kecewa lantaran para pejabat justru berleha-leha bahkan tak hadir.
Dua pejabat yakni Inspektur Inspektorat dan Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana menjadi tumpahan kekesalan orang nomor satu di Kota Subulussalam tersebut. Sebab, dua pejabat itu tidak ada saat acara telah dimulai bahkan Inpektur Inspektorat, Abdul Hamid hanya diwakili stafnya. Sedangkan Kepala Pemberdayaan perempuan dan KB, Rahmiati terlambat beberapa menit.
Camat Longkib, Mawardi juga mendapat teguran keras karena saat acara telah dimulai dia justru berada di luar ruangan. “Camat Longkib mana dia, ikut acara atau minum kopi. Inspektorat di mana, kepala pemberdayaan perempuan juga ke mana?,” tanya Wali Kota Sakti dengan nada tinggi.
Karenanya, Sakti yang dikonfirmasi usai acara Musrenbang menyatakan akan mengevaluasi kinerja para pejabatnya selama enam bulan terhitung sejak 7 Januari 2011 lalu. Ditegaskan, apabila dalam enam bulan para pejabat di Subulussalam masih belum mampu menunjukkan kinerja yang baik akan dimutasi alias reshuffle.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam mendesak pemerintah Aceh untuk merealisasikan pelebaran ruas jalan sepanjang 12 kilometer antara Desa Jontor dengan Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan pada tahun 2012 mendatang. Sebab, proyek tersebut dinilai sebagai salah satu solusi untuk menekan dampak longsor yang setiap tahun melanda kasawan itu.
Wali Kota Subulussalam Merah Sakti menyampaikan itu saat akan membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2012 Kota Subulussalam, dua hari lalu di Grand Mitra Hotel Subulussalam.
Sakti mengatakan bahwa jalur sepanjang jalur Jontor-Lae Ikan, rawan bencana longsor bahkan seringkali menjadi kendala dalam proses transportasi darat bukan hanya antara Kota Subulussalam-Medan tapi bagi delapan kabupaten/kota di Aceh wilayah pantai barat selatan.
Kondisi tersebut kata Bupati, telah mengancam pasokan sembilan bahan pokok (Sembako) bagi Subulussalam dan sekitarnya, termasuk ketersediaan BBM. “Karena asal hujan turun longsor akan mengancam, jadi kalau jalan ini dilebarkan kita harapkan material longsor tidak menimbun semua badan jalan sehingga transportasi tidak lumpuh total,” kata Wali Kota Sakti.
Selain itu, pembangunan dua unit irigasi di Desa Lae Langge dan Sarkea Kecamatan Sultan Daulat yang masing-masing diperhitungkan memerlukan biaya Rp 20 miliar menjadi salah satu alternatif melepaskan diri dari ketergantungan beras dari daerah lain.
Tegur Kadis
Sebelumnya, di awal acara, Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti tampak marah berat terhadap sejumlah pejabatnya karena terlambat hadir dalam acara pembukaan Musrenbang. Ratusan hadirin dan undangan pun spontan terdiam, bahkan sebahagian pejabat dan pegawai terlihat tertunduk.
Pasalnya, dalam agenda yang dinilainya sangat penting sejumlah pejabat justru tidak hadir. Padahal, kata Bupati, sejumlah undangan lain seperti imum mukim, kepala desa dan tokoh masyarakat telah datang sejak pagi hari dari tempat mereka yang cukup jauh namun harus kecewa lantaran para pejabat justru berleha-leha bahkan tak hadir.
Dua pejabat yakni Inspektur Inspektorat dan Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana menjadi tumpahan kekesalan orang nomor satu di Kota Subulussalam tersebut. Sebab, dua pejabat itu tidak ada saat acara telah dimulai bahkan Inpektur Inspektorat, Abdul Hamid hanya diwakili stafnya. Sedangkan Kepala Pemberdayaan perempuan dan KB, Rahmiati terlambat beberapa menit.
Camat Longkib, Mawardi juga mendapat teguran keras karena saat acara telah dimulai dia justru berada di luar ruangan. “Camat Longkib mana dia, ikut acara atau minum kopi. Inspektorat di mana, kepala pemberdayaan perempuan juga ke mana?,” tanya Wali Kota Sakti dengan nada tinggi.
Karenanya, Sakti yang dikonfirmasi usai acara Musrenbang menyatakan akan mengevaluasi kinerja para pejabatnya selama enam bulan terhitung sejak 7 Januari 2011 lalu. Ditegaskan, apabila dalam enam bulan para pejabat di Subulussalam masih belum mampu menunjukkan kinerja yang baik akan dimutasi alias reshuffle.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 21 April 2011
Betis Hasanuddin Digigit Babi Hutan
Sun, Mar 13th 2011, 08:18
SUBULUSSALAM - Nasib naas menimpa Hasanuddin (35). Petani asal Sigrun Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, ini mengalami luka serius setelah diserang seekor babi hutan, Sabtu (12/3) siang. Akibatnya, korban mendapat perawatan di Puskesmas Sultan Daulat karena terdapat tujuh gigitan babi di betisnya.
Informasi dihimpun Prohaba, serangan babi hutan yang cukup besar itu terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Kala itu, Hasanuddin membersihkan kebun coklat miliknya di Pulo Kambing, sekitar tiga kilometer dari rumahnya. Ketika tengah bekerja, tanpa diduga muncul seekor babi besar, langsung menyeruduknya. Hasanuddin berusaha menangkis serangan tersebut. Namun, tak berarti apa-apa sehingga beberapa tandukan dan gigitan babi ini mendarat di kaki dan lengan Hasanuddin.
Dalam keadaan tak siap, Hasanuddin terjatuh dengan tujuh gigitan di betis dan satu pada bagian lengan. Kedalamannya sekitar empat sentimeter. Hasanuddin berhasil diselamatkan setelah keponakannya, Mardinsah (15) menolong. Mardinsah bersama ibunya, Santi (35), membunuh babi ganas tersebut dengan cara menombak. Hasanuddin yang mengalami luka serius dievakuasi istrinya, Nuraini, bersama warga lain ke puskesmas setempat.
Hasanuddin mendapat perawatan medis dengan 21 jahitan. Setelah hampir dua jam pascakejadian, Hasanuddin baru sadarkan diri. Catatan Prohaba, peristiwa serangan babi terhadap manusia di wilayah Subulussalam tergolong langka. Kasus konflik hewan dengan manusia terakhir terjadi pada 2009, yaitu amuk gajah terhadap seorang petani di Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat. Warga mengaku babi hutan merupakan salah satu hama yang sulit dibasmi.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Nasib naas menimpa Hasanuddin (35). Petani asal Sigrun Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, ini mengalami luka serius setelah diserang seekor babi hutan, Sabtu (12/3) siang. Akibatnya, korban mendapat perawatan di Puskesmas Sultan Daulat karena terdapat tujuh gigitan babi di betisnya.
Informasi dihimpun Prohaba, serangan babi hutan yang cukup besar itu terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Kala itu, Hasanuddin membersihkan kebun coklat miliknya di Pulo Kambing, sekitar tiga kilometer dari rumahnya. Ketika tengah bekerja, tanpa diduga muncul seekor babi besar, langsung menyeruduknya. Hasanuddin berusaha menangkis serangan tersebut. Namun, tak berarti apa-apa sehingga beberapa tandukan dan gigitan babi ini mendarat di kaki dan lengan Hasanuddin.
Dalam keadaan tak siap, Hasanuddin terjatuh dengan tujuh gigitan di betis dan satu pada bagian lengan. Kedalamannya sekitar empat sentimeter. Hasanuddin berhasil diselamatkan setelah keponakannya, Mardinsah (15) menolong. Mardinsah bersama ibunya, Santi (35), membunuh babi ganas tersebut dengan cara menombak. Hasanuddin yang mengalami luka serius dievakuasi istrinya, Nuraini, bersama warga lain ke puskesmas setempat.
Hasanuddin mendapat perawatan medis dengan 21 jahitan. Setelah hampir dua jam pascakejadian, Hasanuddin baru sadarkan diri. Catatan Prohaba, peristiwa serangan babi terhadap manusia di wilayah Subulussalam tergolong langka. Kasus konflik hewan dengan manusia terakhir terjadi pada 2009, yaitu amuk gajah terhadap seorang petani di Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat. Warga mengaku babi hutan merupakan salah satu hama yang sulit dibasmi.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 18 April 2011
Makam Hamzah Fansury Diusulkan Jadi Cagar Budaya
Wed, Mar 9th 2011, 14:56
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam mengusulkan makam Syekh Hamzah Fansury di Desa Oboh, Kecamatan Runding menjadi cagar budaya.”Saya akan ke Jakarta menghadap Menteri kebudayaan dan pariwisata mengusulkan agar makam Syekh Hamzah Fansury ditetapkan menjadi cagar budaya,” kata Wali Kota Merah Sakti, kepada Serambi, Selasa (8/3) kemarin.
Sakti mengatakan, usulan makam Syekh Hamzah Fansury menjadi cagar budaya cukup beralasan meningingat beliau merupakan salah seorang ulama berkaliber internasional. Kemasyhuran Syekh Hamzah Fansury tidak hanya di Aceh dan Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Karenanya, Sakti mengatakan akan berangkat ke Jakarta menemui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, Jero Wacik guna mengusulkan penepatan Makam pengarang bukum sya’r perahu tersebut menjadi salah satu cagar budaya.
Syekh Hamzah Fansury merupakan ulama besar dan dikenal sebagai ahli pilosofi, sastrawan dan tasauf itu. Selama ini, lanjut Sakti, makam Syekh Hamzah Fansury yang berada di sebuah desa kecil di bantaran Sungai Lae Souraya sekitar delapan kilometer dari Kecamatan Runding atau 20 kilometer dari Ibukota Subulussalam sangat ramai dikunjungi umat muslim dari berbagai ibu kota baik Sumatera termasuk pulau jawa. Bahkan, tak jarang pula mereka berasal dari mancanegara.”Jadi tidak salahnya kalau ini kita usulkan menjadi cagar budaya,” kata Sakti.
Selain itu, Pemko Subulussalamjuga mengusulkan agar pengelolaan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Subulussalam di kementerian kesehatan atau disebut dengan Unit Pelayanan Pusat bukan daerah. Hal ini mengingat Kota Subulussalam yang berada di wilayah transit bagi Aceh di Pantai Barat Selatan dan bakal menjadi rujukan di delapan kabupaten/kota di Pantai Barat Aceh.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam mengusulkan makam Syekh Hamzah Fansury di Desa Oboh, Kecamatan Runding menjadi cagar budaya.”Saya akan ke Jakarta menghadap Menteri kebudayaan dan pariwisata mengusulkan agar makam Syekh Hamzah Fansury ditetapkan menjadi cagar budaya,” kata Wali Kota Merah Sakti, kepada Serambi, Selasa (8/3) kemarin.
Sakti mengatakan, usulan makam Syekh Hamzah Fansury menjadi cagar budaya cukup beralasan meningingat beliau merupakan salah seorang ulama berkaliber internasional. Kemasyhuran Syekh Hamzah Fansury tidak hanya di Aceh dan Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Karenanya, Sakti mengatakan akan berangkat ke Jakarta menemui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, Jero Wacik guna mengusulkan penepatan Makam pengarang bukum sya’r perahu tersebut menjadi salah satu cagar budaya.
Syekh Hamzah Fansury merupakan ulama besar dan dikenal sebagai ahli pilosofi, sastrawan dan tasauf itu. Selama ini, lanjut Sakti, makam Syekh Hamzah Fansury yang berada di sebuah desa kecil di bantaran Sungai Lae Souraya sekitar delapan kilometer dari Kecamatan Runding atau 20 kilometer dari Ibukota Subulussalam sangat ramai dikunjungi umat muslim dari berbagai ibu kota baik Sumatera termasuk pulau jawa. Bahkan, tak jarang pula mereka berasal dari mancanegara.”Jadi tidak salahnya kalau ini kita usulkan menjadi cagar budaya,” kata Sakti.
Selain itu, Pemko Subulussalamjuga mengusulkan agar pengelolaan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Subulussalam di kementerian kesehatan atau disebut dengan Unit Pelayanan Pusat bukan daerah. Hal ini mengingat Kota Subulussalam yang berada di wilayah transit bagi Aceh di Pantai Barat Selatan dan bakal menjadi rujukan di delapan kabupaten/kota di Pantai Barat Aceh.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 15 April 2011
PT Asdal Diminta Patuhi UMP
* Manajemen Perusahaan Membantah
Sun, Mar 6th 2011, 09:04
SUBULUSSALAM - Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, menerima laporan bahwa PT Asdal di Sultan Daulat masih membayar gaji pekerjanya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), Rp 1.350.000 per bulan.
“Tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak membayar pekerjanya sesuai UMP, karena besarannya telah ditetapkan oleh provinsi,” kata Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, kepada Serambi, Kamis (3/3) lalu.
Laporan yang dia terima, gaji yang dibayarkan perusahaan tersebut hanya Rp 750.000 per bulan. Selain itu, perusahaan tersebut juga terkesan mengabaikan keselamatan para pekerjanya.
“Ini saya liha ketika truk milik perusahaan itu kecelakaan. Pihak perusahaan tidak berupaya membawa karyawan yang mengalami cidera dengan ambulance, sehingga harus menunggu mobil perusahaan yang harus menempuh jarak puluhan kilometer dari TKP. Padahal puskesmas dekat kenapa tidak menggunakan ambulance saja,” pungkas Netap.
Tak hanya itu, dia juga melihat adanya sejumlah permasalahan lain yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat sekitar dan ini perlu segera dituntaskan. Netap meminta agar perusahan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar sebagaimana diatur undang-undang.
“Komisi B DPRK Subulussalam akan memanggil pihak perusahaan PT Asdal apabila masalah UMP dan berbagai masalah yang terjadi tidak tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Sesuai UMP
Sementara Area Manager PT Asdal Prima Lestari, Edison, yang dikonfirmasi Serambi membantah upah karyawan perusahaannya dibawah UMP. “Upah yang dibayarkan ke karyawan sudah sesuai dengan UMP,” tegas Edison.
Dia bahkan meminta agar soal upah ditanyakan saja langsung kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Subulussalam, termasuk ke bagian HRD PT Asdal. “Kalau soal upah kita sudah sesuai UMP, silakan tanyakan kepada dinas tenaga kerja atau kalau mau jelas datanglah ke perusahaan, kita terbuka kok,” kata Edison.
Edison pun mengatakan kalau karyawannya hanya mengalami cidera ringan saat truk mereka kecelakaan sehingga memungkinkan dibawa dengan mobil perusahaan. Dikatakan, perusahaan juga memiliki perikemanusiaan dan akan mengevakuasi dengan ambulan seandainya karyawan terkait luka parah.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Sun, Mar 6th 2011, 09:04
SUBULUSSALAM - Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, menerima laporan bahwa PT Asdal di Sultan Daulat masih membayar gaji pekerjanya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), Rp 1.350.000 per bulan.
“Tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak membayar pekerjanya sesuai UMP, karena besarannya telah ditetapkan oleh provinsi,” kata Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, kepada Serambi, Kamis (3/3) lalu.
Laporan yang dia terima, gaji yang dibayarkan perusahaan tersebut hanya Rp 750.000 per bulan. Selain itu, perusahaan tersebut juga terkesan mengabaikan keselamatan para pekerjanya.
“Ini saya liha ketika truk milik perusahaan itu kecelakaan. Pihak perusahaan tidak berupaya membawa karyawan yang mengalami cidera dengan ambulance, sehingga harus menunggu mobil perusahaan yang harus menempuh jarak puluhan kilometer dari TKP. Padahal puskesmas dekat kenapa tidak menggunakan ambulance saja,” pungkas Netap.
Tak hanya itu, dia juga melihat adanya sejumlah permasalahan lain yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat sekitar dan ini perlu segera dituntaskan. Netap meminta agar perusahan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar sebagaimana diatur undang-undang.
“Komisi B DPRK Subulussalam akan memanggil pihak perusahaan PT Asdal apabila masalah UMP dan berbagai masalah yang terjadi tidak tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Sesuai UMP
Sementara Area Manager PT Asdal Prima Lestari, Edison, yang dikonfirmasi Serambi membantah upah karyawan perusahaannya dibawah UMP. “Upah yang dibayarkan ke karyawan sudah sesuai dengan UMP,” tegas Edison.
Dia bahkan meminta agar soal upah ditanyakan saja langsung kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Subulussalam, termasuk ke bagian HRD PT Asdal. “Kalau soal upah kita sudah sesuai UMP, silakan tanyakan kepada dinas tenaga kerja atau kalau mau jelas datanglah ke perusahaan, kita terbuka kok,” kata Edison.
Edison pun mengatakan kalau karyawannya hanya mengalami cidera ringan saat truk mereka kecelakaan sehingga memungkinkan dibawa dengan mobil perusahaan. Dikatakan, perusahaan juga memiliki perikemanusiaan dan akan mengevakuasi dengan ambulan seandainya karyawan terkait luka parah.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Subulussalam Peroleh 1.000 Sertifikat Prona
Sun, Mar 6th 2011, 08:16
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Singkil mendapatkan jatah sertifikat prona pada tahun 2011 sebanyak 1.000 bidang tanah. Hal itu disampaikan, Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, Salihin Berutu, A.Ptnh kepada Serambi, Jumat (4/3) di Subulussalam.
Menurut Salihin, dari total sertifikat tersebut diberikan kepada lima kecamatan yang ada di Kota Subulussalam. Masing-masing kecamatan mendapat jatah sebanyak 200 lembar sertifikat. Sebaran sertifikat disesuaikan dengan desa-desa yang belum tersentuh, seperti daerah terpencil serta yang berdampingan dengan perusahaan pemilik HGU. Saat ini, pihak BPN Kota Subulussalam sedang melakukan proses pengukuran ke lokasi-lokasi yang mendapat jatah sertifikat prona.”Ini sudah proses pengukuran ke lapangan,” kata Salihin.
Salihin menambahkan, program nasional (Prona) sertifikat merupakan upaya untuk membantu masyarakat dalam memberikan status keabsahan atau legalitas terhadap kepemilikan tanah mereka. Program tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk menekan munculnya sengketa tanah di tengah masyarakat. Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat khususnya di daerah kecamatan pinggiran belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Diharapkan, agar ke depan pemerintah Kota Subulussalam dapat bekerjasama dengan pihak BPN dalam pemberian sertifikat kepada masyarakat dengan program daerah (proda). Sebab, jika hanya mengandalkan prona, jumlahnya sangat terbatas.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Singkil mendapatkan jatah sertifikat prona pada tahun 2011 sebanyak 1.000 bidang tanah. Hal itu disampaikan, Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, Salihin Berutu, A.Ptnh kepada Serambi, Jumat (4/3) di Subulussalam.
Menurut Salihin, dari total sertifikat tersebut diberikan kepada lima kecamatan yang ada di Kota Subulussalam. Masing-masing kecamatan mendapat jatah sebanyak 200 lembar sertifikat. Sebaran sertifikat disesuaikan dengan desa-desa yang belum tersentuh, seperti daerah terpencil serta yang berdampingan dengan perusahaan pemilik HGU. Saat ini, pihak BPN Kota Subulussalam sedang melakukan proses pengukuran ke lokasi-lokasi yang mendapat jatah sertifikat prona.”Ini sudah proses pengukuran ke lapangan,” kata Salihin.
Salihin menambahkan, program nasional (Prona) sertifikat merupakan upaya untuk membantu masyarakat dalam memberikan status keabsahan atau legalitas terhadap kepemilikan tanah mereka. Program tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk menekan munculnya sengketa tanah di tengah masyarakat. Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat khususnya di daerah kecamatan pinggiran belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Diharapkan, agar ke depan pemerintah Kota Subulussalam dapat bekerjasama dengan pihak BPN dalam pemberian sertifikat kepada masyarakat dengan program daerah (proda). Sebab, jika hanya mengandalkan prona, jumlahnya sangat terbatas.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 11 April 2011
Empat Camat Diangkat Jadi PPAT Sementara
Thu, Mar 3rd 2011, 09:08
SUBULUSSALAM - Empat camat kepala wilayah di lingkungan Pemko Subulussalam diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara). Penunjukan camat sebagai PPAT sementara tersebut dituangkan dalam SK BPN Aceh Nomor : 173/Kep-11.11/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 lalu.
Ke empat camat yang diangkat masing-masing, Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution, Camat Runding, Masri, Camat Penanggalan, Adi Mulyanto dan Camat Longkib Mawardi. Sejumlah warga menyambut baik penunjukan camat sebagai PPAT sementara mengingat selama ini banyak tanah masyarakat di pedesaan yang tidak memiliki surat-surat yang sah secara hukum. Sebab satu-satunya PPAT di Pemko Subulussalam hanya ada di Simpang Kiri dan Notaris.
Secara terpisah, Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution mengatakan sebagai Petugas Pembuat Akta Tanah Sementara, dia berjanji akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan pembuatan akta Tujuannya, kata Baginda agara masyarakat akan memiliki surat tanah yang sah secara hukum.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Empat camat kepala wilayah di lingkungan Pemko Subulussalam diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara). Penunjukan camat sebagai PPAT sementara tersebut dituangkan dalam SK BPN Aceh Nomor : 173/Kep-11.11/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 lalu.
Ke empat camat yang diangkat masing-masing, Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution, Camat Runding, Masri, Camat Penanggalan, Adi Mulyanto dan Camat Longkib Mawardi. Sejumlah warga menyambut baik penunjukan camat sebagai PPAT sementara mengingat selama ini banyak tanah masyarakat di pedesaan yang tidak memiliki surat-surat yang sah secara hukum. Sebab satu-satunya PPAT di Pemko Subulussalam hanya ada di Simpang Kiri dan Notaris.
Secara terpisah, Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution mengatakan sebagai Petugas Pembuat Akta Tanah Sementara, dia berjanji akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan pembuatan akta Tujuannya, kata Baginda agara masyarakat akan memiliki surat tanah yang sah secara hukum.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Camat Selesaikan Konflik Warga dengan PT Asdal
Thu, Mar 3rd 2011, 09:01
SUBULUSSALAM- Camat Sultan Daulat, Kota Subulussalam berhasil menuntaskan konflik antara warga empat desa masing-masing Sigrun, Lae Langge, Jabi-Jabi dan Suka Maju dengan perusahaan perkebunan PT Asdal Prima Lestari yang telah terkatung-katung selama sebelas tahun.
“Alhamdulillah setelah kita mediasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan PT Asdal dapat diselesaikan dengan baik,” kata Baginda Nasution, Camat Sultan Daulat, Baginda kepada Serambi , Rabu (2/3) kemarin.
Menurut Baginda, konflik antara masyarakat yang berujung penyanderaan kendaraan truk milik PT Asdal Prima Lestari berawal sejak tahun 20 April 1999 silam. Kala itu, keempat desa yang belum dimekarkan membuat kontrak kerja pengerasan jalan persawahan sepanjang 3,2 kilometer plus parit kiri kanan. Dalam hal ini warga melalui dana bantuan desa (Bandes) membayar perusahaan senilai Rp 70 juta kepada pihak perusahaan selaku rekanan. Namun pihak perusahaan dinilai mengingkari perjanjian lantaran tidak menuntaskan pekerjaan terkait.
Kasus tersebut sudah berkali-kali dipertanyakan masyarakat namun tidak mendapat penyelesaian sehingga menjadi konflik berkepanjangan. Di sisi lain, masyarakat sangat membutuhkan jalan untuk menuju ke lahan pertaniannya. Pihak perusahaan dikabarkan menawarkan mengembalikan uang senilai Rp 70 juta namun warga menolak dan menuntut pekerjaan dituntaskan. Pada tanggal 14 Februari lalu Muspika Sultan Daulat mengundang pihak perusahaan namun hanya diwakili bagian humas sehingga tidak dapat mengambil keputusan. Akibatnya, lanjut Baginda warga menjadi marah dan melakukan aksi dengan menyandera kendaraan milik PT Asdal selama dua hari.
Aksi yang mulai memanas membuat pihak Muspika Sultan Daulat kembali turun tangan untuk menengahi agar konflik yang lebih besar dapat dihindari. Dalam mediasi yang diprakarsai Muspika Sultan Daulat, akhirnya pihak perusahaan bersedia menuntaskan pekerjaan yang sempat terbengkalai selama sebelas tahun itu. Warga pun akhirnya melepas kembali kendaraan yang disandera. “Jadi sekarang ini alat berat PT Asdal sedang bekerja membuka jalan sesuai perjanjian. Dengan pembuatan jalan ini maka masyarakat di empat desa akan sangat terbantu perekonomiannya karena sudah ada akses ke lahan pertanian mereka,” ujar Baginda.
Sejumlah warga yang ditanyai Serambi mengaku sangat gembira dengan dibukanya jalan menuju lahan persawahan mereka. Seperti yang disampaikan Sehat, warga Lae Langge dan Parinto, Warga Jabi-Jabi. Menurut keduanya jalan tersebut akan menjangkau sekitar tiga ribu hektar hamparan sawah yang adapat menampung ribuan petani di sana. Karenanya, warga meminta agar Pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas terkait segera mengalokasikan dana untuk pembangunan irigasi teknis agar sawah tersebut dapat digarap petani.
“Sekarang saja sudah dibuka seluas tiga ratus hektar, kalau ada irigasi teknis maka ribuan hektar bisa digarap karena ini satu hamparan,” timpal Jadi warga Sigrun. (kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM- Camat Sultan Daulat, Kota Subulussalam berhasil menuntaskan konflik antara warga empat desa masing-masing Sigrun, Lae Langge, Jabi-Jabi dan Suka Maju dengan perusahaan perkebunan PT Asdal Prima Lestari yang telah terkatung-katung selama sebelas tahun.
“Alhamdulillah setelah kita mediasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan PT Asdal dapat diselesaikan dengan baik,” kata Baginda Nasution, Camat Sultan Daulat, Baginda kepada Serambi , Rabu (2/3) kemarin.
Menurut Baginda, konflik antara masyarakat yang berujung penyanderaan kendaraan truk milik PT Asdal Prima Lestari berawal sejak tahun 20 April 1999 silam. Kala itu, keempat desa yang belum dimekarkan membuat kontrak kerja pengerasan jalan persawahan sepanjang 3,2 kilometer plus parit kiri kanan. Dalam hal ini warga melalui dana bantuan desa (Bandes) membayar perusahaan senilai Rp 70 juta kepada pihak perusahaan selaku rekanan. Namun pihak perusahaan dinilai mengingkari perjanjian lantaran tidak menuntaskan pekerjaan terkait.
Kasus tersebut sudah berkali-kali dipertanyakan masyarakat namun tidak mendapat penyelesaian sehingga menjadi konflik berkepanjangan. Di sisi lain, masyarakat sangat membutuhkan jalan untuk menuju ke lahan pertaniannya. Pihak perusahaan dikabarkan menawarkan mengembalikan uang senilai Rp 70 juta namun warga menolak dan menuntut pekerjaan dituntaskan. Pada tanggal 14 Februari lalu Muspika Sultan Daulat mengundang pihak perusahaan namun hanya diwakili bagian humas sehingga tidak dapat mengambil keputusan. Akibatnya, lanjut Baginda warga menjadi marah dan melakukan aksi dengan menyandera kendaraan milik PT Asdal selama dua hari.
Aksi yang mulai memanas membuat pihak Muspika Sultan Daulat kembali turun tangan untuk menengahi agar konflik yang lebih besar dapat dihindari. Dalam mediasi yang diprakarsai Muspika Sultan Daulat, akhirnya pihak perusahaan bersedia menuntaskan pekerjaan yang sempat terbengkalai selama sebelas tahun itu. Warga pun akhirnya melepas kembali kendaraan yang disandera. “Jadi sekarang ini alat berat PT Asdal sedang bekerja membuka jalan sesuai perjanjian. Dengan pembuatan jalan ini maka masyarakat di empat desa akan sangat terbantu perekonomiannya karena sudah ada akses ke lahan pertanian mereka,” ujar Baginda.
Sejumlah warga yang ditanyai Serambi mengaku sangat gembira dengan dibukanya jalan menuju lahan persawahan mereka. Seperti yang disampaikan Sehat, warga Lae Langge dan Parinto, Warga Jabi-Jabi. Menurut keduanya jalan tersebut akan menjangkau sekitar tiga ribu hektar hamparan sawah yang adapat menampung ribuan petani di sana. Karenanya, warga meminta agar Pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas terkait segera mengalokasikan dana untuk pembangunan irigasi teknis agar sawah tersebut dapat digarap petani.
“Sekarang saja sudah dibuka seluas tiga ratus hektar, kalau ada irigasi teknis maka ribuan hektar bisa digarap karena ini satu hamparan,” timpal Jadi warga Sigrun. (kh)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)