Sun, Mar 20th 2011, 08:58
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam mendesak pemerintah Aceh untuk merealisasikan pelebaran ruas jalan sepanjang 12 kilometer antara Desa Jontor dengan Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan pada tahun 2012 mendatang. Sebab, proyek tersebut dinilai sebagai salah satu solusi untuk menekan dampak longsor yang setiap tahun melanda kasawan itu.
Wali Kota Subulussalam Merah Sakti menyampaikan itu saat akan membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2012 Kota Subulussalam, dua hari lalu di Grand Mitra Hotel Subulussalam.
Sakti mengatakan bahwa jalur sepanjang jalur Jontor-Lae Ikan, rawan bencana longsor bahkan seringkali menjadi kendala dalam proses transportasi darat bukan hanya antara Kota Subulussalam-Medan tapi bagi delapan kabupaten/kota di Aceh wilayah pantai barat selatan.
Kondisi tersebut kata Bupati, telah mengancam pasokan sembilan bahan pokok (Sembako) bagi Subulussalam dan sekitarnya, termasuk ketersediaan BBM. “Karena asal hujan turun longsor akan mengancam, jadi kalau jalan ini dilebarkan kita harapkan material longsor tidak menimbun semua badan jalan sehingga transportasi tidak lumpuh total,” kata Wali Kota Sakti.
Selain itu, pembangunan dua unit irigasi di Desa Lae Langge dan Sarkea Kecamatan Sultan Daulat yang masing-masing diperhitungkan memerlukan biaya Rp 20 miliar menjadi salah satu alternatif melepaskan diri dari ketergantungan beras dari daerah lain.
Tegur Kadis
Sebelumnya, di awal acara, Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti tampak marah berat terhadap sejumlah pejabatnya karena terlambat hadir dalam acara pembukaan Musrenbang. Ratusan hadirin dan undangan pun spontan terdiam, bahkan sebahagian pejabat dan pegawai terlihat tertunduk.
Pasalnya, dalam agenda yang dinilainya sangat penting sejumlah pejabat justru tidak hadir. Padahal, kata Bupati, sejumlah undangan lain seperti imum mukim, kepala desa dan tokoh masyarakat telah datang sejak pagi hari dari tempat mereka yang cukup jauh namun harus kecewa lantaran para pejabat justru berleha-leha bahkan tak hadir.
Dua pejabat yakni Inspektur Inspektorat dan Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana menjadi tumpahan kekesalan orang nomor satu di Kota Subulussalam tersebut. Sebab, dua pejabat itu tidak ada saat acara telah dimulai bahkan Inpektur Inspektorat, Abdul Hamid hanya diwakili stafnya. Sedangkan Kepala Pemberdayaan perempuan dan KB, Rahmiati terlambat beberapa menit.
Camat Longkib, Mawardi juga mendapat teguran keras karena saat acara telah dimulai dia justru berada di luar ruangan. “Camat Longkib mana dia, ikut acara atau minum kopi. Inspektorat di mana, kepala pemberdayaan perempuan juga ke mana?,” tanya Wali Kota Sakti dengan nada tinggi.
Karenanya, Sakti yang dikonfirmasi usai acara Musrenbang menyatakan akan mengevaluasi kinerja para pejabatnya selama enam bulan terhitung sejak 7 Januari 2011 lalu. Ditegaskan, apabila dalam enam bulan para pejabat di Subulussalam masih belum mampu menunjukkan kinerja yang baik akan dimutasi alias reshuffle.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar