Thu, Dec 16th 2010, 10:51
SUBULUSSALAM - PT PLN Cabang Subulussalam menggagas kerjasama dengan perusahaan swasta untuk membangun Pengbangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar cangkang kelapa sawit dengan kapasitas 2 X 5 MW. “Kita sedang merintis kerjasama dengan pihak swasta, kalau ini nanti sudah terwujud, Insya Allah listrik di Subulussalam dan sekitarnya akan lebih baik,” kata Manager Cabang PT PLN Subulussalam, Defiar Anis kepada Serambi, (15/12) kemarin.
Menurut Anis, Kota Subulussalam yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang cukup besar, memiliki potensi untuk mengembangkan PLTU berbahan bakar cangkang sawit. Dia menilai bahan baku yang dibutuhkan sangat mendukung. Selain itu, proses pengolahan cangkang sawit untuk menghasilkan energi listrik ini, menurut dia, relatif sederhana, yakni dengan pembakaran yang panasnya digunakan untuk memanaskan turbin dan menghasilkan uap.
Anis mengatakan, rencana kerjasama untuk pembangunan PLTU cangkang sawit ini telah dirintis dengan PT Global Sawit Semesta (GSS). Perusahaan group Mitra sejati Sejahtera Bersama (MSSB) ini berminat menanamkan investasi dalam pembangunan PLTU berbahan bakar cangkang sawit berkapasitas 2X5 MW. Energi listrik yang dihasilkan disebutkan mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk Kota Subulusalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Rencana tersebut dinilai akan mampu membantu karena PLN tidak lagi tergantung pada pengoperasian mesin diesel yang biayanya cukup mahal dan menimbulkan polusi.
Selain itu, keunggulan PLTU cangkang sawit, lanjut Anis, adalah tidak menggunakan bahan bakar fosil, sehingga ramah lingkungan sekaligus mengurangi dampak buruk dari limbah pengolahan sawit. Hal lain, kata Anis, PLN juga akan mengintensifkan potensi limbah sawit di lahan perusahaan terkait.
“Dan yang paling penting system kelistrikan Kota Subulussalam maupun Aceh Singkil semakin kuat dan terjamin,” ujar Anis seraya mengatakan upaya tersebut dilakukan dalam mengantisipasi pembangunan Kota Subulussalam kedepan yang diperkirakan akan maju pesat.
Diharapkan, kerjasama pembangunan PLTU cangkang sawit dengan perusahaan milik Hermes ini akan terwujud tahun depan. Sambil menunggu pembangunan PLTU Cangkang Sawit, mulai April tahun depan, PLN Subulussalam merencanakan membeli Excess-Power (kelebihan daya) dari Turbin Pabrik GSS yang saat ini sedang di up-grade sebesar 0,7 sampai 1,0 MW. Upaya lainnya, PLN Subulussalam kini sedang memacu percepatan pembangunan PLTU Gas Batubara di Gosong Telaga, Kabupaten Aceh Singkil serta pembangunan Gardu Induk dan sistim jaringan transmisi 150 KV yang menghubungkan Subulussalam dengan Sumatera Utara. “Saat ini prosesnya dalam tahap pembebasan lahan,” terang Anis. (kh)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 20 Desember 2010
Jumat, 17 Desember 2010
DPRK Subulussalam belum Tetapkan Qanun
Wed, Dec 15th 2010, 11:55
SUBULUSSALAM - Hingga memasuki pertengahan bulan Desember akhir tahun 2010, DPRK Subulussalam belum juga menetapkan rancangan qanun (raqan) menjadi qanun. Padahal, Badan Legislasi DPRK Subulussalam telah mengagendakan penetapan sebanyak 19 raqan prioritas tahun 2010 menjadi qanun. Jumlah tersebut merupakan bahagian dari 59 rancangan qanun yang diusulkan selama periode 2009-2014.
Ketua Badan Legislasi (banleg) DPR Kota Subulussalam, Ir HM Sugito yang dikonfirmasi Serambi Senin (13/12) mengatakan, akan segera memparipurnakan penetapan 19 qanun dalam dua hari kedepan.”Nanti dalam dua hari ini kita akan paripurnakan penetapannya sekalian sama penetapan P-APBK tahun 2010,” kata Sugito yang sempat enggan diwawancarai wartawan.
Sugito mengaku segala proses menyangkut pembahasan hingga evaluasi dari Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, terhadap 19 raqan milik Pemko Subulussalam telah selesai sehingga kini dipastikan tinggal menunggu paripurna penetapan menjadi qanun. Kendati mengakui adanya beberapa kelemahan di lembaga legislativ Subulussalam seperti kapasitas atau SDM dan hal lainnya, namun Sugito menampik lambannya proses penetapan qanun di sana.”Bukan lamban, kita sudah bekerja dengan baik, tapi maklumlah kita banyak orang baru dan ada keterbatasan,” katanya.
Ditambahkan, sebelumnya penetapan 19 qanun Kota Subulussalam direncanakan bersamaan dengan paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota. Namun karena dinilai kurang terkait sehingga tidak dilakukan dan kemudian dijadwalkan bersamaan dengan paripurna penetapan P-APBK tahun 2010. Paripurna P-APBK tahun 2010 itu sendiri rencanakan akan segera digelar dalam beberapa hari ini.
Seperti pernah diberitakan, Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, dilaporkan telah mengevaluasi 17 Rancangan Qanun (Raqan) milik Pemko Subulussalam. Di antara 17 raqan yang sudah selesai diteliti Biro Hukum, pada Rabu (3/11) bulan lalu adalah, Raqan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Pimpinan, dan Anggota DPRK, Raqan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Raqan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dan Baitul Mal.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Hingga memasuki pertengahan bulan Desember akhir tahun 2010, DPRK Subulussalam belum juga menetapkan rancangan qanun (raqan) menjadi qanun. Padahal, Badan Legislasi DPRK Subulussalam telah mengagendakan penetapan sebanyak 19 raqan prioritas tahun 2010 menjadi qanun. Jumlah tersebut merupakan bahagian dari 59 rancangan qanun yang diusulkan selama periode 2009-2014.
Ketua Badan Legislasi (banleg) DPR Kota Subulussalam, Ir HM Sugito yang dikonfirmasi Serambi Senin (13/12) mengatakan, akan segera memparipurnakan penetapan 19 qanun dalam dua hari kedepan.”Nanti dalam dua hari ini kita akan paripurnakan penetapannya sekalian sama penetapan P-APBK tahun 2010,” kata Sugito yang sempat enggan diwawancarai wartawan.
Sugito mengaku segala proses menyangkut pembahasan hingga evaluasi dari Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, terhadap 19 raqan milik Pemko Subulussalam telah selesai sehingga kini dipastikan tinggal menunggu paripurna penetapan menjadi qanun. Kendati mengakui adanya beberapa kelemahan di lembaga legislativ Subulussalam seperti kapasitas atau SDM dan hal lainnya, namun Sugito menampik lambannya proses penetapan qanun di sana.”Bukan lamban, kita sudah bekerja dengan baik, tapi maklumlah kita banyak orang baru dan ada keterbatasan,” katanya.
Ditambahkan, sebelumnya penetapan 19 qanun Kota Subulussalam direncanakan bersamaan dengan paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota. Namun karena dinilai kurang terkait sehingga tidak dilakukan dan kemudian dijadwalkan bersamaan dengan paripurna penetapan P-APBK tahun 2010. Paripurna P-APBK tahun 2010 itu sendiri rencanakan akan segera digelar dalam beberapa hari ini.
Seperti pernah diberitakan, Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, dilaporkan telah mengevaluasi 17 Rancangan Qanun (Raqan) milik Pemko Subulussalam. Di antara 17 raqan yang sudah selesai diteliti Biro Hukum, pada Rabu (3/11) bulan lalu adalah, Raqan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Pimpinan, dan Anggota DPRK, Raqan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Raqan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dan Baitul Mal.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 07 Desember 2010
Wajib Belajar di Subulussalam belum Tercapai
Fri, Dec 3rd 2010, 11:52
SUBULUSSALAM - Pemerataan pendidikan atau wajib belajar dinilai masih belum tercapai di Kota Subulussalam, karena adanya anak usia sekolah yang disinyalir dieksploitasi oleh orang tuanya sebagai pekerja pemulung. Hal itu disampaikan, Drs Fazry Yunus M.Pd dalam acara sarasehan pendidikan yang digelar Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam, Selasa (30/11) lalu di Aula Setdako Subulussalam.
Fazry yang ditanyai mengenai, indikasi anak usia sekolah dieksploitasi menjadi pemulung mengatakan kalau fakta tersebut ditemukan langsung di lapangan. Mantan kepala Dinas Pendidikan Kota Subulussalam ini menyatakan menjumpai adanya kawanan anak usia sekolah yang saban hari mencari barang bekas. Fazry mengaku pernah menanyakan kenapa tidak sekolah.”Dan si anak itu bilang kalau setiap hari dia harus bisa mengumpulkan uang lima ribu rupiah untuk distorkan kepada orangtuanya. Ini bukan hanya satu orang, ada lagi teman-temannya yang berprofesi sama, ini adalah persoalan yang harus diatasi,” kata Fazry.
Menurut Fazry, kondisi anak usia sekolah yang harus bekerja mencari uang tidak hanya itu, di tempat lain sejumlah anak perempuan yang sejatinya masih bersekolah harus mencari uang dengan meminta-minta dan sebagainya. Realita tersebut, kata Fazry merupakan fakta namun mengapa masih “tutup mata”. Padahal, lanjut dia, undang-undang telah mengamanatkan menjamin pendidikan anak bangsa hingga usia 16 tahun. Bahkan dalam suatu undang-undang, Fazry menyatakan bahwa segala kebutuhan pendidikan anak yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah.
Kondisi tersebut, kata Fazry, harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai pemerintah “tutup mata”. Orang tua anak tersebut harus disadarkan. Sebab, menurut Fazry bisa saja anak-anak tersebut akan menjadi orang terbaik di negeri ini di masa mendatang. Namun terlepas dari masalah tersebut, pemerintah memang harus memperhatikan pendidikan anak bangsa di daerah ini. Selain itu, Fazry yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Aceh SIngkil mengaku menemukan data tidak singkronnya lulusan SMP dengan yang masuk SMA.
Dikatakan, sering terjadi anak yang masuk SMA lebih sedikit dari pada yang lulus SMA. Kondisi serupa juga terjadi pada lulusan SD dengan yang masuk SMP. Hal ini, kata Fazry, menandakan adanya anak-anak yang lulusan SD atau SMP tidak melanjutkan pendidikannya alias menganggur atau putus sekolah.”Katakanlah ada yang masuk pesantren tapi kita bisa hitung jumlahnya, karena perbandingan yang lulus dengan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi itu sangat jauh, misalnya lulusan SMP dua ribu sedangkan yang masuk SMA hanya 1500,” ujar Fazry.
Kondisi buram wajah pendidikan Subulussalam tersebut, menurut Fazry harus menjadi perhatian pemerintah karena dinilai pemerataan pendidikan di Subulussalam atau wajib belajar belum tercapai. Sebab dengan kondisi saat ini akan sangat sulit menyandang “Kota Pendidikan” sementara banyak anak-anak yang tidak terdidik. Bahasan fazry Yunus soal kondisi pemerataan pendidikan di Subulussalam ini sekaligus mematahkan penjelasan, Rusdy Hasan, Asisten I Setdako Subulussalam, yang menyatakan telah meratanya pendidikan di Kota Subulussalam di segala tingkatan. Sarasehan yang bertema “optimalisasi Peran serta Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Kota Subulussalam” itu juga menghadirkan Ketua Komisi D DPRK Subulussalam, Ansari Idrus Sambo. (kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pemerataan pendidikan atau wajib belajar dinilai masih belum tercapai di Kota Subulussalam, karena adanya anak usia sekolah yang disinyalir dieksploitasi oleh orang tuanya sebagai pekerja pemulung. Hal itu disampaikan, Drs Fazry Yunus M.Pd dalam acara sarasehan pendidikan yang digelar Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam, Selasa (30/11) lalu di Aula Setdako Subulussalam.
Fazry yang ditanyai mengenai, indikasi anak usia sekolah dieksploitasi menjadi pemulung mengatakan kalau fakta tersebut ditemukan langsung di lapangan. Mantan kepala Dinas Pendidikan Kota Subulussalam ini menyatakan menjumpai adanya kawanan anak usia sekolah yang saban hari mencari barang bekas. Fazry mengaku pernah menanyakan kenapa tidak sekolah.”Dan si anak itu bilang kalau setiap hari dia harus bisa mengumpulkan uang lima ribu rupiah untuk distorkan kepada orangtuanya. Ini bukan hanya satu orang, ada lagi teman-temannya yang berprofesi sama, ini adalah persoalan yang harus diatasi,” kata Fazry.
Menurut Fazry, kondisi anak usia sekolah yang harus bekerja mencari uang tidak hanya itu, di tempat lain sejumlah anak perempuan yang sejatinya masih bersekolah harus mencari uang dengan meminta-minta dan sebagainya. Realita tersebut, kata Fazry merupakan fakta namun mengapa masih “tutup mata”. Padahal, lanjut dia, undang-undang telah mengamanatkan menjamin pendidikan anak bangsa hingga usia 16 tahun. Bahkan dalam suatu undang-undang, Fazry menyatakan bahwa segala kebutuhan pendidikan anak yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah.
Kondisi tersebut, kata Fazry, harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai pemerintah “tutup mata”. Orang tua anak tersebut harus disadarkan. Sebab, menurut Fazry bisa saja anak-anak tersebut akan menjadi orang terbaik di negeri ini di masa mendatang. Namun terlepas dari masalah tersebut, pemerintah memang harus memperhatikan pendidikan anak bangsa di daerah ini. Selain itu, Fazry yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Aceh SIngkil mengaku menemukan data tidak singkronnya lulusan SMP dengan yang masuk SMA.
Dikatakan, sering terjadi anak yang masuk SMA lebih sedikit dari pada yang lulus SMA. Kondisi serupa juga terjadi pada lulusan SD dengan yang masuk SMP. Hal ini, kata Fazry, menandakan adanya anak-anak yang lulusan SD atau SMP tidak melanjutkan pendidikannya alias menganggur atau putus sekolah.”Katakanlah ada yang masuk pesantren tapi kita bisa hitung jumlahnya, karena perbandingan yang lulus dengan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi itu sangat jauh, misalnya lulusan SMP dua ribu sedangkan yang masuk SMA hanya 1500,” ujar Fazry.
Kondisi buram wajah pendidikan Subulussalam tersebut, menurut Fazry harus menjadi perhatian pemerintah karena dinilai pemerataan pendidikan di Subulussalam atau wajib belajar belum tercapai. Sebab dengan kondisi saat ini akan sangat sulit menyandang “Kota Pendidikan” sementara banyak anak-anak yang tidak terdidik. Bahasan fazry Yunus soal kondisi pemerataan pendidikan di Subulussalam ini sekaligus mematahkan penjelasan, Rusdy Hasan, Asisten I Setdako Subulussalam, yang menyatakan telah meratanya pendidikan di Kota Subulussalam di segala tingkatan. Sarasehan yang bertema “optimalisasi Peran serta Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Kota Subulussalam” itu juga menghadirkan Ketua Komisi D DPRK Subulussalam, Ansari Idrus Sambo. (kh)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 06 Desember 2010
Pemko Subulussalam Diminta Komit Bangun Pendidikan
Wed, Dec 1st 2010, 11:41
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam diminta komitmen membangun dunia pendidikan di daerah ini dengan cara singkronisasi antara pemerintah, DPRK dan guru. Selain itu, pemerintah juga disarankan agar memberikan penghargaan terhadap guru-guru yang berprestasi. “Bila perlu berikan fasilitas kendaraan bagi para guru yang berperastasi,” kata Ansari Idrus Sambo, Ketua Komisi D yang membidangi pendidikan saat menjadi pembicara pada acara sarasehan pendidikan yang digelar MPD Kota Subulussalam, Selasa (30/11) di aula Setdako Subulussalam.
Ansari yang menjadi pemateri, mengakui untuk mengalokasikan dana sebesar 20 persen dari APBK untuk dinas pendidikan memang masih sangat sulit lantaran dinilai dapat menggerogoti dinas lain. Namun, walau demikian harapan alokasi anggaran itu dapat ditutupi dari dana APBN dan Otsus sehingga anggaran setara dengan 20 persen dari APBK itu terwujud.
Mengenai pendidikan di Subulussalam, Ansari menilai bahwa masih jauh dari harapan sehingga dinilai sebagai “kabut hitam” pendidikan di Kota Subulussalam. Masalah lain, mutu pendidikan menurut Ansari bisa digambarkan dari kemerosotan moral anak-anak didik saat ini. Diakui, masalah anggaran bukan faktor utama melainkan sekedar pendukung. Yang terpenting, lanjutnya, bagaimana peningkatan mutu moral yang akan mendongkrak pendidikan. Ansari menilai, di Subulussalam, penggunaan anggaran pendidikan saat ini lebih pada pembangunan fisik bukan peningkatan mutu.
Lebih jauh dikatakan, untuk mencapai mutu pendidikan, maka harus dibuat (regulasi) standar pelayanan minimum bidang pendidikan. Para pihak, seperti, walikota dan dinas pendidikan diharapkan komitmen dalam peningkatan mutu pendidikan.”Kalau ini tidak dilakukan jangan harap akan tercapai pendidikan yang lebih baik karena ibaratnya, jauh panggang dari api,” pungkas Ansari seraya mengulangi penghargaan terhadap para guru yang berprestasi harus diberikan.
Sebelumnya, sejumlah pemateri seperti Rusdi Hasan atas nama pemerintah Kota Subulussalam menyampaikan “sinergisitas wujudkan visi dan misi pendidikan di Kota Subulussalam sekaligus membuka acara yang diprakarsai MPD Kota Subulussalam itu. Sementara Fazry Yunus, yang merupakan mantan kepala dinas pendidikan Kota Subulussalam membahas makalahnya yang berjudul peranan masyarakat terhadap keberhasilan pendidikan.
Secara terpisah, Ketua MPD Kota Subulussalam, Maksum LS, kepada Serambi menyebutkan, berdasarkan hasil survey yang digelar lembaganya, mayoritas komite sekolah di Kota Subulussalam masa tugasnya sudah kedaluarsa. Disamping itu, pemilihan komite sekolah bukan hasil musyawarah para orang tua murid sebagaimana aturannya melainkan keingingan kepala sekolah terkait. MPD, lanjut Maksum, telah menyampaikan masalah tersebut kepada wali kota dan dinas pendidikan setempat secara tertulis akan tetapi belum ada realisasinya.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam diminta komitmen membangun dunia pendidikan di daerah ini dengan cara singkronisasi antara pemerintah, DPRK dan guru. Selain itu, pemerintah juga disarankan agar memberikan penghargaan terhadap guru-guru yang berprestasi. “Bila perlu berikan fasilitas kendaraan bagi para guru yang berperastasi,” kata Ansari Idrus Sambo, Ketua Komisi D yang membidangi pendidikan saat menjadi pembicara pada acara sarasehan pendidikan yang digelar MPD Kota Subulussalam, Selasa (30/11) di aula Setdako Subulussalam.
Ansari yang menjadi pemateri, mengakui untuk mengalokasikan dana sebesar 20 persen dari APBK untuk dinas pendidikan memang masih sangat sulit lantaran dinilai dapat menggerogoti dinas lain. Namun, walau demikian harapan alokasi anggaran itu dapat ditutupi dari dana APBN dan Otsus sehingga anggaran setara dengan 20 persen dari APBK itu terwujud.
Mengenai pendidikan di Subulussalam, Ansari menilai bahwa masih jauh dari harapan sehingga dinilai sebagai “kabut hitam” pendidikan di Kota Subulussalam. Masalah lain, mutu pendidikan menurut Ansari bisa digambarkan dari kemerosotan moral anak-anak didik saat ini. Diakui, masalah anggaran bukan faktor utama melainkan sekedar pendukung. Yang terpenting, lanjutnya, bagaimana peningkatan mutu moral yang akan mendongkrak pendidikan. Ansari menilai, di Subulussalam, penggunaan anggaran pendidikan saat ini lebih pada pembangunan fisik bukan peningkatan mutu.
Lebih jauh dikatakan, untuk mencapai mutu pendidikan, maka harus dibuat (regulasi) standar pelayanan minimum bidang pendidikan. Para pihak, seperti, walikota dan dinas pendidikan diharapkan komitmen dalam peningkatan mutu pendidikan.”Kalau ini tidak dilakukan jangan harap akan tercapai pendidikan yang lebih baik karena ibaratnya, jauh panggang dari api,” pungkas Ansari seraya mengulangi penghargaan terhadap para guru yang berprestasi harus diberikan.
Sebelumnya, sejumlah pemateri seperti Rusdi Hasan atas nama pemerintah Kota Subulussalam menyampaikan “sinergisitas wujudkan visi dan misi pendidikan di Kota Subulussalam sekaligus membuka acara yang diprakarsai MPD Kota Subulussalam itu. Sementara Fazry Yunus, yang merupakan mantan kepala dinas pendidikan Kota Subulussalam membahas makalahnya yang berjudul peranan masyarakat terhadap keberhasilan pendidikan.
Secara terpisah, Ketua MPD Kota Subulussalam, Maksum LS, kepada Serambi menyebutkan, berdasarkan hasil survey yang digelar lembaganya, mayoritas komite sekolah di Kota Subulussalam masa tugasnya sudah kedaluarsa. Disamping itu, pemilihan komite sekolah bukan hasil musyawarah para orang tua murid sebagaimana aturannya melainkan keingingan kepala sekolah terkait. MPD, lanjut Maksum, telah menyampaikan masalah tersebut kepada wali kota dan dinas pendidikan setempat secara tertulis akan tetapi belum ada realisasinya.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 23 November 2010
Peternakan Bakal Menjadi Penyumbang PAD
Mon, Nov 22nd 2010, 11:28
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Subulussalam Jalaluddin didampingi Anggota DPRK Subulussalam, H. Mukmin Pardosi saat meninjau lokasi pengembangan ayam petelur di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Sabtu (20/11).SERAMBI/KHALIDIN
SUBULUSALAM - Sektor peternakan diharapkan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam. Hal ini menyusul terpilihnya daerah ini menjadi zona penghasil telur untuk Aceh di wilayah Pantai Barat Selatan. “Kita berharap, peternakan akan menjadi penyumbang PAD kalau bisa menjadi terbesar,” kata Jalaluddin, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kota Subulussalam kepada Serambi, Sabtu (20/11) lalu
Jalaluddin yang ditemui di lokasi pengembangan ayam petelur, Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, mengatakan Pemerintah Aceh tengah menyiapkan Kota Subulussalam menjadi daerah penghasil telur di wilayah Pantai Barat Aceh. Pada Tahun ini, sebanyak 7.000 ekor ayam petelur dikembangkan di Kota Subulussalam yang bersumber dari dana APBA. Jumlah ini menurut Jala belum cukup sehingga pada tahun 2011 mendatang akan diusulkan kembali penambahan paling tidak sebanyak 25 ribu ekor ayam petelur. Malah, rencana Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Subulussalam, jumlah ayam petelur yang dikembangkan di Kota Subulussalam mencapai 125 ribu ekor sampai tahun 2014 mendatang.
Lokasi pengembangan ayam petelur tersebut, akan dipusatkan di Kecamatan Sultan Daulat pada lahan seluas tujuh hektar. Lokasi tersebut dinilai sangat potensial karena secara topografi cukup strategis. Lokasi pengembangan ayam petelur saat ini ditangani oleh dinas terkait dan direncanakan akan dikelola oleh Unit Pembantu Teknis Dinas Peternakan (UPTD) dengan jumlah karyawan sebanyak 20 orang. Ayam-ayam petelur yang mulai masuk pekan lalu diperkirakan akan mulai bertelur sebulan mendatang. Dengan demikian, pemenuhan telur ayam di Kota Subulussalam serta beberapa kabupaten di sekitarnya akan dipasok dari Kota Subulussalam.
Jalaluddin yang kerap disapa Pak Jhon itu mengatakan telah mengusulkan perumahan karyawan serta pemagaran lokasi peternakan ayam petelur. Berbagai insfratruktur lainnya yang dinilai cukup mendesak seperti jaringan listrik dan sarana jalan sekitar dua ratus meter. Saat ini, pihaknya terpaksa menggunakan genset karena belum ada jaringan listrik yang dapat dialirkan ke lokasi terkait.”Kan tidak bisa selamanya begini, kita perlu jaringan listrik, perumahan karyawan dan insfratruktur lainnya,” terang pak Jhon dan diamini H. Mukmin Pardosi, anggota DPRK asal pemilihan Kecamatan Sultan Daulat.
Lebih jauh dikatakan, program pengembangan ayam petelur di Kota Subulussalam akan mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Pasalnya, selain mempekerjakan karyawan dari masyarakat, keberadaan ayam petelur turut membantu para pedagang dalam mendapatkan telur yang tidak lagi ketergantungan dengan Medan, Sumatera Utara seperti yang terjadi selama ini. Kecuali itu, harga ayam petelur yang dijual lebih murah dari milik komersial dari Medan dinilai dapat membantu masyarakat karena bisa membeli dengan harga terjangkau.
Pada bagian lain, Pak Jhon menambahkan telah mengusulkan sebanyak 15 unit perahu motor untuk membantu petani pemilik keramba di Lae Tonong, Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat melalui dana APBA. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan berbagai renovasi terhadap fisik keramba sehingga diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh para petani terkait.”Kita terus berusaha agar keramba ikan di Lae Tonong berhasil sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat,” harapnya.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Subulussalam Jalaluddin didampingi Anggota DPRK Subulussalam, H. Mukmin Pardosi saat meninjau lokasi pengembangan ayam petelur di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Sabtu (20/11).SERAMBI/KHALIDIN
SUBULUSALAM - Sektor peternakan diharapkan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam. Hal ini menyusul terpilihnya daerah ini menjadi zona penghasil telur untuk Aceh di wilayah Pantai Barat Selatan. “Kita berharap, peternakan akan menjadi penyumbang PAD kalau bisa menjadi terbesar,” kata Jalaluddin, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kota Subulussalam kepada Serambi, Sabtu (20/11) lalu
Jalaluddin yang ditemui di lokasi pengembangan ayam petelur, Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, mengatakan Pemerintah Aceh tengah menyiapkan Kota Subulussalam menjadi daerah penghasil telur di wilayah Pantai Barat Aceh. Pada Tahun ini, sebanyak 7.000 ekor ayam petelur dikembangkan di Kota Subulussalam yang bersumber dari dana APBA. Jumlah ini menurut Jala belum cukup sehingga pada tahun 2011 mendatang akan diusulkan kembali penambahan paling tidak sebanyak 25 ribu ekor ayam petelur. Malah, rencana Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Subulussalam, jumlah ayam petelur yang dikembangkan di Kota Subulussalam mencapai 125 ribu ekor sampai tahun 2014 mendatang.
Lokasi pengembangan ayam petelur tersebut, akan dipusatkan di Kecamatan Sultan Daulat pada lahan seluas tujuh hektar. Lokasi tersebut dinilai sangat potensial karena secara topografi cukup strategis. Lokasi pengembangan ayam petelur saat ini ditangani oleh dinas terkait dan direncanakan akan dikelola oleh Unit Pembantu Teknis Dinas Peternakan (UPTD) dengan jumlah karyawan sebanyak 20 orang. Ayam-ayam petelur yang mulai masuk pekan lalu diperkirakan akan mulai bertelur sebulan mendatang. Dengan demikian, pemenuhan telur ayam di Kota Subulussalam serta beberapa kabupaten di sekitarnya akan dipasok dari Kota Subulussalam.
Jalaluddin yang kerap disapa Pak Jhon itu mengatakan telah mengusulkan perumahan karyawan serta pemagaran lokasi peternakan ayam petelur. Berbagai insfratruktur lainnya yang dinilai cukup mendesak seperti jaringan listrik dan sarana jalan sekitar dua ratus meter. Saat ini, pihaknya terpaksa menggunakan genset karena belum ada jaringan listrik yang dapat dialirkan ke lokasi terkait.”Kan tidak bisa selamanya begini, kita perlu jaringan listrik, perumahan karyawan dan insfratruktur lainnya,” terang pak Jhon dan diamini H. Mukmin Pardosi, anggota DPRK asal pemilihan Kecamatan Sultan Daulat.
Lebih jauh dikatakan, program pengembangan ayam petelur di Kota Subulussalam akan mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Pasalnya, selain mempekerjakan karyawan dari masyarakat, keberadaan ayam petelur turut membantu para pedagang dalam mendapatkan telur yang tidak lagi ketergantungan dengan Medan, Sumatera Utara seperti yang terjadi selama ini. Kecuali itu, harga ayam petelur yang dijual lebih murah dari milik komersial dari Medan dinilai dapat membantu masyarakat karena bisa membeli dengan harga terjangkau.
Pada bagian lain, Pak Jhon menambahkan telah mengusulkan sebanyak 15 unit perahu motor untuk membantu petani pemilik keramba di Lae Tonong, Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat melalui dana APBA. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan berbagai renovasi terhadap fisik keramba sehingga diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh para petani terkait.”Kita terus berusaha agar keramba ikan di Lae Tonong berhasil sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat,” harapnya.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 14 November 2010
Pabrik Tapioka dan Keramba Harus Dibenahi
Fri, Nov 12th 2010, 12:13
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas terkait diminta segera membenahi pabrik tepung tapioka di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri dan 15 unit bangunan keramba ikan di Lae Tonong, Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat agar tidak menjadi proyek sia-sia alias mubazir. Demikian disampaikan Ketua Komisi B bidang perekonomian, DPRK Subulussalam, Netap Ginting kepada Serambi Kamis (11/11).
Menurut Netap, pabrik tapioka yang dibangun oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Subulussalam tahun 2009 lalu itu, telah menghabiskan anggaran daerah hingga miliaran rupiah, namun sejauh ini belum juga beroperasi secara maksimal. Demikian pula dengan proyek keramba ikan Dinas Peternakan dan Perikanan yang diklaim tidak berhasil lantaran ketidakcocokan bibit ikan.”Kalau ini dibiarkan begitu saja sangat sayang karena sudah miliaran uang yang dikucurkan untuk kedua proyek ini,” kata Netap.
Mengenai pabrik tepung tapioka, Netap mengaku mendukung upaya pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan kepada swasta. Sebelum diserahkan kepada pihak ketiga, Netap meminta agar dinas terkait memastikan mesin pabrik tersebut benar-benar telah “sehat”. Netap mengatakan jangan sampai saat pabrik dioperasikan ternyata rusak sehingga tidak dapat menghasilkan. Lebih jauh dikatakan, sesuai dengan janji Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti yang akan segera menyerahkan pengelolaan pabrik tepung tapioka kepada koperasi perkebunan Karya Utama.
Netap menilai, jika pabrik tepung tapioka telah beroperasi akan menyokong sektor lain seperti pertanian. Dikatakan, masyarakat akan termotivasi menanam ubi apabila sudah jelas pembelinya. Hal ini menurut Netap akan turut mendongkrak perekonomian masyarakat dan juga membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, politisi PKPI ini kembali menyarankan dinas terkait agar segera melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengelolaan pabrik tepung tapioka.”Jangan sampai pabrik ini menjadi besi tua karena tidak berfungsi,” ujar Netap.
Sementara 15 unit bangunan keramba ikan di Lae Tonong Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Netap meminta Dinas Peternakan dan Perikanan untuk segera mengalokasikan dana untuk membantu bibit, pakan dan keperluan petani lainnya. Proyek keramba yang menghabiskan dana hingga Rp 1,4 miliar menurut Netap bakal menjadi “rumah hantu” di perairan jika tidak segera dibenahi. Selain keramba ikan, Netap juga menyinggung proyek kolam ikan masyarakat di lima kecamatan yang dibangun dari dari dana Otsus tahun 2010. Pasalnya, hingga kini banyak kolam tersebut yang dikabarkan tidak berfungsi akibat berbagai hal.
Selain belum berfungsi, Netap juga mempertanyakan kepemilikan kolam ikan terkait apakah dikelola oleh kelompok tani, desa, pemerintah atau dikuasai oleh perorangan. Netap mewanti-wanti agar tidak sampai proyek dari uang negara hanya dikuasai oleh perorangan. “Kalau untuk kelompok tidak masalah-lah, tapi jika hanya untuk satu orang ini jelas menyimpang, makanya harus jelas siapa yang mengelolanya,” tandas Netap.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas terkait diminta segera membenahi pabrik tepung tapioka di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri dan 15 unit bangunan keramba ikan di Lae Tonong, Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat agar tidak menjadi proyek sia-sia alias mubazir. Demikian disampaikan Ketua Komisi B bidang perekonomian, DPRK Subulussalam, Netap Ginting kepada Serambi Kamis (11/11).
Menurut Netap, pabrik tapioka yang dibangun oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Subulussalam tahun 2009 lalu itu, telah menghabiskan anggaran daerah hingga miliaran rupiah, namun sejauh ini belum juga beroperasi secara maksimal. Demikian pula dengan proyek keramba ikan Dinas Peternakan dan Perikanan yang diklaim tidak berhasil lantaran ketidakcocokan bibit ikan.”Kalau ini dibiarkan begitu saja sangat sayang karena sudah miliaran uang yang dikucurkan untuk kedua proyek ini,” kata Netap.
Mengenai pabrik tepung tapioka, Netap mengaku mendukung upaya pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan kepada swasta. Sebelum diserahkan kepada pihak ketiga, Netap meminta agar dinas terkait memastikan mesin pabrik tersebut benar-benar telah “sehat”. Netap mengatakan jangan sampai saat pabrik dioperasikan ternyata rusak sehingga tidak dapat menghasilkan. Lebih jauh dikatakan, sesuai dengan janji Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti yang akan segera menyerahkan pengelolaan pabrik tepung tapioka kepada koperasi perkebunan Karya Utama.
Netap menilai, jika pabrik tepung tapioka telah beroperasi akan menyokong sektor lain seperti pertanian. Dikatakan, masyarakat akan termotivasi menanam ubi apabila sudah jelas pembelinya. Hal ini menurut Netap akan turut mendongkrak perekonomian masyarakat dan juga membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, politisi PKPI ini kembali menyarankan dinas terkait agar segera melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengelolaan pabrik tepung tapioka.”Jangan sampai pabrik ini menjadi besi tua karena tidak berfungsi,” ujar Netap.
Sementara 15 unit bangunan keramba ikan di Lae Tonong Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Netap meminta Dinas Peternakan dan Perikanan untuk segera mengalokasikan dana untuk membantu bibit, pakan dan keperluan petani lainnya. Proyek keramba yang menghabiskan dana hingga Rp 1,4 miliar menurut Netap bakal menjadi “rumah hantu” di perairan jika tidak segera dibenahi. Selain keramba ikan, Netap juga menyinggung proyek kolam ikan masyarakat di lima kecamatan yang dibangun dari dari dana Otsus tahun 2010. Pasalnya, hingga kini banyak kolam tersebut yang dikabarkan tidak berfungsi akibat berbagai hal.
Selain belum berfungsi, Netap juga mempertanyakan kepemilikan kolam ikan terkait apakah dikelola oleh kelompok tani, desa, pemerintah atau dikuasai oleh perorangan. Netap mewanti-wanti agar tidak sampai proyek dari uang negara hanya dikuasai oleh perorangan. “Kalau untuk kelompok tidak masalah-lah, tapi jika hanya untuk satu orang ini jelas menyimpang, makanya harus jelas siapa yang mengelolanya,” tandas Netap.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)