Sun, Mar 13th 2011, 08:18
SUBULUSSALAM - Nasib naas menimpa Hasanuddin (35). Petani asal Sigrun Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, ini mengalami luka serius setelah diserang seekor babi hutan, Sabtu (12/3) siang. Akibatnya, korban mendapat perawatan di Puskesmas Sultan Daulat karena terdapat tujuh gigitan babi di betisnya.
Informasi dihimpun Prohaba, serangan babi hutan yang cukup besar itu terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Kala itu, Hasanuddin membersihkan kebun coklat miliknya di Pulo Kambing, sekitar tiga kilometer dari rumahnya. Ketika tengah bekerja, tanpa diduga muncul seekor babi besar, langsung menyeruduknya. Hasanuddin berusaha menangkis serangan tersebut. Namun, tak berarti apa-apa sehingga beberapa tandukan dan gigitan babi ini mendarat di kaki dan lengan Hasanuddin.
Dalam keadaan tak siap, Hasanuddin terjatuh dengan tujuh gigitan di betis dan satu pada bagian lengan. Kedalamannya sekitar empat sentimeter. Hasanuddin berhasil diselamatkan setelah keponakannya, Mardinsah (15) menolong. Mardinsah bersama ibunya, Santi (35), membunuh babi ganas tersebut dengan cara menombak. Hasanuddin yang mengalami luka serius dievakuasi istrinya, Nuraini, bersama warga lain ke puskesmas setempat.
Hasanuddin mendapat perawatan medis dengan 21 jahitan. Setelah hampir dua jam pascakejadian, Hasanuddin baru sadarkan diri. Catatan Prohaba, peristiwa serangan babi terhadap manusia di wilayah Subulussalam tergolong langka. Kasus konflik hewan dengan manusia terakhir terjadi pada 2009, yaitu amuk gajah terhadap seorang petani di Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat. Warga mengaku babi hutan merupakan salah satu hama yang sulit dibasmi.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 21 April 2011
Senin, 18 April 2011
Makam Hamzah Fansury Diusulkan Jadi Cagar Budaya
Wed, Mar 9th 2011, 14:56
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam mengusulkan makam Syekh Hamzah Fansury di Desa Oboh, Kecamatan Runding menjadi cagar budaya.”Saya akan ke Jakarta menghadap Menteri kebudayaan dan pariwisata mengusulkan agar makam Syekh Hamzah Fansury ditetapkan menjadi cagar budaya,” kata Wali Kota Merah Sakti, kepada Serambi, Selasa (8/3) kemarin.
Sakti mengatakan, usulan makam Syekh Hamzah Fansury menjadi cagar budaya cukup beralasan meningingat beliau merupakan salah seorang ulama berkaliber internasional. Kemasyhuran Syekh Hamzah Fansury tidak hanya di Aceh dan Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Karenanya, Sakti mengatakan akan berangkat ke Jakarta menemui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, Jero Wacik guna mengusulkan penepatan Makam pengarang bukum sya’r perahu tersebut menjadi salah satu cagar budaya.
Syekh Hamzah Fansury merupakan ulama besar dan dikenal sebagai ahli pilosofi, sastrawan dan tasauf itu. Selama ini, lanjut Sakti, makam Syekh Hamzah Fansury yang berada di sebuah desa kecil di bantaran Sungai Lae Souraya sekitar delapan kilometer dari Kecamatan Runding atau 20 kilometer dari Ibukota Subulussalam sangat ramai dikunjungi umat muslim dari berbagai ibu kota baik Sumatera termasuk pulau jawa. Bahkan, tak jarang pula mereka berasal dari mancanegara.”Jadi tidak salahnya kalau ini kita usulkan menjadi cagar budaya,” kata Sakti.
Selain itu, Pemko Subulussalamjuga mengusulkan agar pengelolaan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Subulussalam di kementerian kesehatan atau disebut dengan Unit Pelayanan Pusat bukan daerah. Hal ini mengingat Kota Subulussalam yang berada di wilayah transit bagi Aceh di Pantai Barat Selatan dan bakal menjadi rujukan di delapan kabupaten/kota di Pantai Barat Aceh.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam mengusulkan makam Syekh Hamzah Fansury di Desa Oboh, Kecamatan Runding menjadi cagar budaya.”Saya akan ke Jakarta menghadap Menteri kebudayaan dan pariwisata mengusulkan agar makam Syekh Hamzah Fansury ditetapkan menjadi cagar budaya,” kata Wali Kota Merah Sakti, kepada Serambi, Selasa (8/3) kemarin.
Sakti mengatakan, usulan makam Syekh Hamzah Fansury menjadi cagar budaya cukup beralasan meningingat beliau merupakan salah seorang ulama berkaliber internasional. Kemasyhuran Syekh Hamzah Fansury tidak hanya di Aceh dan Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Karenanya, Sakti mengatakan akan berangkat ke Jakarta menemui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, Jero Wacik guna mengusulkan penepatan Makam pengarang bukum sya’r perahu tersebut menjadi salah satu cagar budaya.
Syekh Hamzah Fansury merupakan ulama besar dan dikenal sebagai ahli pilosofi, sastrawan dan tasauf itu. Selama ini, lanjut Sakti, makam Syekh Hamzah Fansury yang berada di sebuah desa kecil di bantaran Sungai Lae Souraya sekitar delapan kilometer dari Kecamatan Runding atau 20 kilometer dari Ibukota Subulussalam sangat ramai dikunjungi umat muslim dari berbagai ibu kota baik Sumatera termasuk pulau jawa. Bahkan, tak jarang pula mereka berasal dari mancanegara.”Jadi tidak salahnya kalau ini kita usulkan menjadi cagar budaya,” kata Sakti.
Selain itu, Pemko Subulussalamjuga mengusulkan agar pengelolaan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Subulussalam di kementerian kesehatan atau disebut dengan Unit Pelayanan Pusat bukan daerah. Hal ini mengingat Kota Subulussalam yang berada di wilayah transit bagi Aceh di Pantai Barat Selatan dan bakal menjadi rujukan di delapan kabupaten/kota di Pantai Barat Aceh.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 15 April 2011
PT Asdal Diminta Patuhi UMP
* Manajemen Perusahaan Membantah
Sun, Mar 6th 2011, 09:04
SUBULUSSALAM - Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, menerima laporan bahwa PT Asdal di Sultan Daulat masih membayar gaji pekerjanya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), Rp 1.350.000 per bulan.
“Tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak membayar pekerjanya sesuai UMP, karena besarannya telah ditetapkan oleh provinsi,” kata Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, kepada Serambi, Kamis (3/3) lalu.
Laporan yang dia terima, gaji yang dibayarkan perusahaan tersebut hanya Rp 750.000 per bulan. Selain itu, perusahaan tersebut juga terkesan mengabaikan keselamatan para pekerjanya.
“Ini saya liha ketika truk milik perusahaan itu kecelakaan. Pihak perusahaan tidak berupaya membawa karyawan yang mengalami cidera dengan ambulance, sehingga harus menunggu mobil perusahaan yang harus menempuh jarak puluhan kilometer dari TKP. Padahal puskesmas dekat kenapa tidak menggunakan ambulance saja,” pungkas Netap.
Tak hanya itu, dia juga melihat adanya sejumlah permasalahan lain yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat sekitar dan ini perlu segera dituntaskan. Netap meminta agar perusahan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar sebagaimana diatur undang-undang.
“Komisi B DPRK Subulussalam akan memanggil pihak perusahaan PT Asdal apabila masalah UMP dan berbagai masalah yang terjadi tidak tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Sesuai UMP
Sementara Area Manager PT Asdal Prima Lestari, Edison, yang dikonfirmasi Serambi membantah upah karyawan perusahaannya dibawah UMP. “Upah yang dibayarkan ke karyawan sudah sesuai dengan UMP,” tegas Edison.
Dia bahkan meminta agar soal upah ditanyakan saja langsung kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Subulussalam, termasuk ke bagian HRD PT Asdal. “Kalau soal upah kita sudah sesuai UMP, silakan tanyakan kepada dinas tenaga kerja atau kalau mau jelas datanglah ke perusahaan, kita terbuka kok,” kata Edison.
Edison pun mengatakan kalau karyawannya hanya mengalami cidera ringan saat truk mereka kecelakaan sehingga memungkinkan dibawa dengan mobil perusahaan. Dikatakan, perusahaan juga memiliki perikemanusiaan dan akan mengevakuasi dengan ambulan seandainya karyawan terkait luka parah.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Sun, Mar 6th 2011, 09:04
SUBULUSSALAM - Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, menerima laporan bahwa PT Asdal di Sultan Daulat masih membayar gaji pekerjanya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), Rp 1.350.000 per bulan.
“Tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak membayar pekerjanya sesuai UMP, karena besarannya telah ditetapkan oleh provinsi,” kata Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, kepada Serambi, Kamis (3/3) lalu.
Laporan yang dia terima, gaji yang dibayarkan perusahaan tersebut hanya Rp 750.000 per bulan. Selain itu, perusahaan tersebut juga terkesan mengabaikan keselamatan para pekerjanya.
“Ini saya liha ketika truk milik perusahaan itu kecelakaan. Pihak perusahaan tidak berupaya membawa karyawan yang mengalami cidera dengan ambulance, sehingga harus menunggu mobil perusahaan yang harus menempuh jarak puluhan kilometer dari TKP. Padahal puskesmas dekat kenapa tidak menggunakan ambulance saja,” pungkas Netap.
Tak hanya itu, dia juga melihat adanya sejumlah permasalahan lain yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat sekitar dan ini perlu segera dituntaskan. Netap meminta agar perusahan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar sebagaimana diatur undang-undang.
“Komisi B DPRK Subulussalam akan memanggil pihak perusahaan PT Asdal apabila masalah UMP dan berbagai masalah yang terjadi tidak tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Sesuai UMP
Sementara Area Manager PT Asdal Prima Lestari, Edison, yang dikonfirmasi Serambi membantah upah karyawan perusahaannya dibawah UMP. “Upah yang dibayarkan ke karyawan sudah sesuai dengan UMP,” tegas Edison.
Dia bahkan meminta agar soal upah ditanyakan saja langsung kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Subulussalam, termasuk ke bagian HRD PT Asdal. “Kalau soal upah kita sudah sesuai UMP, silakan tanyakan kepada dinas tenaga kerja atau kalau mau jelas datanglah ke perusahaan, kita terbuka kok,” kata Edison.
Edison pun mengatakan kalau karyawannya hanya mengalami cidera ringan saat truk mereka kecelakaan sehingga memungkinkan dibawa dengan mobil perusahaan. Dikatakan, perusahaan juga memiliki perikemanusiaan dan akan mengevakuasi dengan ambulan seandainya karyawan terkait luka parah.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Subulussalam Peroleh 1.000 Sertifikat Prona
Sun, Mar 6th 2011, 08:16
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Singkil mendapatkan jatah sertifikat prona pada tahun 2011 sebanyak 1.000 bidang tanah. Hal itu disampaikan, Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, Salihin Berutu, A.Ptnh kepada Serambi, Jumat (4/3) di Subulussalam.
Menurut Salihin, dari total sertifikat tersebut diberikan kepada lima kecamatan yang ada di Kota Subulussalam. Masing-masing kecamatan mendapat jatah sebanyak 200 lembar sertifikat. Sebaran sertifikat disesuaikan dengan desa-desa yang belum tersentuh, seperti daerah terpencil serta yang berdampingan dengan perusahaan pemilik HGU. Saat ini, pihak BPN Kota Subulussalam sedang melakukan proses pengukuran ke lokasi-lokasi yang mendapat jatah sertifikat prona.”Ini sudah proses pengukuran ke lapangan,” kata Salihin.
Salihin menambahkan, program nasional (Prona) sertifikat merupakan upaya untuk membantu masyarakat dalam memberikan status keabsahan atau legalitas terhadap kepemilikan tanah mereka. Program tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk menekan munculnya sengketa tanah di tengah masyarakat. Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat khususnya di daerah kecamatan pinggiran belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Diharapkan, agar ke depan pemerintah Kota Subulussalam dapat bekerjasama dengan pihak BPN dalam pemberian sertifikat kepada masyarakat dengan program daerah (proda). Sebab, jika hanya mengandalkan prona, jumlahnya sangat terbatas.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Singkil mendapatkan jatah sertifikat prona pada tahun 2011 sebanyak 1.000 bidang tanah. Hal itu disampaikan, Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, Salihin Berutu, A.Ptnh kepada Serambi, Jumat (4/3) di Subulussalam.
Menurut Salihin, dari total sertifikat tersebut diberikan kepada lima kecamatan yang ada di Kota Subulussalam. Masing-masing kecamatan mendapat jatah sebanyak 200 lembar sertifikat. Sebaran sertifikat disesuaikan dengan desa-desa yang belum tersentuh, seperti daerah terpencil serta yang berdampingan dengan perusahaan pemilik HGU. Saat ini, pihak BPN Kota Subulussalam sedang melakukan proses pengukuran ke lokasi-lokasi yang mendapat jatah sertifikat prona.”Ini sudah proses pengukuran ke lapangan,” kata Salihin.
Salihin menambahkan, program nasional (Prona) sertifikat merupakan upaya untuk membantu masyarakat dalam memberikan status keabsahan atau legalitas terhadap kepemilikan tanah mereka. Program tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk menekan munculnya sengketa tanah di tengah masyarakat. Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat khususnya di daerah kecamatan pinggiran belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Diharapkan, agar ke depan pemerintah Kota Subulussalam dapat bekerjasama dengan pihak BPN dalam pemberian sertifikat kepada masyarakat dengan program daerah (proda). Sebab, jika hanya mengandalkan prona, jumlahnya sangat terbatas.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 11 April 2011
Empat Camat Diangkat Jadi PPAT Sementara
Thu, Mar 3rd 2011, 09:08
SUBULUSSALAM - Empat camat kepala wilayah di lingkungan Pemko Subulussalam diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara). Penunjukan camat sebagai PPAT sementara tersebut dituangkan dalam SK BPN Aceh Nomor : 173/Kep-11.11/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 lalu.
Ke empat camat yang diangkat masing-masing, Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution, Camat Runding, Masri, Camat Penanggalan, Adi Mulyanto dan Camat Longkib Mawardi. Sejumlah warga menyambut baik penunjukan camat sebagai PPAT sementara mengingat selama ini banyak tanah masyarakat di pedesaan yang tidak memiliki surat-surat yang sah secara hukum. Sebab satu-satunya PPAT di Pemko Subulussalam hanya ada di Simpang Kiri dan Notaris.
Secara terpisah, Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution mengatakan sebagai Petugas Pembuat Akta Tanah Sementara, dia berjanji akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan pembuatan akta Tujuannya, kata Baginda agara masyarakat akan memiliki surat tanah yang sah secara hukum.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Empat camat kepala wilayah di lingkungan Pemko Subulussalam diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara). Penunjukan camat sebagai PPAT sementara tersebut dituangkan dalam SK BPN Aceh Nomor : 173/Kep-11.11/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 lalu.
Ke empat camat yang diangkat masing-masing, Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution, Camat Runding, Masri, Camat Penanggalan, Adi Mulyanto dan Camat Longkib Mawardi. Sejumlah warga menyambut baik penunjukan camat sebagai PPAT sementara mengingat selama ini banyak tanah masyarakat di pedesaan yang tidak memiliki surat-surat yang sah secara hukum. Sebab satu-satunya PPAT di Pemko Subulussalam hanya ada di Simpang Kiri dan Notaris.
Secara terpisah, Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution mengatakan sebagai Petugas Pembuat Akta Tanah Sementara, dia berjanji akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan pembuatan akta Tujuannya, kata Baginda agara masyarakat akan memiliki surat tanah yang sah secara hukum.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Camat Selesaikan Konflik Warga dengan PT Asdal
Thu, Mar 3rd 2011, 09:01
SUBULUSSALAM- Camat Sultan Daulat, Kota Subulussalam berhasil menuntaskan konflik antara warga empat desa masing-masing Sigrun, Lae Langge, Jabi-Jabi dan Suka Maju dengan perusahaan perkebunan PT Asdal Prima Lestari yang telah terkatung-katung selama sebelas tahun.
“Alhamdulillah setelah kita mediasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan PT Asdal dapat diselesaikan dengan baik,” kata Baginda Nasution, Camat Sultan Daulat, Baginda kepada Serambi , Rabu (2/3) kemarin.
Menurut Baginda, konflik antara masyarakat yang berujung penyanderaan kendaraan truk milik PT Asdal Prima Lestari berawal sejak tahun 20 April 1999 silam. Kala itu, keempat desa yang belum dimekarkan membuat kontrak kerja pengerasan jalan persawahan sepanjang 3,2 kilometer plus parit kiri kanan. Dalam hal ini warga melalui dana bantuan desa (Bandes) membayar perusahaan senilai Rp 70 juta kepada pihak perusahaan selaku rekanan. Namun pihak perusahaan dinilai mengingkari perjanjian lantaran tidak menuntaskan pekerjaan terkait.
Kasus tersebut sudah berkali-kali dipertanyakan masyarakat namun tidak mendapat penyelesaian sehingga menjadi konflik berkepanjangan. Di sisi lain, masyarakat sangat membutuhkan jalan untuk menuju ke lahan pertaniannya. Pihak perusahaan dikabarkan menawarkan mengembalikan uang senilai Rp 70 juta namun warga menolak dan menuntut pekerjaan dituntaskan. Pada tanggal 14 Februari lalu Muspika Sultan Daulat mengundang pihak perusahaan namun hanya diwakili bagian humas sehingga tidak dapat mengambil keputusan. Akibatnya, lanjut Baginda warga menjadi marah dan melakukan aksi dengan menyandera kendaraan milik PT Asdal selama dua hari.
Aksi yang mulai memanas membuat pihak Muspika Sultan Daulat kembali turun tangan untuk menengahi agar konflik yang lebih besar dapat dihindari. Dalam mediasi yang diprakarsai Muspika Sultan Daulat, akhirnya pihak perusahaan bersedia menuntaskan pekerjaan yang sempat terbengkalai selama sebelas tahun itu. Warga pun akhirnya melepas kembali kendaraan yang disandera. “Jadi sekarang ini alat berat PT Asdal sedang bekerja membuka jalan sesuai perjanjian. Dengan pembuatan jalan ini maka masyarakat di empat desa akan sangat terbantu perekonomiannya karena sudah ada akses ke lahan pertanian mereka,” ujar Baginda.
Sejumlah warga yang ditanyai Serambi mengaku sangat gembira dengan dibukanya jalan menuju lahan persawahan mereka. Seperti yang disampaikan Sehat, warga Lae Langge dan Parinto, Warga Jabi-Jabi. Menurut keduanya jalan tersebut akan menjangkau sekitar tiga ribu hektar hamparan sawah yang adapat menampung ribuan petani di sana. Karenanya, warga meminta agar Pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas terkait segera mengalokasikan dana untuk pembangunan irigasi teknis agar sawah tersebut dapat digarap petani.
“Sekarang saja sudah dibuka seluas tiga ratus hektar, kalau ada irigasi teknis maka ribuan hektar bisa digarap karena ini satu hamparan,” timpal Jadi warga Sigrun. (kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM- Camat Sultan Daulat, Kota Subulussalam berhasil menuntaskan konflik antara warga empat desa masing-masing Sigrun, Lae Langge, Jabi-Jabi dan Suka Maju dengan perusahaan perkebunan PT Asdal Prima Lestari yang telah terkatung-katung selama sebelas tahun.
“Alhamdulillah setelah kita mediasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan PT Asdal dapat diselesaikan dengan baik,” kata Baginda Nasution, Camat Sultan Daulat, Baginda kepada Serambi , Rabu (2/3) kemarin.
Menurut Baginda, konflik antara masyarakat yang berujung penyanderaan kendaraan truk milik PT Asdal Prima Lestari berawal sejak tahun 20 April 1999 silam. Kala itu, keempat desa yang belum dimekarkan membuat kontrak kerja pengerasan jalan persawahan sepanjang 3,2 kilometer plus parit kiri kanan. Dalam hal ini warga melalui dana bantuan desa (Bandes) membayar perusahaan senilai Rp 70 juta kepada pihak perusahaan selaku rekanan. Namun pihak perusahaan dinilai mengingkari perjanjian lantaran tidak menuntaskan pekerjaan terkait.
Kasus tersebut sudah berkali-kali dipertanyakan masyarakat namun tidak mendapat penyelesaian sehingga menjadi konflik berkepanjangan. Di sisi lain, masyarakat sangat membutuhkan jalan untuk menuju ke lahan pertaniannya. Pihak perusahaan dikabarkan menawarkan mengembalikan uang senilai Rp 70 juta namun warga menolak dan menuntut pekerjaan dituntaskan. Pada tanggal 14 Februari lalu Muspika Sultan Daulat mengundang pihak perusahaan namun hanya diwakili bagian humas sehingga tidak dapat mengambil keputusan. Akibatnya, lanjut Baginda warga menjadi marah dan melakukan aksi dengan menyandera kendaraan milik PT Asdal selama dua hari.
Aksi yang mulai memanas membuat pihak Muspika Sultan Daulat kembali turun tangan untuk menengahi agar konflik yang lebih besar dapat dihindari. Dalam mediasi yang diprakarsai Muspika Sultan Daulat, akhirnya pihak perusahaan bersedia menuntaskan pekerjaan yang sempat terbengkalai selama sebelas tahun itu. Warga pun akhirnya melepas kembali kendaraan yang disandera. “Jadi sekarang ini alat berat PT Asdal sedang bekerja membuka jalan sesuai perjanjian. Dengan pembuatan jalan ini maka masyarakat di empat desa akan sangat terbantu perekonomiannya karena sudah ada akses ke lahan pertanian mereka,” ujar Baginda.
Sejumlah warga yang ditanyai Serambi mengaku sangat gembira dengan dibukanya jalan menuju lahan persawahan mereka. Seperti yang disampaikan Sehat, warga Lae Langge dan Parinto, Warga Jabi-Jabi. Menurut keduanya jalan tersebut akan menjangkau sekitar tiga ribu hektar hamparan sawah yang adapat menampung ribuan petani di sana. Karenanya, warga meminta agar Pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas terkait segera mengalokasikan dana untuk pembangunan irigasi teknis agar sawah tersebut dapat digarap petani.
“Sekarang saja sudah dibuka seluas tiga ratus hektar, kalau ada irigasi teknis maka ribuan hektar bisa digarap karena ini satu hamparan,” timpal Jadi warga Sigrun. (kh)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 06 April 2011
26 Persen Penduduk Kota Subulussalam Miskin
Mon, Feb 21st 2011, 08:56
SUBULUSSALAM - Jumlah penduduk Kota Subulussalam yang hidup di bawah garis kemiskinan hingga kini mencapai 18.050 jiwa atau 26.80 persen dari total penduduk 69 ribu jiwa. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Subulussalam, M Ridwan dalam sambutannya pada acara pembukaan Musyawarah Rencana Aksi perempuan (Musrena) tingkat kecamatan se-Kota Subulussalam, Sabtu (19/2) di Hotel Grand Mitra, Subulussalam.
Kendati masih terbilang tinggi, namun angka tersebut dipastikan mengalami penurunan sejak tiga tahun terkahir ini di mana pada tahun 2007 angka kemiskinan penduduk Kota Subulussalam mencapai 30,16 persen dan tahun 2008 sebanyak 28,99 persen. “Ada penurunan sekitar dua ribu jiwa, tapi dengan angka yang saat ini menjadi “PR” bagi kita bagaimana agar kemiskinan ditekan sekecil mungkin melalui program-program peningkatan ekonomi kerakyatan,” kata Ridwan.
Berkaca dengan kondisi tersebut, Kepala Bappeda mengatakan, melalui Musrena diharapkan menjadi wadah pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga serta meminimalisir angka kemiskinan.
Selama ini diakui, minimnya peran perempuan di Kota Subulussalam dalam perencanaan pembangunan atau yang kerap disebut Musrenbang baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Bahkan, dalam kegiatan musrenbang keterlibatan perempuan masih di bawah 27 persen.
Lantaran itu, melalui Musrena yang baru pertama kali digelar di Subulussalam diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi kesejahteraan kaum perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pasalnya, peran perempuan dalam masalah kemiskinan sangat erat kaitannya sehingga keterlibatan kaum hawa juga sangat dibutuhkan. Sebab itu, Ridwan mengingatkan para peserta agar tidak menganggap sepele kegiatan Musrena tersebut namun hendaknya lebih fokus agar dapat membuahkan hasil.
Di sisi lain, Ridwan menyampaikan, sebelum digelar Musrena tingkat kecamatan se Kota Subulussalam, pihaknya juga telah melaksanakan Musrena tingka desa se Kota Subulussalam pada Sabtu 15 Februari lalu. Dari seluruh desa yang berjumlah 74 dalam lima kecamatan dibagi menjadi 13 regional. Musrena tingkat desa tersebut turut melibatkan Kaukus Perempuan Kota Subulussalam (KPKS) salah satu LSM perempuan sebagai fasilitator.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Jumlah penduduk Kota Subulussalam yang hidup di bawah garis kemiskinan hingga kini mencapai 18.050 jiwa atau 26.80 persen dari total penduduk 69 ribu jiwa. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Subulussalam, M Ridwan dalam sambutannya pada acara pembukaan Musyawarah Rencana Aksi perempuan (Musrena) tingkat kecamatan se-Kota Subulussalam, Sabtu (19/2) di Hotel Grand Mitra, Subulussalam.
Kendati masih terbilang tinggi, namun angka tersebut dipastikan mengalami penurunan sejak tiga tahun terkahir ini di mana pada tahun 2007 angka kemiskinan penduduk Kota Subulussalam mencapai 30,16 persen dan tahun 2008 sebanyak 28,99 persen. “Ada penurunan sekitar dua ribu jiwa, tapi dengan angka yang saat ini menjadi “PR” bagi kita bagaimana agar kemiskinan ditekan sekecil mungkin melalui program-program peningkatan ekonomi kerakyatan,” kata Ridwan.
Berkaca dengan kondisi tersebut, Kepala Bappeda mengatakan, melalui Musrena diharapkan menjadi wadah pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga serta meminimalisir angka kemiskinan.
Selama ini diakui, minimnya peran perempuan di Kota Subulussalam dalam perencanaan pembangunan atau yang kerap disebut Musrenbang baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Bahkan, dalam kegiatan musrenbang keterlibatan perempuan masih di bawah 27 persen.
Lantaran itu, melalui Musrena yang baru pertama kali digelar di Subulussalam diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi kesejahteraan kaum perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pasalnya, peran perempuan dalam masalah kemiskinan sangat erat kaitannya sehingga keterlibatan kaum hawa juga sangat dibutuhkan. Sebab itu, Ridwan mengingatkan para peserta agar tidak menganggap sepele kegiatan Musrena tersebut namun hendaknya lebih fokus agar dapat membuahkan hasil.
Di sisi lain, Ridwan menyampaikan, sebelum digelar Musrena tingkat kecamatan se Kota Subulussalam, pihaknya juga telah melaksanakan Musrena tingka desa se Kota Subulussalam pada Sabtu 15 Februari lalu. Dari seluruh desa yang berjumlah 74 dalam lima kecamatan dibagi menjadi 13 regional. Musrena tingkat desa tersebut turut melibatkan Kaukus Perempuan Kota Subulussalam (KPKS) salah satu LSM perempuan sebagai fasilitator.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)