SUNDAY, 10 JULY 2011 20:24
SUBULUSSALAM - Untuk pembangunan jalan sepanjang 16 kilometer aspal hotmix serta 12 kilometer pengerasan, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam mengarahkan Dana Penyesuaian Infrastruktur Prasarana Daerah (DPIPD) sebesar Rp 29,7 miliar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Walikota Subulussalam, Merah Sakti, mengatakan peningkatan infrastruktur jalan ke daerah-daerah yang selama ini masih terisolir diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. “Dana DPIPD untuk Pemko Subulussalam sudah kita terima sebesar Rp 29,7 miliar. Dana ini semuanya untuk peningkatan jalan,” katanya, tadi malam.
Program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan yang menghubungkan ibu kota ke desa-desa, kata walikota, merupakan program prioritas Pemko Subulussalam. Sebab, infrastruktur jalan tersebut merupakan sarana vital bagi masyarakat maupun peningkatan roda perekonomian di pedesaan.
Karena itu, lanjut Sakti, kucuran dana pemerintah pusat tersebut diarahkan menggarap peningkatan infrastruktur jalan ke daerah-daerah yang selama ini masih terisolir sepanjang 16 kilometer aspal hotmix serta 12 kilometer pengerasan.
Secara rinci disampaikan, jalan yang akan dibangun meliputi ruas ujung aspal Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat menuju Desa Dah, Kecamatan Runding sepanjang empat kilometer meter aspal hotmix dan 7,8 km pengerasan.
Kemudian, ujung Aspal Jalan Longkib menuju Ginasing, Kecamatan Longkib ditambah dua kilo meter pengaspalan dan 4,5 m pengerasan. Selanjutnya, kata Sakti, pengaspalan ruas Panglima Saman ke Lae Mate, Kecamatan Runding sepanjang 1,3 kilometer ditambah pengerasan 2,8 kilometer.
Sedangkan di Kecamatan Simpang Kiri, Desa Suka Makmur Bakal Buah akan dilanjutkan pengaspalan sampai ke Buluh Dori, sepanjang empat kilometer yang berbiaya sekitar Rp6 miliar.
“Jadi, semua dana DPIPD ini untuk pembangunan insfratruktur jalan, tidak ada untuk program lain, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau jalan sudah bagus warga akan mudah memasarkan hasil kebunnya seperti kelapa sawit atau karet, bukan seperti selama ini pertanian masyrakat dikuasai oleh tengkulak yang notabene lintah darat,” tandas Sakti.
Di sisi lain, Sakti mengatakan, Pemko Subulussalam mendapat kucuran dana untuk pembangunan kembali transmigrasi Suak Jampak tahun 2012 mendatang senilai Rp 12 miliar.
Hal itu berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Dirjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) belum lama ini di Yogyakarta. Dana tersebut, lanjut Sakti, akan dipergunakan untuk membenahi kembali daerah transmigrasi Suak Jampak yang telah ditinggalkan akibat konflik lalu.
Sumber Waspada.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar