Sun, May 8th 2011, 08:39
SUBULUSSALAM - Kalangan anggota DPRA mendukung upaya pemerintah untuk membangun ruas jalan tembus Gelombang (Kota Subulussalam) menuju Muara Situlen (Aceh Tenggara). Dukungan itu disampaikan Tim Pansus XI DPR Aceh, HT Syarifuddin saat menggelar pertemuan dengan pemerintah dan anggota DPRK Subulussalam, Jum’at (6/5) lalu di Grand Mitra Subulussalam Hotel.
Pertemuan yang dihadiri Asisten I Setdako Subulussalam, Rusdy Hasan, Kepala Bappeda, M Ridwan, Kabid Pembinaan dan Perlindungan hutan, Dinas Kehutanan, Ahmad Suryadin, dan Abdul Saman Sinaga, Kabag pemerintahan Setdako Subulussalam tersebut dimaksudkan untuk penyusunan Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh (RTRWA).
Syarifuddin menyampaikan jika dalam tahun ini qanun RTRW ini tidak tuntas maka tahun 2012 Aceh terancam dikenai sanksi insfratruktur senilai Rp 3 triliun. Karena itu, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat daerah diharapkan raqan RTRW tuntas sesuai rencana.
Dalam hal ini, Syarifuddin menyatakan sangat mendukung rencana pembangunan jalan tembus Subulussalam-Kutacane. Sebab, program tersebut semata untuk kepentingan masyarakat di kedua daerah yang bertetangga dan selama ini masih terisolir. Ia juga berjanji akan berjuang di legislatif guna memuluskan program pembangunan jalan itu.
Terkait masalah hutan lindung, Syarifuddin mengaku akan meninjau ke lapangan. Sebab, masalah tersebut juga terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia seperti Yogyakarta. “Itu di Yogyakarta ada perkampungan penduduk di dalam hutan lindung tapi tidak ada masalah, jadi ke depan masyarakat Aceh jangan mau gtertipu lagi, pembangunan jalan tetap dilaksanakan dan hutan juga tetap terjaga,” ujarnya.
Sebelumnya, para anggota DPRK Subulussalam meminta DPRA memfasilitasi sejumlah persoalan pembangunan di Kota Subulussalam yang kerap terbentur dengan masalah lingkungan. Seperti yang disampaikan Karlinus, wakil Ketua DPRK.
Selain jalan Gelombang Muara Situlen, Karlinus juga jalan Runding-Trumon, serta hutan di kawasan Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan. Karlinus juga meminta DPRA turun tangan memfasilitasi masalah penetapan tapal batas antara Kota Subulussalam dengan Aceh Selatan yang hingga kini masih berlarut-larut.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar