Mon, Jan 3rd 2011, 11:35
SUBULUSSALAM - Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Subulussalam yang membidangi perekonomian dinilai masih lemah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di samping itu, program-program yang telah dibuat juga tidak jelas hasilnya. Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, mencontohkan SKPD yang membidangi perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, UKM, Koperasi, perindustrian, dan pertanian. Menurut dia, sejauh ini instansi tersebut belum belum mampu membuat program yang bisa memotivasi masyarakat. Berbagai program peternakan yang dijalankan juga dinilainya belum berhasil.
“Contohnya program ayam petelur. Seharusnya dengan program tersebut dapat memotivasi warga di sekitar proyek untuk mengikuti, tapi ini tidak ada. Kalau hanya mengandalkan proyek yang dibangun pemerintah kapan bisa maju,” katanya kepada Serambi, Minggu (2/1). Tak hanya itu, Netap juga menyoroti keberadaan pabrik tepung tapioka yang hingga kini belum jelas pengoperasiaannya.Padahal pabrik yang dibangun dari dana Otsus tahun 2009 itu telah menguras anggaran hingga miliaran rupiah.
Netap mengungkapkan kalau dirinya pernah beberapa kali didatangi kelompok tani yang mengeluh karena tidak tahu harus kemana menjual ubi racun. “Padahal sebelumnya pemerintah mengimbau masyarakat untuk menanam ubi racun dan akan ditampung sebagai bahan baku pabrik tepung tapioka,” tandas Netap. Tak hanya itu, program Dinas Pertanian dan Perkebunan juga dinilai masih jauh dari harapan. Netap mencontohkan keberhasilan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dimana dengan anggaran hanya Rp 500 juta mampu menjadikan daerah tersebut sebagai swasembada beras.
Keberhasilan tersebut menurut Netap karena dinas terkait hanya sebagai motor penggerak sementara pelakunya adalah masyarakat. “Ini artinya, dinas mampu memberikan motivasi bagi petani untuk bertani,” kata politisi PKPI itu. Karena itu, menurut dia, Wali Kota Subulussalam harus segera melakukan mutasi terhadap para pejabatnya. Namun dalam penetapan pejabat, wali kota diingatkan agar lebih jeli sehingga tidak ada yang salah penempatan. “Orang yang ditempatkan harus sesuai dengan bidangnya dan memiliki komitmen untuk menjalankan program pembangunan,” demikian Netap.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar