Revitalisasi Perkebunan Rakyat
Sat, Jan 22nd 2011, 09:18
SUBULUSSALAM - Pemko Subulussalam diminta agar segera menindak lanjuti program revitalisasi perkebunan rakyat yang sebelumnya telah dicanangkan Pemerintah Aceh. Untuk itu, Pemko dalam waktu dekat ini akan segera membentuk tim guna melakukan verifikasi terhadap calon penerima kebun. Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, menyebutkan, sesuai dengan janji Gubernur, Subulussalam mendapatkan jatah seluas 2.000 hektare dari total 41.200 hektare kebun yang akan direvitalisasi. Kebun-kebun tersebut diperuntukkan kepada korban konflik dan kaum duafa.
“Saya mengusulkan agar pemerintah setempat melalui dinas terkait memplot dana sharing. Bila penting, dinas juga membentuk tim yang akan menangani program revitalisasi ini,” katanya kepada Serambi, Rabu (19/1). Netap menuturkan, program revitalisasi itu sebenarnya telah pernah didorong oleh DPD Apkasindo Kota Subulussalam pada tahun 2007. Namun belum dapat di-gol-kan karena berbagai kendala. Berdasarkan inventarisir dan verifikasi Apkasindo, setidaknya ada 6.500 hektar atau 2.750 petani yang harus direvitalisasi. “Jadi, ini momen bagi Pemerintah Subulussalam dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian rakyat di bidang perkebunan dan pertanian,” ucap Netap.
Wali Kota Subulussalam Merah Sakti yang ditanyai Kamis (20/1), menyatakan, pihaknya komit untuk mensejahterakan rakyat terutama para petani. Dalam menjalankan programtersebut, dia akan menurunkan tim terlebih dahulu untuk memverifikasi dan menginventarisir calon petani atau calon penerima bantuan. “Tujuannya agar para penerima manfaat benar-benar tepat sasaran alias tidak terjadi penerima bantuan ganda. Jangan sampai peneriman bantuan itu-itu saja, jadi kita harus verifikasi secara betul,” kata Sakti. Selain itu, Pemko Subulussalam juga harus meneliti terlebih dahulu zona-zona yang akan menjadi sasaran program serta komoditas yang akan direvitalisasi. Program revitalisasi akan disesuaikan dengan kecocokan kultur tanah dan topografi daerahnya.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 03 Maret 2011
Pemko Diminta Tindaklanjuti Revitalisasi Kebun Rakyat
Sat, Jan 22nd 2011, 09:02
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam diminta segera menindaklajuti program revitalisasi perkebunan rakyat di daerah tersebut sebagaimana telah dicanangkan Pemerintah Aceh yang dibuka Menteri BUMN, Mustafa Abubakar belum lama ini. Permintaan itu disampaikan ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, yang membidangi perkebunan dan pertanian kepada Serambi, Rabu (19/1) lalu. Menurut Netap, sesuai dengan janji Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Kota Subulussalammen mendapat jatah seluas 2.000 dari 41.200 hektare program revitalisasi yang diperuntukkan bagi para korban konflik dan kaum dhuafa. Dalam hal ini, Netap yang juga Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kota Subulussalam mengusulkan agar pemerintah setempat melalui dinas terkait memplot dana sharing. Bila penting, lanjut Netap, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Subulussalam membentuk tim yang akan menangani program revitalisasi tersebut.
Netap menambahkan, program revitalisasi ini sebenarnya telah pernah didorong oleh DPD Apkasindo Kota Subulussalam pada tahun 2007 namun belum dapat digolkan karena berbagai kendala. Berdasarkan inventarisir dan verifikasi Apkasindo, setidaknya ada 6.500 hektare atau 2.750 petani yang harus direvitalisasi.”Jadi, ini momen bagi pemerintah Subulussalam dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian rakyat di bidang perkebunan dan pertanian,” kata Netap. Menanggapi masalah tersebut, Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti yang ditanyai Serambi, Kamis (20/1) menyatakan komitmennya untuk kesejahteraan rakyat terutama para petani. Namun, dalam menjalankan program tersebut, Wali Kota Sakti mengaku akan menurunkan tim terlebih dahulu guna untuk memverifikasi dan menginventarisir calon petani atau calon penerima bantuan. Tujuannya, agar para penerima manfaat benar-benar tepat sasaran alias tidak terjadi penerima bantuan ganda.”Jangan sampai peneriman bantuan itu-itu saja, jadi kita harus verifikasi secara betul,” kata Sakti.
Selain itu, Pemko Subulussalam menurut Sakti juga harus meneliti terlebih dahulu zona-zona yang paling akan menjadi sasaran program serta komoditas yang akan direvitalisasi. Karena bukan hanya komuditas kelapa sawit atau coklat yang direvitalisasi namun akan disesuaikan dengan kecocokan kultur tanah dan topografi daerahnya. Upaya tersebut, lanjut Sakti, agar program yang dilaksanakan tidak sia-sia.”Karena kalau tidak tepat bisa saja tanamannya diserang hama makanya harus kita sesuaikan apa yang paling tepat dikembangkan, kan bukan hanya kelapa sawit, bisa saja karet atau kakao,” urai Sakti. Seperti diketahui, acara penanaman perdana program revitalisasi perkebunan rakyat ini dipusatkan di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Wilayah ini sebelumnya menjadi salah satu basis Gerakan Aceh Merdeka. Dalam program ini, tiga BUMN akan mengelola kebun milik rakyat serta menjadi penjamin kredit yang diterima oleh petani pemilik kebun dari BRI dan Bank Mandiri. Komoditas yang akan dikembangkan dalam program revitalisasi perkebunan rakyat ini adalah karet dan kelapa sawit.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam diminta segera menindaklajuti program revitalisasi perkebunan rakyat di daerah tersebut sebagaimana telah dicanangkan Pemerintah Aceh yang dibuka Menteri BUMN, Mustafa Abubakar belum lama ini. Permintaan itu disampaikan ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, yang membidangi perkebunan dan pertanian kepada Serambi, Rabu (19/1) lalu. Menurut Netap, sesuai dengan janji Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Kota Subulussalammen mendapat jatah seluas 2.000 dari 41.200 hektare program revitalisasi yang diperuntukkan bagi para korban konflik dan kaum dhuafa. Dalam hal ini, Netap yang juga Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kota Subulussalam mengusulkan agar pemerintah setempat melalui dinas terkait memplot dana sharing. Bila penting, lanjut Netap, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Subulussalam membentuk tim yang akan menangani program revitalisasi tersebut.
Netap menambahkan, program revitalisasi ini sebenarnya telah pernah didorong oleh DPD Apkasindo Kota Subulussalam pada tahun 2007 namun belum dapat digolkan karena berbagai kendala. Berdasarkan inventarisir dan verifikasi Apkasindo, setidaknya ada 6.500 hektare atau 2.750 petani yang harus direvitalisasi.”Jadi, ini momen bagi pemerintah Subulussalam dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian rakyat di bidang perkebunan dan pertanian,” kata Netap. Menanggapi masalah tersebut, Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti yang ditanyai Serambi, Kamis (20/1) menyatakan komitmennya untuk kesejahteraan rakyat terutama para petani. Namun, dalam menjalankan program tersebut, Wali Kota Sakti mengaku akan menurunkan tim terlebih dahulu guna untuk memverifikasi dan menginventarisir calon petani atau calon penerima bantuan. Tujuannya, agar para penerima manfaat benar-benar tepat sasaran alias tidak terjadi penerima bantuan ganda.”Jangan sampai peneriman bantuan itu-itu saja, jadi kita harus verifikasi secara betul,” kata Sakti.
Selain itu, Pemko Subulussalam menurut Sakti juga harus meneliti terlebih dahulu zona-zona yang paling akan menjadi sasaran program serta komoditas yang akan direvitalisasi. Karena bukan hanya komuditas kelapa sawit atau coklat yang direvitalisasi namun akan disesuaikan dengan kecocokan kultur tanah dan topografi daerahnya. Upaya tersebut, lanjut Sakti, agar program yang dilaksanakan tidak sia-sia.”Karena kalau tidak tepat bisa saja tanamannya diserang hama makanya harus kita sesuaikan apa yang paling tepat dikembangkan, kan bukan hanya kelapa sawit, bisa saja karet atau kakao,” urai Sakti. Seperti diketahui, acara penanaman perdana program revitalisasi perkebunan rakyat ini dipusatkan di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Wilayah ini sebelumnya menjadi salah satu basis Gerakan Aceh Merdeka. Dalam program ini, tiga BUMN akan mengelola kebun milik rakyat serta menjadi penjamin kredit yang diterima oleh petani pemilik kebun dari BRI dan Bank Mandiri. Komoditas yang akan dikembangkan dalam program revitalisasi perkebunan rakyat ini adalah karet dan kelapa sawit.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Walhi Diminta tak Halangi Pembangunan Jalan
Sat, Jan 22nd 2011, 09:03
SUBULUSSALAM - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) diminta tidak lagi mempermasalahkan rencana pemerintah untuk membangun ruas jalan tembus Gelombang (Kota Subulussalam) - Muara Situlen (Aceh Tenggara). Sebab, program tersebut semata untuk kepentingan masyarakat di kedua daerah yang bertetangga dan selama ini masih terisolir. Permintaah itu disampaikan Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti, kepada Serambi, Kamis (20/1) di ruang kerjanya. Sakti mengatakan, dengan dibangunnya jalan tembus tersebut, bukan saja telah membebaskan daerah itu dari keterisolirannya, tentunya tanpa merusak hutan lindung TNGL. Tapi, secara sosial ekonomi menguntungkan masyarakat yang bertetangga. Dikatakan, selama ini masyarakat Kota Subulussalam maupun Aceh Tenggara kesulitan akibat kondisi kedua daerah tersebut yang masih terisolasi. Sebab masyarakat yang hendak menuju ke Kutacane haru menempuh perjalanan kea rah Sumatera Utara melalui Kutabuluh, Sidikalang atau Tiga Lingga, Kabupaten Tanah Karo yang waktunya mencapai tujuh jam. Padahal, andai saja jalan Gelombang-Muara Situlen tersebut sudah dapat dilalui maka jarak tempuh semakin pendek yaitu hanya dua jam perjalanan darat.
Karena itu, Sakti berharap agar ruas jalan yang menghubungkan Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Tenggara sepanjang 110 kilometer itu bisa dibangun tahun ini. Mengenai kekhawatiran walhi maupun LSM pemerhati lingkungan karena dianggap dapat merusak lingkungan hidup terutama kawasan hutan lindung dan TNGL, Sakti mengatakan bisa dilakukan pengawasan. Bila penting, lanjut Sakti, pihak terkait membangun pos penjagaan di kawasan tersebut. Warga Subulussalam, Sapri Tinambunan mengatakan, pembangunan jalan Subulussalam-Kutacane sudah lama dinantikan masyarakat namun sampai sekarang selalu gagal. Sapri mengatakan, pada prinsipnya ruas tersebut telah ada sejak puluhan tahun lalu sehingga saat ini pemerintah tinggal meningkatkan melalui pengaspalan. Persoalan adanya ketakutan dari aktivis lingkungan hidup menurut Sapri tidak harus menggagalkan pembangunan tapi bisa melalui pengawasan. Malah, kata Sapri, dengan adanya jalan di tengah hutan TNGL itu, secara tidak angsung akan mempermudah petugas mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap ancaman perambah hutan lindung tersebut.
Sapri memberi contoh, keperihatinan terhadap kecelakaan lalu lintas bukan berarti masyarakat dilarang membeli kendaraan atau mengendara tapi yang dilakukan adalah menerapkan aturan, memasang rambu lalu lintas serta menindak para pelanggarnya. Pun demikian dengan persoalan jalan yang dikuatirkan dapat merusak lingkungan. “Jadi kalau ada kekhawatiran bahwa pembangunan jalan merusak lingkungan, silakan diawasi, buat pos pemantauan di lokasi itu jangan cuma diam di Banda Aceh. Sebab menurut saya, tanpa jalan itupun kalau tidak ada pengawasan juga bisa saja dirusak. Jadi intinya, lakukan pengawasan, tangkap pelakunya kalau memang ada kasus tersebut,” tegas Sapri dan diamini warga lainnya. Seperti pemberitaan sebelumnya, rencana pembangunan ruas jalan tembus Gelombang (Kota Subulussalam) - Muara Situlen (Aceh Tenggara) tampaknya belum dapat terealisasi pada anggaran tahun 2011 lantaran terbentur dengan permasalahan lingkungan. Bahkan akibat hal ini, sebesar Rp 4 miliar dana dari Otonomi khusus (Otsus) tahun 2010 yang sejatinya dibangunkan untuk jalan tersebut gagal ditender.”Gara-gara masalah ini Rp 4 miliar dana otsus Subulussalam lenyap, yang rugi jelas masyarakat,” kata Kepala Bappeda, Kota Subulussalam, M Ridwan.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) diminta tidak lagi mempermasalahkan rencana pemerintah untuk membangun ruas jalan tembus Gelombang (Kota Subulussalam) - Muara Situlen (Aceh Tenggara). Sebab, program tersebut semata untuk kepentingan masyarakat di kedua daerah yang bertetangga dan selama ini masih terisolir. Permintaah itu disampaikan Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti, kepada Serambi, Kamis (20/1) di ruang kerjanya. Sakti mengatakan, dengan dibangunnya jalan tembus tersebut, bukan saja telah membebaskan daerah itu dari keterisolirannya, tentunya tanpa merusak hutan lindung TNGL. Tapi, secara sosial ekonomi menguntungkan masyarakat yang bertetangga. Dikatakan, selama ini masyarakat Kota Subulussalam maupun Aceh Tenggara kesulitan akibat kondisi kedua daerah tersebut yang masih terisolasi. Sebab masyarakat yang hendak menuju ke Kutacane haru menempuh perjalanan kea rah Sumatera Utara melalui Kutabuluh, Sidikalang atau Tiga Lingga, Kabupaten Tanah Karo yang waktunya mencapai tujuh jam. Padahal, andai saja jalan Gelombang-Muara Situlen tersebut sudah dapat dilalui maka jarak tempuh semakin pendek yaitu hanya dua jam perjalanan darat.
Karena itu, Sakti berharap agar ruas jalan yang menghubungkan Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Tenggara sepanjang 110 kilometer itu bisa dibangun tahun ini. Mengenai kekhawatiran walhi maupun LSM pemerhati lingkungan karena dianggap dapat merusak lingkungan hidup terutama kawasan hutan lindung dan TNGL, Sakti mengatakan bisa dilakukan pengawasan. Bila penting, lanjut Sakti, pihak terkait membangun pos penjagaan di kawasan tersebut. Warga Subulussalam, Sapri Tinambunan mengatakan, pembangunan jalan Subulussalam-Kutacane sudah lama dinantikan masyarakat namun sampai sekarang selalu gagal. Sapri mengatakan, pada prinsipnya ruas tersebut telah ada sejak puluhan tahun lalu sehingga saat ini pemerintah tinggal meningkatkan melalui pengaspalan. Persoalan adanya ketakutan dari aktivis lingkungan hidup menurut Sapri tidak harus menggagalkan pembangunan tapi bisa melalui pengawasan. Malah, kata Sapri, dengan adanya jalan di tengah hutan TNGL itu, secara tidak angsung akan mempermudah petugas mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap ancaman perambah hutan lindung tersebut.
Sapri memberi contoh, keperihatinan terhadap kecelakaan lalu lintas bukan berarti masyarakat dilarang membeli kendaraan atau mengendara tapi yang dilakukan adalah menerapkan aturan, memasang rambu lalu lintas serta menindak para pelanggarnya. Pun demikian dengan persoalan jalan yang dikuatirkan dapat merusak lingkungan. “Jadi kalau ada kekhawatiran bahwa pembangunan jalan merusak lingkungan, silakan diawasi, buat pos pemantauan di lokasi itu jangan cuma diam di Banda Aceh. Sebab menurut saya, tanpa jalan itupun kalau tidak ada pengawasan juga bisa saja dirusak. Jadi intinya, lakukan pengawasan, tangkap pelakunya kalau memang ada kasus tersebut,” tegas Sapri dan diamini warga lainnya. Seperti pemberitaan sebelumnya, rencana pembangunan ruas jalan tembus Gelombang (Kota Subulussalam) - Muara Situlen (Aceh Tenggara) tampaknya belum dapat terealisasi pada anggaran tahun 2011 lantaran terbentur dengan permasalahan lingkungan. Bahkan akibat hal ini, sebesar Rp 4 miliar dana dari Otonomi khusus (Otsus) tahun 2010 yang sejatinya dibangunkan untuk jalan tersebut gagal ditender.”Gara-gara masalah ini Rp 4 miliar dana otsus Subulussalam lenyap, yang rugi jelas masyarakat,” kata Kepala Bappeda, Kota Subulussalam, M Ridwan.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Lintas Subulussalam-Kutacane Masih Terhambat
Thu, Jan 20th 2011, 08:49
SUBULUSSALAM - Rencana pembangunan ruas jalan tembus Gelombang (Kota Subulussalam)-Muara Situlen (Aceh Tenggara) tampaknya belum dapat terealisasi pada anggaran tahun 2011 lantaran terbentur dengan permasalahan lingkungan.
“Tampaknya masih ada hambatan lingkungan dengan Walhi,” kata Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti saat dikonfirmasi Serambi Selasa (18/1) usai menandatangani kesepakatan KUA PPAS di gedung dewan setempat.
Ruas jalan yang menghubungkan Subulussalam-Aceh Tenggara sepanjang 110 kilometer itu dikabarkan akan melintasi hutan lindung Leuser sehingga mendapat protes dari pemerhati lingkungan. Karena itu, saat ini Pemerintah Kota Subulussalam melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan berupaya untuk mencari solusi seperti dengan meninjau ulang RTRW sehingga jalan yang sangat dibutuhkan oleh manusia tersebut dapat diwujudkan.
“Kemungkinan kita terbentur dengan pihak Walhi, makanya nanti akan kita cari celah seperti meninjau kembali RTRW melalui dinas perkebunan dan kehutanan,” tandas Merah Sakti yang didampingi Ketua Komisi B DPRK, Netap Ginting.
Seperti sering diberitakan, guna meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kota Subulussalam melalui dana APBA berencana membangun jalan tembus Subulussalam-Kutacane. Program tersebut sangat berdampak positif terhadap roda perekonomian masyarakat di kedua daerah.
Mengenai hal ini juga pernah dilontarkan oleh Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Ir Iskandar M.Sc. Namun, program ini ditentang oleh aktivis lingkungan hidup karena dinilai dapat merusak ekosistem di kawasan hutan lindung dan TNGL.
Di sisi lain, puluhan ribu masyarakat Kota Subulussalam dan Aceh Tenggara sangat mendambakan terealisasinya jalan tembus tersebut. Selama ini, satu-satunya jalan utama yang menghubungkan dua kabupaten bertetangga itu harus melewati Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Dairi atau Tiga Lingga, Kabanjahe) dengan jarak tempuh tujuh jam perjalanan.
Sementara apabila jalan Muara Situlen dibuka, maka jarak tempuh Subulussalam Kutacane hanya dua jam perjalanan darat. “Kalau jalan ini jadi dibangun akan sangat membantu perekonomian masyarakat dan kemajuan daerah. Perlu diketahui bahwa hajat hidup manusia lebih penting dibanding hewan,” tegas Sapri Tinambunan, warga Sultan Daulat.
Menurut Sapri, sebenarnya jalan tembus Subulussalam-Kutacane melalui desa Kampung Bakti itu hanya perlu diperluas saja, karena badan jalannya sudah ada. Jika program itu terwujud, Sapri menilai akan berdampak positif terhadap daerah khususnya Kecamatan Sultan Daulat yang akan menjadi daerah transit.
Selain jalur Subulussalam-Kutacane, sejumlah masyarakat setempat juga meminta pemerintah segera merealisasikan jalur Runding-Bulusema, Aceh Selatan dan Runding-Kuala Baru, Aceh Singkil. Kedua ruas tersebut telah lama direncanakan namun sampai sekarang terkatung-katung oleh berbagai masalah.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Rencana pembangunan ruas jalan tembus Gelombang (Kota Subulussalam)-Muara Situlen (Aceh Tenggara) tampaknya belum dapat terealisasi pada anggaran tahun 2011 lantaran terbentur dengan permasalahan lingkungan.
“Tampaknya masih ada hambatan lingkungan dengan Walhi,” kata Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti saat dikonfirmasi Serambi Selasa (18/1) usai menandatangani kesepakatan KUA PPAS di gedung dewan setempat.
Ruas jalan yang menghubungkan Subulussalam-Aceh Tenggara sepanjang 110 kilometer itu dikabarkan akan melintasi hutan lindung Leuser sehingga mendapat protes dari pemerhati lingkungan. Karena itu, saat ini Pemerintah Kota Subulussalam melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan berupaya untuk mencari solusi seperti dengan meninjau ulang RTRW sehingga jalan yang sangat dibutuhkan oleh manusia tersebut dapat diwujudkan.
“Kemungkinan kita terbentur dengan pihak Walhi, makanya nanti akan kita cari celah seperti meninjau kembali RTRW melalui dinas perkebunan dan kehutanan,” tandas Merah Sakti yang didampingi Ketua Komisi B DPRK, Netap Ginting.
Seperti sering diberitakan, guna meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kota Subulussalam melalui dana APBA berencana membangun jalan tembus Subulussalam-Kutacane. Program tersebut sangat berdampak positif terhadap roda perekonomian masyarakat di kedua daerah.
Mengenai hal ini juga pernah dilontarkan oleh Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Ir Iskandar M.Sc. Namun, program ini ditentang oleh aktivis lingkungan hidup karena dinilai dapat merusak ekosistem di kawasan hutan lindung dan TNGL.
Di sisi lain, puluhan ribu masyarakat Kota Subulussalam dan Aceh Tenggara sangat mendambakan terealisasinya jalan tembus tersebut. Selama ini, satu-satunya jalan utama yang menghubungkan dua kabupaten bertetangga itu harus melewati Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Dairi atau Tiga Lingga, Kabanjahe) dengan jarak tempuh tujuh jam perjalanan.
Sementara apabila jalan Muara Situlen dibuka, maka jarak tempuh Subulussalam Kutacane hanya dua jam perjalanan darat. “Kalau jalan ini jadi dibangun akan sangat membantu perekonomian masyarakat dan kemajuan daerah. Perlu diketahui bahwa hajat hidup manusia lebih penting dibanding hewan,” tegas Sapri Tinambunan, warga Sultan Daulat.
Menurut Sapri, sebenarnya jalan tembus Subulussalam-Kutacane melalui desa Kampung Bakti itu hanya perlu diperluas saja, karena badan jalannya sudah ada. Jika program itu terwujud, Sapri menilai akan berdampak positif terhadap daerah khususnya Kecamatan Sultan Daulat yang akan menjadi daerah transit.
Selain jalur Subulussalam-Kutacane, sejumlah masyarakat setempat juga meminta pemerintah segera merealisasikan jalur Runding-Bulusema, Aceh Selatan dan Runding-Kuala Baru, Aceh Singkil. Kedua ruas tersebut telah lama direncanakan namun sampai sekarang terkatung-katung oleh berbagai masalah.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 14 Februari 2011
Besok, DPRK Subulussalam Bahas KUA-PPAS
Sun, Jan 16th 2011, 09:57
SUBULUSSALAM - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK Subulussalam tahun 2011, dilaksanana Senin besok. Penundaan tersebut lantaran adanya kekurangan dalam PPAS pada tujuh SKPD yang baru dibentuk dalam mutasi lalu. “Ditunda sampai Senin (17/1) karena ada tujuh SKPD yang masih perlu disempurnakan PPAS-nya,” kata anggota Banggar DPRK Subulussalam, Netap Ginting, kepada Serambi, Jumat (14/1).
Netap mengatakan, sejak 25 Desember tahun lalu, KUA-PPAS telah masuk ke DPRK Subulussalam. dalam dokumen tersebut mencantumkan SKPD yang ada saat itu. Namun, karena adanya mutasi yang digelar Jumat pekan lalu, sehingga terjadi penambahan tujuh SKPK yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Majelis Permusyawatan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA), kantor arsip dan perpustakaan, Baitul Mall, kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.”Sementara pada KUA-PPAS yang lama tujuh SKPK ini belum tercantum sehingga harus disempurnakan,” terang Netap.
Dikatakan, pihak eksekutif hanya perlu menyempurkan PPAS tujuh SKPK sedangkan KUA telah tuntas dibahas. Pembahasan tersebut, lanjut Netap akan digelar kembali pada Senin depan sehingga diharapkan pada hari Selasa sudah dapat dilakukan penandatangan berita acara kesepakatan eksekutif dengan DPRK. Netap pun mengaku optimis jika jadwal yang telah ditetapkan Badan musyawarah (Banmus) terkait pembahasan APBK Subulussalam tercapai.
Berdasarkan data yang diperoleh, APBK Kota Subulussalam tahun 2011 ini sebesar Rp 286 miliar lebih. Itu belum termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 7 miliar. Sesuai jadwal, penyampaian dokumen RAPERDA APBK dan RAPERDA penjabaran APBK untuk dievaluasi pada tanggal 31 Januari mendatang.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK Subulussalam tahun 2011, dilaksanana Senin besok. Penundaan tersebut lantaran adanya kekurangan dalam PPAS pada tujuh SKPD yang baru dibentuk dalam mutasi lalu. “Ditunda sampai Senin (17/1) karena ada tujuh SKPD yang masih perlu disempurnakan PPAS-nya,” kata anggota Banggar DPRK Subulussalam, Netap Ginting, kepada Serambi, Jumat (14/1).
Netap mengatakan, sejak 25 Desember tahun lalu, KUA-PPAS telah masuk ke DPRK Subulussalam. dalam dokumen tersebut mencantumkan SKPD yang ada saat itu. Namun, karena adanya mutasi yang digelar Jumat pekan lalu, sehingga terjadi penambahan tujuh SKPK yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Majelis Permusyawatan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA), kantor arsip dan perpustakaan, Baitul Mall, kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.”Sementara pada KUA-PPAS yang lama tujuh SKPK ini belum tercantum sehingga harus disempurnakan,” terang Netap.
Dikatakan, pihak eksekutif hanya perlu menyempurkan PPAS tujuh SKPK sedangkan KUA telah tuntas dibahas. Pembahasan tersebut, lanjut Netap akan digelar kembali pada Senin depan sehingga diharapkan pada hari Selasa sudah dapat dilakukan penandatangan berita acara kesepakatan eksekutif dengan DPRK. Netap pun mengaku optimis jika jadwal yang telah ditetapkan Badan musyawarah (Banmus) terkait pembahasan APBK Subulussalam tercapai.
Berdasarkan data yang diperoleh, APBK Kota Subulussalam tahun 2011 ini sebesar Rp 286 miliar lebih. Itu belum termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 7 miliar. Sesuai jadwal, penyampaian dokumen RAPERDA APBK dan RAPERDA penjabaran APBK untuk dievaluasi pada tanggal 31 Januari mendatang.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Jalan Provinsi di Subulussalam Rusak Parah
Sun, Jan 16th 2011, 10:07
SUBULUSSALAM - Belasan kilometer jalan provinsi pada ruas Kota Subulussalam menuju Kecamatan Runding sejak dua tahun terakhir ini rusak parah. Kondisi itu menyebabkan pengendara yang melintas harus hati-hati karena khawatir terjadi kecelakaan lalulintas.
Pantauan Serambi, Sabtu (15/1) kerusakan jalan telah terjadi sejak di persimpang tugu Subulussalam hingga Simpang Suka Makmur. Kondisi terparah terjadi sejak dari turunan depan Puskesmas Simpang Kiri hingga Tanjakan Sikalondang, dan sebahagian besar badan jalannya “kriting” dengan lubang-lubang yang menganga hingga dua meter. Kedalaman lubang yang mencapai 25 centometer membuat kendaraan berbodi kecil kesulitan melintas.
Lubang jalan lainnya menghiasi hingga ke Desa Kampung Badar dan Teladan Baru. Tidak hanya itu, kondisi jalan yang sangat vital bagi masyarakat Kota Subulussalam bagai tak bertuan karena tampak semak-semak yang mempersempit ruas jalan. Warga mengaku akibat buruknya sarana jalan tersebut telah banyak mencelakakan pengendara khususnya pengendara motor terutama musim penghujan dan malam hari.”Sering kecelakaan karena banyak lubang besar,” kata Syamsuddin, salah seorang pengendara.
Kondisi serupa juga terjadi pada ruas jalan nasional Subulussalam-Tapaktuan. Selain sudah banyak berlubang juga terdapat badan jalan amblas seperti di simpang Jongkong, Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat dan Kedabuhen, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan. Kecuali itu, di pinggiran jalan semak rumput mulai menyempit ke badan jalan. Lubang-lubang juga menghiasi jalan dua jalur Kota Subulussalam. Karena itu, warga mendesak pemerintah provinsi agar segera memperhatikan kondisi jalan tersebut sebelum menimbulkan korban.
Selain itu, Pemerintah Kota Subulussalam diminta agar mengalokasikan dana untuk mengaspal sejumlah badan jalan di pusat kota. Seperti jalan di Lorong Kombih, Subulussalam Utara. Sepanjang 200 meter ruas yang menghubungkan Jalan Pertemuan ke Malikussaleh kini rusak parah. Kondisi yang sama juga dikeluhkan masyarakat yang bermukim di lorong Cinta Dame atau Jalan Lae Mate, Subulussalam Barat. Di sana ada sepanjang 250 meter jalan masih berupa tanah hingga menjadi “bubur lumpur” saat musim penghujan.”Kalau hujan seperti bubur lah lumpurnya,” kata Ali Basya, warga setempat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Subulussalam, Anasri, yang ditanyai mengatakan untuk ruas jalan provinsi sudah pernah diusulkan. Kendati demikian, pihaknya akan kembali mengusulkan kepada pemerintah provinsi pada anggaran 2011 ini. Sementara jalan di seputaran ibu kota seperti Cepu Indah, Lorong Kombih, lorong Cinta Damai dan Murni akan diplot dalam APBK Subulussalam.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Belasan kilometer jalan provinsi pada ruas Kota Subulussalam menuju Kecamatan Runding sejak dua tahun terakhir ini rusak parah. Kondisi itu menyebabkan pengendara yang melintas harus hati-hati karena khawatir terjadi kecelakaan lalulintas.
Pantauan Serambi, Sabtu (15/1) kerusakan jalan telah terjadi sejak di persimpang tugu Subulussalam hingga Simpang Suka Makmur. Kondisi terparah terjadi sejak dari turunan depan Puskesmas Simpang Kiri hingga Tanjakan Sikalondang, dan sebahagian besar badan jalannya “kriting” dengan lubang-lubang yang menganga hingga dua meter. Kedalaman lubang yang mencapai 25 centometer membuat kendaraan berbodi kecil kesulitan melintas.
Lubang jalan lainnya menghiasi hingga ke Desa Kampung Badar dan Teladan Baru. Tidak hanya itu, kondisi jalan yang sangat vital bagi masyarakat Kota Subulussalam bagai tak bertuan karena tampak semak-semak yang mempersempit ruas jalan. Warga mengaku akibat buruknya sarana jalan tersebut telah banyak mencelakakan pengendara khususnya pengendara motor terutama musim penghujan dan malam hari.”Sering kecelakaan karena banyak lubang besar,” kata Syamsuddin, salah seorang pengendara.
Kondisi serupa juga terjadi pada ruas jalan nasional Subulussalam-Tapaktuan. Selain sudah banyak berlubang juga terdapat badan jalan amblas seperti di simpang Jongkong, Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat dan Kedabuhen, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan. Kecuali itu, di pinggiran jalan semak rumput mulai menyempit ke badan jalan. Lubang-lubang juga menghiasi jalan dua jalur Kota Subulussalam. Karena itu, warga mendesak pemerintah provinsi agar segera memperhatikan kondisi jalan tersebut sebelum menimbulkan korban.
Selain itu, Pemerintah Kota Subulussalam diminta agar mengalokasikan dana untuk mengaspal sejumlah badan jalan di pusat kota. Seperti jalan di Lorong Kombih, Subulussalam Utara. Sepanjang 200 meter ruas yang menghubungkan Jalan Pertemuan ke Malikussaleh kini rusak parah. Kondisi yang sama juga dikeluhkan masyarakat yang bermukim di lorong Cinta Dame atau Jalan Lae Mate, Subulussalam Barat. Di sana ada sepanjang 250 meter jalan masih berupa tanah hingga menjadi “bubur lumpur” saat musim penghujan.”Kalau hujan seperti bubur lah lumpurnya,” kata Ali Basya, warga setempat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Subulussalam, Anasri, yang ditanyai mengatakan untuk ruas jalan provinsi sudah pernah diusulkan. Kendati demikian, pihaknya akan kembali mengusulkan kepada pemerintah provinsi pada anggaran 2011 ini. Sementara jalan di seputaran ibu kota seperti Cepu Indah, Lorong Kombih, lorong Cinta Damai dan Murni akan diplot dalam APBK Subulussalam.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 01 Februari 2011
PAM Subulussalam Akan Dikelola DPU
Wed, Jan 12th 2011, 17:40
SUBULUSSALAM – Pengelolaan Perusahaan Air Minum (PAM) di Kota Subulussalam mulai tahun 2011 ini akan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat. Tujuannya agar pengelolaan air bersih di Kota Subulussalam semakin maksimal. ”Kita sudah rencanakan kalau PAM Subulussalam akan dikelola di bawah dinas PU,” kata Anasri, ST, Pj. Kepala Dinas PU Kota Subulussalam, kepada serambinews.com, Rabu (12/1/2011).
Menurut Anasri, PDAM Subulussalam saat ini belum mandiri karena berbagai hal seperti keterbatasan infrastruktur dan masih minimnya pendapatan. Dalam hal ini, status kepala PDAM akan ditetapkan sebagai direksi teknis. Anasri pun mengakui kalau persoalan PDAM Kota Subulussalam bukan pada masalah pengelolaan. Karena untuk tahun ini pihaknya mengusulkan dana operasional PDAM Subulussalam sebesar Rp 500 juta. ”Mudah-mudahan nanti dapat disetujui oleh dewan, ” ujar Anasri. (khalidin)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM – Pengelolaan Perusahaan Air Minum (PAM) di Kota Subulussalam mulai tahun 2011 ini akan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat. Tujuannya agar pengelolaan air bersih di Kota Subulussalam semakin maksimal. ”Kita sudah rencanakan kalau PAM Subulussalam akan dikelola di bawah dinas PU,” kata Anasri, ST, Pj. Kepala Dinas PU Kota Subulussalam, kepada serambinews.com, Rabu (12/1/2011).
Menurut Anasri, PDAM Subulussalam saat ini belum mandiri karena berbagai hal seperti keterbatasan infrastruktur dan masih minimnya pendapatan. Dalam hal ini, status kepala PDAM akan ditetapkan sebagai direksi teknis. Anasri pun mengakui kalau persoalan PDAM Kota Subulussalam bukan pada masalah pengelolaan. Karena untuk tahun ini pihaknya mengusulkan dana operasional PDAM Subulussalam sebesar Rp 500 juta. ”Mudah-mudahan nanti dapat disetujui oleh dewan, ” ujar Anasri. (khalidin)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)