Sat, May 7th 2011, 09:19
SUBULUSSALAM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh mencium adanya indikasi praktik kartel dalam bisnis perkebunan di Aceh, terutama di kawasan barat dan selatan Aceh. “Saya mendapatkan informasi itu dari laporan pengusaha dan Kadin Kota Subulussalam,” kata Ketua Kadin Aceh, Firmandez, awal pekan lalu.
Laporan yang dia terima, hampir semua kegiatan pekerjaan di bidang perkebunan dikelola oleh anak perusahaan perkebunan. Akibatnya, nilai tambah bagi daerah dan masyarakat setempat menjadi sedikit.
“Berikanlah kesempatan kepada pengusaha lokal untuk ikut dalam pekerjaan yang ada, jangan semua diborong oleh anak perusahaan,” tandasnya. Menurut Firmandez, dalam dunia industri kelapa sawit, pelibatan pengusaha lokal sangat dimungkinkan mengingat cukup banyaknya kegiatan yang dilakukan, seperti pembibitan atau pengadaan bibit, pengangkutan, land clearing (pembersihan lahan), atau pekerjaan lainnya.
“Kita mengingatkan perusahaan perkebunan yang ada di Aceh, terutama di Subulussalam dan Singkil, agar jangan melakukan praktik kartel, jika ini terjadi silakan laporkan kepada KPPU,” tandasnya.
Di samping itu, Firmandez juga mengingatkan perusahaan perkebunan dan industri yang ada di Subulussalam dan Singkil agar mematuhi Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan menenderkan kegiatan pekerjaan sesuai aturan. “Dalam hal ini, pemerintah daerah bersama asosiasi pengusaha kita minta ikut mengawasi,” imbuhnya.
Firmandez juga mendesak program Corporate Social Responsibility (CSR) benar-benar dilakukan. Dana CSR tidak boleh digunakan ke luar derah, namun harus dimanfaatkan di daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi.
“Kita bukan tidak mendukung investor, tapi harus ada manfaatnya bagi daerah, CSR harus berjalan dan jangan melakukan praktik kartel. Sejauh ini saya melihat banyak perusahaan yang melakukan praktik tersebut,” pungkasnya.
Secara terpisah, Ketua Organda Subulussalam, Bahagia Maha meminta perusahaan perkebunan dan industri yang ada di Subulussalam agar memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal dalam kegiatan pekerjaan. Bahagia mengaku telah melakukan lobi, baik secara lisan maupun tertulis, namun hingga sekarang tidak ada tindak lanjut dari perusahaan sehingga pengusaha lokal merasa terabaikan.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 27 Juni 2011
Erosi Ancam Empat Desa
Thu, May 5th 2011, 15:18
SUBULUSSALAM – Sedikitnya empat desa di Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, saat ini terancam amblas ke sungai akibat erosi yang makin mengganas. Keempat desa itu masing-masing, Lae Pemualen, Belukur Makmur, Muara Batu-Batu dan Binanga.
”Kalau ini dibiarkan maka ada empat desa yang terancam amblas, sekarang aja sudah banyak rumah penduduk yang terpaksa direlokasi karena terancam ambruk ke sungai,” kata H.Darwis Munthe, tokoh masyarakat Runding kepada Serambinews.com, Rabu (4/5/2011).
Darwis yang didampingi H.Alimuddin Jabat mengatakan, gerusan aliran sungai (lae) Souraya yang membentang membelah Kecamatan Runding tidak hanya membahayakan rumah yang dihuni ribuan jiwa penduduk dan jalan, tapi sejumlah sarana umum seperti bangunan masjid. Bahkan, sudah belasan kuburan terpaksa dipindahkan lantaran terancam longsor. Selain itu, banjir yang saban tahun melanda daerah ini memperparah pinggiran sungai di sehingga banyak tebing-tebing longsor karena diterjang air banjir.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Pemko Subulussalam. Dalam hal ini, Wali Kota Subulussalam kembali melayangkan surat kepada Gubernur Aceh dan ditembuskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Aceh. Dalam surat bernomor 611.423/480/2011 tanggal 2 Mei 2011 itu, Wali Kota Subulussalam meminta agar provinsi mengalokasikan dana untuk pembangunan beronjong sepanjang 1500 meter dengan ketinggian delapan lapis disertai pembangunan krib beronjong tiga buah.(khalidin)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM – Sedikitnya empat desa di Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, saat ini terancam amblas ke sungai akibat erosi yang makin mengganas. Keempat desa itu masing-masing, Lae Pemualen, Belukur Makmur, Muara Batu-Batu dan Binanga.
”Kalau ini dibiarkan maka ada empat desa yang terancam amblas, sekarang aja sudah banyak rumah penduduk yang terpaksa direlokasi karena terancam ambruk ke sungai,” kata H.Darwis Munthe, tokoh masyarakat Runding kepada Serambinews.com, Rabu (4/5/2011).
Darwis yang didampingi H.Alimuddin Jabat mengatakan, gerusan aliran sungai (lae) Souraya yang membentang membelah Kecamatan Runding tidak hanya membahayakan rumah yang dihuni ribuan jiwa penduduk dan jalan, tapi sejumlah sarana umum seperti bangunan masjid. Bahkan, sudah belasan kuburan terpaksa dipindahkan lantaran terancam longsor. Selain itu, banjir yang saban tahun melanda daerah ini memperparah pinggiran sungai di sehingga banyak tebing-tebing longsor karena diterjang air banjir.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Pemko Subulussalam. Dalam hal ini, Wali Kota Subulussalam kembali melayangkan surat kepada Gubernur Aceh dan ditembuskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Aceh. Dalam surat bernomor 611.423/480/2011 tanggal 2 Mei 2011 itu, Wali Kota Subulussalam meminta agar provinsi mengalokasikan dana untuk pembangunan beronjong sepanjang 1500 meter dengan ketinggian delapan lapis disertai pembangunan krib beronjong tiga buah.(khalidin)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 21 Juni 2011
Pemko Bangun Transmigrasi Lokal Terpadu
* Untuk Tampung Pengungsi Konflik
Thu, Apr 21st 2011, 09:07
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dengan menggunakan dana tonomi khusus (Otsus) tahun 2012 berencana akan membangun transmigrasi lokal terpadu di Desa Kuta Beringin, Kecamatan Runding.
“Hasil rapat tadi, DPRK bersama pemerintah sepakat untuk mengalokasikan dana pembangunan transmigrasi lokal di Desa Kuta Beringin,” kata Ketua Komisi D DPRK Subulussalam, Ansari Idrus Sambo kepada Serambi, Rabu (20/4) di gedung sidang DPRK setempat.
Ansari yang didampingi Ketua Komisi B, Netap Ginting, mengatakan dana ostsus tahun 2012 disisihkan sebesar Rp 4,5 miliar untuk program transmigrasi yang dikelola secara terpadu. Program tersebut diperuntukan bagi 66 kepala keluarga (KK) penduduk Desa Kuta Beringin yang mengungsi akibat konflik tahun 2002 silam.
Dikatakan, usulan pemulangan masyarakat Kuta Beringin telah disampaikan ke dewan setahun lalu. Sehingga, pada sidang kemarin, Ketua DPRK, Pianti Mala menyampaikan masalah tersebut kepada peserta rapat.
Para anggota dewan bersama kepala dinas yang hadir sepakat untuk membuat program transmigrasi terpadu melalui dana Otsus. Hal ini karena pemulangan masyarakat pengungsian ke tempat asalnya dinilai sangat mendesak lantaran sekarang kondisi mereka tidak menentu, tinggal di tempat berpencar dan tidak jelas wilayahnya.
Ansari menambahkan, masyarakat Desa Kuta Beringin yang mengungsi sepuluh tahun lalu ketika konflik Aceh sedang bergejolak. “Kita menampung aspirasi masyarakat untuk bisa dikembalikan desanya. Karena apa yang menjadi cita-cita wali kota juga menjadi harapan kita di DPRK yaitu bagaimana rakyat akan sejahtera,” ujar Ansari.
Terhadap hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam pun diminta untuk menyiapkan desain pola pemulangan masyarakat pengungsi ke tempat asalnya. Pasalnya, sebagaimana disampaikan Netap Ginting, pemulangan para pengungsi tersebut tidak hanya sebatas membangun rumah penduduk tapi sejumlah fasilitas wajib pula terpenuhi.
Beberapa fasilitas yang dianggap perlu seperti sarana kesehatan, pendidikan, jalan dan lahan usaha masyarakat setempat. Realisasi pemulangan para pengungsi diharapkan dapat rampung sesuai target tahun 2012.
Berdasarkan catatan Serambi, selain Desa Kuta Beringin, masih ada belasan desa yang kini tidak lagi memiliki wilayah. Desa-desa tersebut antara lain, Mendilam, Tualang, Suak Jampak, Kuala Keppeng, Tanah Tumbuh, Lae Mate, Sibuasan, Geruguh.
Saat ini desa-desa tersebut berada di Kecamatan Runding dan pada umumnya masyarakatnya ingin kembali ke tempat asal. Karenanya, pemerintah diharapkan segera melakukan pemetaan dan membuat desain terkait pemulangan masyarakat pengungsi ke daerah asal.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Thu, Apr 21st 2011, 09:07
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dengan menggunakan dana tonomi khusus (Otsus) tahun 2012 berencana akan membangun transmigrasi lokal terpadu di Desa Kuta Beringin, Kecamatan Runding.
“Hasil rapat tadi, DPRK bersama pemerintah sepakat untuk mengalokasikan dana pembangunan transmigrasi lokal di Desa Kuta Beringin,” kata Ketua Komisi D DPRK Subulussalam, Ansari Idrus Sambo kepada Serambi, Rabu (20/4) di gedung sidang DPRK setempat.
Ansari yang didampingi Ketua Komisi B, Netap Ginting, mengatakan dana ostsus tahun 2012 disisihkan sebesar Rp 4,5 miliar untuk program transmigrasi yang dikelola secara terpadu. Program tersebut diperuntukan bagi 66 kepala keluarga (KK) penduduk Desa Kuta Beringin yang mengungsi akibat konflik tahun 2002 silam.
Dikatakan, usulan pemulangan masyarakat Kuta Beringin telah disampaikan ke dewan setahun lalu. Sehingga, pada sidang kemarin, Ketua DPRK, Pianti Mala menyampaikan masalah tersebut kepada peserta rapat.
Para anggota dewan bersama kepala dinas yang hadir sepakat untuk membuat program transmigrasi terpadu melalui dana Otsus. Hal ini karena pemulangan masyarakat pengungsian ke tempat asalnya dinilai sangat mendesak lantaran sekarang kondisi mereka tidak menentu, tinggal di tempat berpencar dan tidak jelas wilayahnya.
Ansari menambahkan, masyarakat Desa Kuta Beringin yang mengungsi sepuluh tahun lalu ketika konflik Aceh sedang bergejolak. “Kita menampung aspirasi masyarakat untuk bisa dikembalikan desanya. Karena apa yang menjadi cita-cita wali kota juga menjadi harapan kita di DPRK yaitu bagaimana rakyat akan sejahtera,” ujar Ansari.
Terhadap hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam pun diminta untuk menyiapkan desain pola pemulangan masyarakat pengungsi ke tempat asalnya. Pasalnya, sebagaimana disampaikan Netap Ginting, pemulangan para pengungsi tersebut tidak hanya sebatas membangun rumah penduduk tapi sejumlah fasilitas wajib pula terpenuhi.
Beberapa fasilitas yang dianggap perlu seperti sarana kesehatan, pendidikan, jalan dan lahan usaha masyarakat setempat. Realisasi pemulangan para pengungsi diharapkan dapat rampung sesuai target tahun 2012.
Berdasarkan catatan Serambi, selain Desa Kuta Beringin, masih ada belasan desa yang kini tidak lagi memiliki wilayah. Desa-desa tersebut antara lain, Mendilam, Tualang, Suak Jampak, Kuala Keppeng, Tanah Tumbuh, Lae Mate, Sibuasan, Geruguh.
Saat ini desa-desa tersebut berada di Kecamatan Runding dan pada umumnya masyarakatnya ingin kembali ke tempat asal. Karenanya, pemerintah diharapkan segera melakukan pemetaan dan membuat desain terkait pemulangan masyarakat pengungsi ke daerah asal.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Lae Langge Dicanangkan Kawasan Lumbung Pangan
Sun, Apr 17th 2011, 09:49
SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti mencanangkan Desa Lae Langge sebagai kawasan program Food Estatet (lumbung pangan) untuk wilayah Kota Subulussalam. Pencanangan itu ditetapkan saat Wali Kota Merah Sakti melakukan panen perdana jagung hilbrida di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Jum’at (15/4).
Wali Kota dalam pengarahannya meminta kepada petani jagung di Sultan Daulat dan sekitar agar bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pertanian. Karena dalam program Pemko Subulussalam pertanian menetapkan perkebunan dan pertanian sebagai peningkatan ekonomi kerakyatan. Ia mengatakan, Pemko Subulussalam dengan segenap daya upaya dan kemampuan yang ada akan terus membangun bidang perkebunan dan pertanian.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sakti mencanangkan, program Food Estate di kecamatan di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat mulai tahun 2012. “Program ini sudah kita ajukan ke Kementan, dan Insya Allah dalam waktu dekat timnya akan turun meninjau lokasi. Jika ini terwujud Insya Allah Sultan Daulat bakal jadi lumbung pangan,” pungkas Sakti.
Berdasarkan informasi, lahan pertanian yang bisa dikembangkan jagung di Desa Lae Langge ini mencapai 150 hektare namun yang baru digarap petani baru 40 hektare. Dari jumlah tersebut, terdapat lima kelompok tani. Diharapkan bisa terus mengembangkan tanaman jagung di lahan yang masih tersisa.
Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution kepada Serambi mengatakan, hamparan lahan persawahan yang tersedia di Desa Lae Langge mencapai 2.000 hektare. Tidak hanya itu, jika digabung dengan persawahan di Kecamatan Runding maka bisa mancapai 3.000 hektar. Camat Baginda optimis para petani akan sejahtera bila sawah tersebut ditata dengan baik dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti sarana irigasi dan jalan. “Selama ini kenapa petani enggan bersawah? Karena sarana jalan tidak ada irigasi teknis juga tidak tersedia jadi bagaimana bisa berhasil tanpa ada fasilitas ini,” kata Baginda.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti mencanangkan Desa Lae Langge sebagai kawasan program Food Estatet (lumbung pangan) untuk wilayah Kota Subulussalam. Pencanangan itu ditetapkan saat Wali Kota Merah Sakti melakukan panen perdana jagung hilbrida di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Jum’at (15/4).
Wali Kota dalam pengarahannya meminta kepada petani jagung di Sultan Daulat dan sekitar agar bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pertanian. Karena dalam program Pemko Subulussalam pertanian menetapkan perkebunan dan pertanian sebagai peningkatan ekonomi kerakyatan. Ia mengatakan, Pemko Subulussalam dengan segenap daya upaya dan kemampuan yang ada akan terus membangun bidang perkebunan dan pertanian.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sakti mencanangkan, program Food Estate di kecamatan di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat mulai tahun 2012. “Program ini sudah kita ajukan ke Kementan, dan Insya Allah dalam waktu dekat timnya akan turun meninjau lokasi. Jika ini terwujud Insya Allah Sultan Daulat bakal jadi lumbung pangan,” pungkas Sakti.
Berdasarkan informasi, lahan pertanian yang bisa dikembangkan jagung di Desa Lae Langge ini mencapai 150 hektare namun yang baru digarap petani baru 40 hektare. Dari jumlah tersebut, terdapat lima kelompok tani. Diharapkan bisa terus mengembangkan tanaman jagung di lahan yang masih tersisa.
Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution kepada Serambi mengatakan, hamparan lahan persawahan yang tersedia di Desa Lae Langge mencapai 2.000 hektare. Tidak hanya itu, jika digabung dengan persawahan di Kecamatan Runding maka bisa mancapai 3.000 hektar. Camat Baginda optimis para petani akan sejahtera bila sawah tersebut ditata dengan baik dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti sarana irigasi dan jalan. “Selama ini kenapa petani enggan bersawah? Karena sarana jalan tidak ada irigasi teknis juga tidak tersedia jadi bagaimana bisa berhasil tanpa ada fasilitas ini,” kata Baginda.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 08 Juni 2011
Mayoritas Warga Kota Subulussalam belum Nikmati Air Bersih
Mon, Apr 11th 2011, 09:04
SUBULUSSALAM - Tinggal di tengah kota tak membuat masyarakat Kota Subulussalam bisa menikmati air bersih dari PDAM. Buktinya, hingga kini mayoritas warga di daerah itu belum dapat merasakan fasilitas air bersih dari PDAM setempat, lantaran terbatasnya jaringan pipa distribusi di sana sana. Untuk dapat menikmati air bersih warga masih mengandalkan sumur galian ataupun membeli dari pedagang isi ulang.
“Entah kapan PDAM mampu mendistribusikan air kepada masyarakat,” keluh Lina, salah seorang ibu rumah tangga, kepada Serambi, Minggu (10/4). Berdasarkan pantauan Serambi, sebahagian besar warga yang bermukim di Kota Subulussalam mendambakan ketersediaan air bersih. Karena air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Keluhan masalah air bersih sering terdengar terutama warga di lorong dan gang kota. Pasalnya, PDAM yang diharapkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih belum sesuai harapan dan keinginan masyarakat.
Hingga sekarang masih banyak warga kota mengkonsumsi air sumur, baik untuk minum, cuci, maupun mandi. Padahal, sebahagian besar air sumur warga tidak layak konsumsi karena kondisi airnya berwarna kuning dan berbau tak sedap.
Seperti yang dialami warga di Lorong Kombih, Subulussalam Utara. Umumnya warga di sana mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih seperti mandi, mencuci dan untuk dikonsumsi warga.
Hal ini terjadi karena pihak PDAM setempat tidak membangun jaringan hingga ke daerah itu. Warga berharap agar pihak PDAM dapat memperluas jaringan pipa distribusinya sehingga mereka dapat menikmati air yang berkualitas. “Bagaimana bisa hidup sehat, air sumur aja keruh dan berbau lagi,” kata Lina.
Menurut Lina, persoalan air bersih ini cukup serius, karena menyangkut keberlangsungan hidup warga di sana. Namun katanya, persoalan air bersih ini sampai sekarang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Lina sangat mengharapkan bisa menikmati air bersih dari PDAM sebagaimana warga di tempat lain. Karenanya, pihak PDAM diminta untuk segera membangun jaringan pipa distribusi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Tinggal di tengah kota tak membuat masyarakat Kota Subulussalam bisa menikmati air bersih dari PDAM. Buktinya, hingga kini mayoritas warga di daerah itu belum dapat merasakan fasilitas air bersih dari PDAM setempat, lantaran terbatasnya jaringan pipa distribusi di sana sana. Untuk dapat menikmati air bersih warga masih mengandalkan sumur galian ataupun membeli dari pedagang isi ulang.
“Entah kapan PDAM mampu mendistribusikan air kepada masyarakat,” keluh Lina, salah seorang ibu rumah tangga, kepada Serambi, Minggu (10/4). Berdasarkan pantauan Serambi, sebahagian besar warga yang bermukim di Kota Subulussalam mendambakan ketersediaan air bersih. Karena air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Keluhan masalah air bersih sering terdengar terutama warga di lorong dan gang kota. Pasalnya, PDAM yang diharapkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih belum sesuai harapan dan keinginan masyarakat.
Hingga sekarang masih banyak warga kota mengkonsumsi air sumur, baik untuk minum, cuci, maupun mandi. Padahal, sebahagian besar air sumur warga tidak layak konsumsi karena kondisi airnya berwarna kuning dan berbau tak sedap.
Seperti yang dialami warga di Lorong Kombih, Subulussalam Utara. Umumnya warga di sana mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih seperti mandi, mencuci dan untuk dikonsumsi warga.
Hal ini terjadi karena pihak PDAM setempat tidak membangun jaringan hingga ke daerah itu. Warga berharap agar pihak PDAM dapat memperluas jaringan pipa distribusinya sehingga mereka dapat menikmati air yang berkualitas. “Bagaimana bisa hidup sehat, air sumur aja keruh dan berbau lagi,” kata Lina.
Menurut Lina, persoalan air bersih ini cukup serius, karena menyangkut keberlangsungan hidup warga di sana. Namun katanya, persoalan air bersih ini sampai sekarang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Lina sangat mengharapkan bisa menikmati air bersih dari PDAM sebagaimana warga di tempat lain. Karenanya, pihak PDAM diminta untuk segera membangun jaringan pipa distribusi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Subulussalam Alokasikan Perkebunan Rakyat
Fri, Apr 8th 2011, 16:46
SUBULUSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya mengembangkan perkebunan rakyat dengan cara mengalokasikan bantuan bibit melalui dana APBN, APBK, dan Otnomi khusus (Otsus) tahun 2011.
Demikian disampaikan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kota Subulussalam, Suardi Nur, kepada Serambinews.com, Jumat (8/4/2011).
Menurut Suardi, tahun ini Pemko Subulussalam melalui Disbunhut mengalokasikan seluas 107 hektare kelapa sawit untuk program perkebunan rakyat melalui dana APBK. Sedangkan dari Otsus mencapai 400 hektare. Selain kelapa sawit, pemko juga mengembangkan komoditi kakao (coklat) seluas 148 hektare.
Sementara tanaman karet juga sedang proses revisi yang diupayakan seluas 150 hektar bersumber dari APBN.”Karet juga akan kita kembangkan, sekarang sedang dalam proses revisi dananya dari APBN,” kata Suardi Nur.(khalidan)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya mengembangkan perkebunan rakyat dengan cara mengalokasikan bantuan bibit melalui dana APBN, APBK, dan Otnomi khusus (Otsus) tahun 2011.
Demikian disampaikan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kota Subulussalam, Suardi Nur, kepada Serambinews.com, Jumat (8/4/2011).
Menurut Suardi, tahun ini Pemko Subulussalam melalui Disbunhut mengalokasikan seluas 107 hektare kelapa sawit untuk program perkebunan rakyat melalui dana APBK. Sedangkan dari Otsus mencapai 400 hektare. Selain kelapa sawit, pemko juga mengembangkan komoditi kakao (coklat) seluas 148 hektare.
Sementara tanaman karet juga sedang proses revisi yang diupayakan seluas 150 hektar bersumber dari APBN.”Karet juga akan kita kembangkan, sekarang sedang dalam proses revisi dananya dari APBN,” kata Suardi Nur.(khalidan)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 06 Juni 2011
Pemko Subulussalam Diminta Terbitkan Peraturan
Tue, Apr 5th 2011, 08:58
Tekan Alih Fungsi Lahan
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam didesak segera menerbitkan peraturan tentang larangan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan atau lainnya. Langkah tersebut mendesak dilakukan sebagai upaya menyelamatkan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di sana.
“Karena kalau ini dibiarkan maka lahan semua lahan pertanian nanti berubah menjadi hamparan kebun kelapa sawit, sehingga tidak ada lagi sawah untuk bertanam padi,” kata Sapri Tinambunan, aktivis Lembaga Analisa dan Advokasi Kebijakan Publik (Landskap) Kota Subulussalam, kepada Serambi, Senin (4/3) kemarin.
Menurut Sapri, belakangan ini banyaknya alih fungsi areal persawahan di Kota Subulussalam menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sehingga lahan pertanian semakin menyempit. Hal ini dipicu berbagai faktor seperti cuaca ekstrem serta minimnya sarana pengairan untuk keberhasilan produksi tanaman padi. Akibatnya, banyak warga yang enggan menggarap lahan pertanian dan beralih menanam kelapa sawit atau jenis lainnya.
Sapri menambahkan, alih fungsi lahan tidak hanya pada areal persawahan yang terlantar tapi tak sedikit sawah produktif bahkan yang telah memiliki irigasi berubah menjadi lahan perkebunan. Sapri mengaku kuatir jika tidak segera disikapi, dalam tiga tahun kedepan tidak ada lagi lahan pertanian masyarakat sehingga turut mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat Kota Subulussalam.
“Bisa dicek ke lapangan, cukup banyak sawah-sawah yang sudah ditanami kelapa sawit, ini harus segera disikapi oleh pemerintah, karena kalau dibiarkan jangan harap program pembangunan pertanian di Subulussalam akan bisa selaras dan berkembang maju,” ujar Sapri.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Tekan Alih Fungsi Lahan
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam didesak segera menerbitkan peraturan tentang larangan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan atau lainnya. Langkah tersebut mendesak dilakukan sebagai upaya menyelamatkan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di sana.
“Karena kalau ini dibiarkan maka lahan semua lahan pertanian nanti berubah menjadi hamparan kebun kelapa sawit, sehingga tidak ada lagi sawah untuk bertanam padi,” kata Sapri Tinambunan, aktivis Lembaga Analisa dan Advokasi Kebijakan Publik (Landskap) Kota Subulussalam, kepada Serambi, Senin (4/3) kemarin.
Menurut Sapri, belakangan ini banyaknya alih fungsi areal persawahan di Kota Subulussalam menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sehingga lahan pertanian semakin menyempit. Hal ini dipicu berbagai faktor seperti cuaca ekstrem serta minimnya sarana pengairan untuk keberhasilan produksi tanaman padi. Akibatnya, banyak warga yang enggan menggarap lahan pertanian dan beralih menanam kelapa sawit atau jenis lainnya.
Sapri menambahkan, alih fungsi lahan tidak hanya pada areal persawahan yang terlantar tapi tak sedikit sawah produktif bahkan yang telah memiliki irigasi berubah menjadi lahan perkebunan. Sapri mengaku kuatir jika tidak segera disikapi, dalam tiga tahun kedepan tidak ada lagi lahan pertanian masyarakat sehingga turut mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat Kota Subulussalam.
“Bisa dicek ke lapangan, cukup banyak sawah-sawah yang sudah ditanami kelapa sawit, ini harus segera disikapi oleh pemerintah, karena kalau dibiarkan jangan harap program pembangunan pertanian di Subulussalam akan bisa selaras dan berkembang maju,” ujar Sapri.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 05 Juni 2011
Sejumlah Jalan di Subulussalam Rusak Parah
Mon, Apr 4th 2011, 08:22
Ruas jalan antara SD Negeri 4 menuju kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kota Subulussalam butuh perhatian pemerintah karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Foto direkam, Sabtu (2/4). SERAMBI/KHALIDIN
SUBULUSSALAM - Sejumlah ruas jalan di Kota Subulussalam kondisinya rusak parah. Seperti jalan T Nyak Adam Kamil yang menghubungkan Jalan TUmar dengan terminal Subulussalam. Sebahagian besar jalan tersebut terdapat aspal yang berlubang cukup lebar dan dalam. Kondisi tersebut sangat dikeluhkan para pengguna jalan.
Pantauan Serambi, Minggu (3/4) kerusakan terparah terdapat sejak dari simpang SDN 3 hingga Simpang Firdaus. Kondisi aspal di lokasi tersebut dipenuhi lubang-lubang berdiameter lebar dan dalam sehingga tidak nyaman untuk dilalui. Padahal, jalur tersebut sangat vital karena berada di pusat kota dan menjadi jalur utama menuju terminal terpadu Subulussalam.
“Sudah lama berlubang namun belum juga diperbaiki sehingga kerusakannya semakin parah,” kata Iwan, seorang pengguna jalan. Selain itu, beberapa ruas jalan lainnya di ibu kota Subulussalam juga membutuhkan perbaikan. Seperti halnya, jalan yang menghubungkan SDN 4 ke kantor Dinas Pendidikan, Subulussalam aspalnya nyaris tinggal tanah.
Lubang besar juga menganga pada ruas tersebut. hal serupa juga terdapat pada jalan lorong Cinta Dame atau Jalan lae Mate, Subulussalam Barat. Di sana ada sepanjang 250 meter jalan masih berupa tanah hingga menjadi “bubur lumpur” saat musim penghujan.
Warga yang bermukim di Lorong Kombih, Subulussalam Utara juga meminta perhatian dari pemerintah agar jalan di sana segera diperbaiki. Pasalnya, sepanjang 200 meter ruas yang menghubungkan Jalan Pertemuan ke Malikussaleh kondisinya rusak parah.
Kondisi yang tak kalah parahnya terdapat di Lorong Abadi yang menghubungkan Jalan Teuku Umar menuju Jalan Syekh Abdurrauf atau SMAN Simpang Kiri. Hal ini diperpartah oleh pembangunan drainase yang bersumber dari dana Otsus tahun 2010 yang tidak beres dikerjakan.
Pemerintah juga diharapkan segera merealisasikan pengaspalan jalan Cepu Indah yang berada di depan terminal terpadu Subulussalam. Tak hanya itu, ruas jalan protokol atau jalan dua jalur kota Subulussalam sepanjang 1,7 kilometer kini mulai dipenuhi lubang. Lubang terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Penanggalan. Kondisi ini cukup membahayakan pengguna jalan terutama sepeda motor yang seaktu-waktu dapat terperosok.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Ruas jalan antara SD Negeri 4 menuju kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kota Subulussalam butuh perhatian pemerintah karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Foto direkam, Sabtu (2/4). SERAMBI/KHALIDIN
SUBULUSSALAM - Sejumlah ruas jalan di Kota Subulussalam kondisinya rusak parah. Seperti jalan T Nyak Adam Kamil yang menghubungkan Jalan TUmar dengan terminal Subulussalam. Sebahagian besar jalan tersebut terdapat aspal yang berlubang cukup lebar dan dalam. Kondisi tersebut sangat dikeluhkan para pengguna jalan.
Pantauan Serambi, Minggu (3/4) kerusakan terparah terdapat sejak dari simpang SDN 3 hingga Simpang Firdaus. Kondisi aspal di lokasi tersebut dipenuhi lubang-lubang berdiameter lebar dan dalam sehingga tidak nyaman untuk dilalui. Padahal, jalur tersebut sangat vital karena berada di pusat kota dan menjadi jalur utama menuju terminal terpadu Subulussalam.
“Sudah lama berlubang namun belum juga diperbaiki sehingga kerusakannya semakin parah,” kata Iwan, seorang pengguna jalan. Selain itu, beberapa ruas jalan lainnya di ibu kota Subulussalam juga membutuhkan perbaikan. Seperti halnya, jalan yang menghubungkan SDN 4 ke kantor Dinas Pendidikan, Subulussalam aspalnya nyaris tinggal tanah.
Lubang besar juga menganga pada ruas tersebut. hal serupa juga terdapat pada jalan lorong Cinta Dame atau Jalan lae Mate, Subulussalam Barat. Di sana ada sepanjang 250 meter jalan masih berupa tanah hingga menjadi “bubur lumpur” saat musim penghujan.
Warga yang bermukim di Lorong Kombih, Subulussalam Utara juga meminta perhatian dari pemerintah agar jalan di sana segera diperbaiki. Pasalnya, sepanjang 200 meter ruas yang menghubungkan Jalan Pertemuan ke Malikussaleh kondisinya rusak parah.
Kondisi yang tak kalah parahnya terdapat di Lorong Abadi yang menghubungkan Jalan Teuku Umar menuju Jalan Syekh Abdurrauf atau SMAN Simpang Kiri. Hal ini diperpartah oleh pembangunan drainase yang bersumber dari dana Otsus tahun 2010 yang tidak beres dikerjakan.
Pemerintah juga diharapkan segera merealisasikan pengaspalan jalan Cepu Indah yang berada di depan terminal terpadu Subulussalam. Tak hanya itu, ruas jalan protokol atau jalan dua jalur kota Subulussalam sepanjang 1,7 kilometer kini mulai dipenuhi lubang. Lubang terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Penanggalan. Kondisi ini cukup membahayakan pengguna jalan terutama sepeda motor yang seaktu-waktu dapat terperosok.(kh)
Sumber : Serambinews.com
40 Desa di Subulussalam Gelar Pilkades
Sat, Apr 2nd 2011, 09:47
SUBULUSSALAM - Sebanyak 40 desa di Kota Subulussalam dipastikan akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) dalam tiga tahapan, pertengahan bulan ini. Kepastian itu disampaikan Kepala bagian (Kabag) Tata Praja Sekdako Subulussalam, Abdus Saman Sinaga kepada Serambi, Jum’at (1/4) di ruang kerjanya. Ke-40 desa tersebut masing-masing 15 desa di Kecamatan Runding, delapan desa di Kecamatan Sultan Daulat, tujuh desa di Kecamatan Simpang Kiri, enam desa di Kecamatan Penanggalan, dan empat desa di Kecamatan Longkib.
Saman mengatakan, Pilkades tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan KepalaKampong (P2KP), sementara Pemerintah Kota hanya melakukan pemantauan. Sesuai jadwal yang diterima pihaknya, Kecamatan Simpang Kiri menggelar pemilihan pada Senin (18/4) mendatang. Sementara Kecamatan Sultan Daulat dan Penanggalan pada Senin (25/4) mendatang. Sedangkan Kecamatan Runding pada Rabu (27/4). “Jadi setelah ini selesai maka semua desa sudah memiliki kepala desa definitif,” kata Saman.
Untuk kegiatan Pilkades, Saman mengaku pihaknya memberi dana bantuan sebesar Rp 10.050.000 (sepuluh juta lima puluh) kepada setiap desa. Dia berharap agar Pilkades berlangsung aman, tertib, dan demokratis. “Harapan kita, Pilkades terlaksana dengan baik, dan sukses dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” pungkas Saman.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Sebanyak 40 desa di Kota Subulussalam dipastikan akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) dalam tiga tahapan, pertengahan bulan ini. Kepastian itu disampaikan Kepala bagian (Kabag) Tata Praja Sekdako Subulussalam, Abdus Saman Sinaga kepada Serambi, Jum’at (1/4) di ruang kerjanya. Ke-40 desa tersebut masing-masing 15 desa di Kecamatan Runding, delapan desa di Kecamatan Sultan Daulat, tujuh desa di Kecamatan Simpang Kiri, enam desa di Kecamatan Penanggalan, dan empat desa di Kecamatan Longkib.
Saman mengatakan, Pilkades tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan KepalaKampong (P2KP), sementara Pemerintah Kota hanya melakukan pemantauan. Sesuai jadwal yang diterima pihaknya, Kecamatan Simpang Kiri menggelar pemilihan pada Senin (18/4) mendatang. Sementara Kecamatan Sultan Daulat dan Penanggalan pada Senin (25/4) mendatang. Sedangkan Kecamatan Runding pada Rabu (27/4). “Jadi setelah ini selesai maka semua desa sudah memiliki kepala desa definitif,” kata Saman.
Untuk kegiatan Pilkades, Saman mengaku pihaknya memberi dana bantuan sebesar Rp 10.050.000 (sepuluh juta lima puluh) kepada setiap desa. Dia berharap agar Pilkades berlangsung aman, tertib, dan demokratis. “Harapan kita, Pilkades terlaksana dengan baik, dan sukses dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” pungkas Saman.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)