Mon, Jan 10th 2011, 18:40
SUBULUSSALAM - Hujan deras mengguyur Kota Subulussalam dan sekitarnya seharian Senin (10/1) sejunlah titik jalan lintas Subulussalam-Sidikalang menuju Medan, rawan longsor. Ratusan masyarakat yang bermukim di lereng bukit lintas Subulussalam-Sidikalang mulai cemas. “Walaupun masih aman, warga diminta ekstra hati-hati terutama para pengendara bermotor,” kata Kepala Desa Lae Ikan, Jhoni Bancin kepada Serambinews.com. Selain longsor, katanya, lintas Subulussalam-Sidikalang khususnya kawasan Jontor dan Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan juga rawan pohon tumbang. (Khalidin)
Sumber :Serambinews.com
Jumat, 28 Januari 2011
Rabu, 19 Januari 2011
Di Subulussalam, Harga Kelapa Melambung
Sat, Jan 8th 2011, 18:43
SUBULUSSALAM - Harga buah kelapa di Subulussalam dalam beberapa hari terakhir ini mengalami kenaikan drastis hingga 100 persen. Jika sebelumnya kelapa biasa dijual Rp 1.500 - 2.000 per kilonya, kini melambung ke harga Rp 4.000 per butir.
"Mahal kali sekarang, sampai empat ribu sebutir," kata Herlina, seorang ibu rumah tangga kepada serambinews.com, Sabtu (8/1).
Mahalnya harga kelapa dibernarkan warga lainnya. Khaliyah, seorang petani, mengatakan, kenaikan terjadi akibat menurunnya produksi kelapa dalam dua bulan belakangan ini.
Dikatakan, biasanya dalam sepohon mereka bisa memanen sampai 70 butir kelapa namin kini turun drastis. "Ini aja kemarin dua batang kelapa yang dipanen cuma ada 16 butir, jauh memang menurunnya," kata Khaliyah.
Sementara itu harga cabai sudah mulai mengalami penurunan, dari sebelumnya Rp 50.000 menjadi Rp 40.000 per kilonya. Sedangkan cabai rawit dijual seharga Rp 20.000 per kilo.(khalidin)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Harga buah kelapa di Subulussalam dalam beberapa hari terakhir ini mengalami kenaikan drastis hingga 100 persen. Jika sebelumnya kelapa biasa dijual Rp 1.500 - 2.000 per kilonya, kini melambung ke harga Rp 4.000 per butir.
"Mahal kali sekarang, sampai empat ribu sebutir," kata Herlina, seorang ibu rumah tangga kepada serambinews.com, Sabtu (8/1).
Mahalnya harga kelapa dibernarkan warga lainnya. Khaliyah, seorang petani, mengatakan, kenaikan terjadi akibat menurunnya produksi kelapa dalam dua bulan belakangan ini.
Dikatakan, biasanya dalam sepohon mereka bisa memanen sampai 70 butir kelapa namin kini turun drastis. "Ini aja kemarin dua batang kelapa yang dipanen cuma ada 16 butir, jauh memang menurunnya," kata Khaliyah.
Sementara itu harga cabai sudah mulai mengalami penurunan, dari sebelumnya Rp 50.000 menjadi Rp 40.000 per kilonya. Sedangkan cabai rawit dijual seharga Rp 20.000 per kilo.(khalidin)
Sumber : Serambinews.com
Puluhan Pejabat Subulussalam Dimutasi
Fri, Jan 7th 2011, 21:59
SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti, kembali melakukan mutasi terhadap puluhan pejabat eselon II, III, dan IV, Jumat (7/1/2011). Dalam mutasi itu, tiga camat turut digeser masing-masing Sultan Daulat, Penanggalan, dan Runding.
Dalam gerbong mutasi itu, dua kepala dinas ikut dibangkupanjangkan. Mereka adalah Ir Faisal yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Sosial, dan H Aminullah BA, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sementara tiga camat yang diganti adalah Tadin SH, Camat Sultan Daulat. Posisinya diambil alih Baginda Nasution, Abdul Sahman Sinaga yang sebelumnya Camat Penanggalan menjadi kabag Pemerintahan posisinya diisi Yudi Mulyanto. Kemudian Camat Runding yang sebelumnya dijabat Junifar, digantikan Masri.(khalidin)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti, kembali melakukan mutasi terhadap puluhan pejabat eselon II, III, dan IV, Jumat (7/1/2011). Dalam mutasi itu, tiga camat turut digeser masing-masing Sultan Daulat, Penanggalan, dan Runding.
Dalam gerbong mutasi itu, dua kepala dinas ikut dibangkupanjangkan. Mereka adalah Ir Faisal yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Sosial, dan H Aminullah BA, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sementara tiga camat yang diganti adalah Tadin SH, Camat Sultan Daulat. Posisinya diambil alih Baginda Nasution, Abdul Sahman Sinaga yang sebelumnya Camat Penanggalan menjadi kabag Pemerintahan posisinya diisi Yudi Mulyanto. Kemudian Camat Runding yang sebelumnya dijabat Junifar, digantikan Masri.(khalidin)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 18 Januari 2011
Sekda Kota Subulussalam Dilantik
Tiga Camat Bakal Lengser
Thu, Jan 6th 2011, 14:49
SUBULUSSALAM - Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, yang baru, Damhauri,SP,MM. Kamis (6/1) dilantik Walikota, Merah Sakti. dengan SK Gubernur Aceh tertanggal 23 Desember 2010. Damhuri menggantikan Sekda lama Drs.Anharuddin,SE,MM."Pelayanan berkualitas, prima serta santun akan bisa diwujudkan. Terpenting lagi harus menghindari hal-hal yang berbau KKN,” kata Pj Walkot Subusslam Merah Sakti. Sementara, tiga Camat dikabarkan akan lengser dalam mutasi yang rencananya dilaksanakan besok.
Namun Pj Walikota Subulussalam itu masih merahasiakan nama-nama camat yang akan diganti. Namuun informasi yang beredar, ketiga camat yang akan diganti besok adalah, camat Sultan Daulat, Runding dan Simpang Kiri. Mutasi pejabat di lingkungan Pemko Subulussalam semata-mata untuk peningkatan prestasi kerja para pegawai negeri sipil di sana dalam melayani masyarakat. "Ini untuk memberikan penyegaran bagi pejabat terkait. Selain itu, pergantian pejabat juga merupakan komitmennya yang akan terus mengevaluasi kinerja para SKPD," kata Saktu. (khalidin)
Sumber : Serambinews.com
Thu, Jan 6th 2011, 14:49
SUBULUSSALAM - Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, yang baru, Damhauri,SP,MM. Kamis (6/1) dilantik Walikota, Merah Sakti. dengan SK Gubernur Aceh tertanggal 23 Desember 2010. Damhuri menggantikan Sekda lama Drs.Anharuddin,SE,MM."Pelayanan berkualitas, prima serta santun akan bisa diwujudkan. Terpenting lagi harus menghindari hal-hal yang berbau KKN,” kata Pj Walkot Subusslam Merah Sakti. Sementara, tiga Camat dikabarkan akan lengser dalam mutasi yang rencananya dilaksanakan besok.
Namun Pj Walikota Subulussalam itu masih merahasiakan nama-nama camat yang akan diganti. Namuun informasi yang beredar, ketiga camat yang akan diganti besok adalah, camat Sultan Daulat, Runding dan Simpang Kiri. Mutasi pejabat di lingkungan Pemko Subulussalam semata-mata untuk peningkatan prestasi kerja para pegawai negeri sipil di sana dalam melayani masyarakat. "Ini untuk memberikan penyegaran bagi pejabat terkait. Selain itu, pergantian pejabat juga merupakan komitmennya yang akan terus mengevaluasi kinerja para SKPD," kata Saktu. (khalidin)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 05 Januari 2011
Pemberdayaan Ekonomi di Subulussalam Lemah
Mon, Jan 3rd 2011, 11:35
SUBULUSSALAM - Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Subulussalam yang membidangi perekonomian dinilai masih lemah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di samping itu, program-program yang telah dibuat juga tidak jelas hasilnya. Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, mencontohkan SKPD yang membidangi perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, UKM, Koperasi, perindustrian, dan pertanian. Menurut dia, sejauh ini instansi tersebut belum belum mampu membuat program yang bisa memotivasi masyarakat. Berbagai program peternakan yang dijalankan juga dinilainya belum berhasil.
“Contohnya program ayam petelur. Seharusnya dengan program tersebut dapat memotivasi warga di sekitar proyek untuk mengikuti, tapi ini tidak ada. Kalau hanya mengandalkan proyek yang dibangun pemerintah kapan bisa maju,” katanya kepada Serambi, Minggu (2/1). Tak hanya itu, Netap juga menyoroti keberadaan pabrik tepung tapioka yang hingga kini belum jelas pengoperasiaannya.Padahal pabrik yang dibangun dari dana Otsus tahun 2009 itu telah menguras anggaran hingga miliaran rupiah.
Netap mengungkapkan kalau dirinya pernah beberapa kali didatangi kelompok tani yang mengeluh karena tidak tahu harus kemana menjual ubi racun. “Padahal sebelumnya pemerintah mengimbau masyarakat untuk menanam ubi racun dan akan ditampung sebagai bahan baku pabrik tepung tapioka,” tandas Netap. Tak hanya itu, program Dinas Pertanian dan Perkebunan juga dinilai masih jauh dari harapan. Netap mencontohkan keberhasilan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dimana dengan anggaran hanya Rp 500 juta mampu menjadikan daerah tersebut sebagai swasembada beras.
Keberhasilan tersebut menurut Netap karena dinas terkait hanya sebagai motor penggerak sementara pelakunya adalah masyarakat. “Ini artinya, dinas mampu memberikan motivasi bagi petani untuk bertani,” kata politisi PKPI itu. Karena itu, menurut dia, Wali Kota Subulussalam harus segera melakukan mutasi terhadap para pejabatnya. Namun dalam penetapan pejabat, wali kota diingatkan agar lebih jeli sehingga tidak ada yang salah penempatan. “Orang yang ditempatkan harus sesuai dengan bidangnya dan memiliki komitmen untuk menjalankan program pembangunan,” demikian Netap.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Subulussalam yang membidangi perekonomian dinilai masih lemah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di samping itu, program-program yang telah dibuat juga tidak jelas hasilnya. Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting, mencontohkan SKPD yang membidangi perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, UKM, Koperasi, perindustrian, dan pertanian. Menurut dia, sejauh ini instansi tersebut belum belum mampu membuat program yang bisa memotivasi masyarakat. Berbagai program peternakan yang dijalankan juga dinilainya belum berhasil.
“Contohnya program ayam petelur. Seharusnya dengan program tersebut dapat memotivasi warga di sekitar proyek untuk mengikuti, tapi ini tidak ada. Kalau hanya mengandalkan proyek yang dibangun pemerintah kapan bisa maju,” katanya kepada Serambi, Minggu (2/1). Tak hanya itu, Netap juga menyoroti keberadaan pabrik tepung tapioka yang hingga kini belum jelas pengoperasiaannya.Padahal pabrik yang dibangun dari dana Otsus tahun 2009 itu telah menguras anggaran hingga miliaran rupiah.
Netap mengungkapkan kalau dirinya pernah beberapa kali didatangi kelompok tani yang mengeluh karena tidak tahu harus kemana menjual ubi racun. “Padahal sebelumnya pemerintah mengimbau masyarakat untuk menanam ubi racun dan akan ditampung sebagai bahan baku pabrik tepung tapioka,” tandas Netap. Tak hanya itu, program Dinas Pertanian dan Perkebunan juga dinilai masih jauh dari harapan. Netap mencontohkan keberhasilan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dimana dengan anggaran hanya Rp 500 juta mampu menjadikan daerah tersebut sebagai swasembada beras.
Keberhasilan tersebut menurut Netap karena dinas terkait hanya sebagai motor penggerak sementara pelakunya adalah masyarakat. “Ini artinya, dinas mampu memberikan motivasi bagi petani untuk bertani,” kata politisi PKPI itu. Karena itu, menurut dia, Wali Kota Subulussalam harus segera melakukan mutasi terhadap para pejabatnya. Namun dalam penetapan pejabat, wali kota diingatkan agar lebih jeli sehingga tidak ada yang salah penempatan. “Orang yang ditempatkan harus sesuai dengan bidangnya dan memiliki komitmen untuk menjalankan program pembangunan,” demikian Netap.(kh)
Sumber : Serambinews.com
DPRK Pertanyakan Pembangunan PLTU Cangkang Sawit
Mon, Jan 3rd 2011, 11:22
SUBULUSSALAM - Komisi B DPRK Subulussalam bidang perekonomian, perkebunan, pertanian dan peternakan mempertanyakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar cangkang kelapa sawit. Pasalnya, pembangunan PLTU berkapasitas 2X5 MW itu dikabarkan belum pernah dibicarakan dengan DPRK Subulussalam. “Ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, tapi kenapa tidak pernah dibicarakan dengan DPRK,” kata Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting kepada Serambi, Minggu (2/1) kemarin. Netap mengingatkan, jangan sampai keberadaan PLTU cangkang Sawit justru membebani masyarakat seperti dalam penetapan tarif. Sehingga, kata Netap, jika masyarakat tidak mampu membayar langsung diputus. Karena itu, Netap menyarankan jika benar adanya rencana pembangunan PLTU berbahan bakar cangkang kelapa sawit sejatinya harus dibicarakan dengan kalangan legislatif khususnya komisi B yang membidangi masalah perkebunan, pertanian, perdagangan dan perindustrian.
Pihak DPRK menyambut baik rencana pembangunan PLTU berbahan cangkang kelapa sawit kerjasama PT PLN Subulussalam dengan salah satu perusahaan perkebunan di Subulussalam dengan catatan harus mendapat manfaat bagi daerah terutama masyarakat setempat. Karena itu, jika program tersebut terwujud, penetapan tarif menurut Netap tidak boleh dilakukan oleh perusahaan terkait karena dinilai dapat memicu terjadinya monopoli dan pada akhirnya merugikan masyarakat. “Kalau memang nanti terwujud semua harus jelas, yang penting penetapan tarif jangan dilakukan oleh perusahaan tapi dari PLN sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen,” tandas Netap. Seperti pemberitaan sebelumnya, PT PLN Cabang Subulussalam menggagas kerjasama dengan perusahaan swasta akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar cangkang kelapa sawit dengan kapasitas 2 X 5 MW. Manager Cabang PT PLN Subulussalam, Defiar Anis mengatakan, rencana kerjasama untuk pembangunan PLTU cangkang sawit ini telah dirintis dengan PT Global Sawit Semesta (GSS). Perusahaan group Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB) ini berminat menanamkan investasi dalam pembangunan PLTU berbahan bakar cangkang sawit berkapasitas 2X5 MW.
Menurut Anis, energi listrik yang dihasilkan disebutkan mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk Kota Subulusalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Rencana tersebut dinilai akan mampu membantu karena PLN tidak lagi tergantung pada pengoperasian mesin diesel yang biayanya cukup mahal dan menimbulkan polusi. Terkait dengan program tersebut, Pemko Subulussalam seperti diakui Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti, menyatakan mendukung. Program ini dinilai sangat baik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Kota Subulussalam dan sekitarnya. Namun, Sakti mengingatkan agar PT GSS selaku investor PLTU berbahan baker cangkang agar senantiasa memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai aturan yang berlaku baik masalah limbah maupun tanggungjawab sosial terhadap lingkungan.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Komisi B DPRK Subulussalam bidang perekonomian, perkebunan, pertanian dan peternakan mempertanyakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar cangkang kelapa sawit. Pasalnya, pembangunan PLTU berkapasitas 2X5 MW itu dikabarkan belum pernah dibicarakan dengan DPRK Subulussalam. “Ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, tapi kenapa tidak pernah dibicarakan dengan DPRK,” kata Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting kepada Serambi, Minggu (2/1) kemarin. Netap mengingatkan, jangan sampai keberadaan PLTU cangkang Sawit justru membebani masyarakat seperti dalam penetapan tarif. Sehingga, kata Netap, jika masyarakat tidak mampu membayar langsung diputus. Karena itu, Netap menyarankan jika benar adanya rencana pembangunan PLTU berbahan bakar cangkang kelapa sawit sejatinya harus dibicarakan dengan kalangan legislatif khususnya komisi B yang membidangi masalah perkebunan, pertanian, perdagangan dan perindustrian.
Pihak DPRK menyambut baik rencana pembangunan PLTU berbahan cangkang kelapa sawit kerjasama PT PLN Subulussalam dengan salah satu perusahaan perkebunan di Subulussalam dengan catatan harus mendapat manfaat bagi daerah terutama masyarakat setempat. Karena itu, jika program tersebut terwujud, penetapan tarif menurut Netap tidak boleh dilakukan oleh perusahaan terkait karena dinilai dapat memicu terjadinya monopoli dan pada akhirnya merugikan masyarakat. “Kalau memang nanti terwujud semua harus jelas, yang penting penetapan tarif jangan dilakukan oleh perusahaan tapi dari PLN sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen,” tandas Netap. Seperti pemberitaan sebelumnya, PT PLN Cabang Subulussalam menggagas kerjasama dengan perusahaan swasta akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar cangkang kelapa sawit dengan kapasitas 2 X 5 MW. Manager Cabang PT PLN Subulussalam, Defiar Anis mengatakan, rencana kerjasama untuk pembangunan PLTU cangkang sawit ini telah dirintis dengan PT Global Sawit Semesta (GSS). Perusahaan group Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB) ini berminat menanamkan investasi dalam pembangunan PLTU berbahan bakar cangkang sawit berkapasitas 2X5 MW.
Menurut Anis, energi listrik yang dihasilkan disebutkan mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk Kota Subulusalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Rencana tersebut dinilai akan mampu membantu karena PLN tidak lagi tergantung pada pengoperasian mesin diesel yang biayanya cukup mahal dan menimbulkan polusi. Terkait dengan program tersebut, Pemko Subulussalam seperti diakui Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti, menyatakan mendukung. Program ini dinilai sangat baik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Kota Subulussalam dan sekitarnya. Namun, Sakti mengingatkan agar PT GSS selaku investor PLTU berbahan baker cangkang agar senantiasa memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai aturan yang berlaku baik masalah limbah maupun tanggungjawab sosial terhadap lingkungan.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)