Thu, Dec 16th 2010, 10:51
SUBULUSSALAM - PT PLN Cabang Subulussalam menggagas kerjasama dengan perusahaan swasta untuk membangun Pengbangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar cangkang kelapa sawit dengan kapasitas 2 X 5 MW. “Kita sedang merintis kerjasama dengan pihak swasta, kalau ini nanti sudah terwujud, Insya Allah listrik di Subulussalam dan sekitarnya akan lebih baik,” kata Manager Cabang PT PLN Subulussalam, Defiar Anis kepada Serambi, (15/12) kemarin.
Menurut Anis, Kota Subulussalam yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang cukup besar, memiliki potensi untuk mengembangkan PLTU berbahan bakar cangkang sawit. Dia menilai bahan baku yang dibutuhkan sangat mendukung. Selain itu, proses pengolahan cangkang sawit untuk menghasilkan energi listrik ini, menurut dia, relatif sederhana, yakni dengan pembakaran yang panasnya digunakan untuk memanaskan turbin dan menghasilkan uap.
Anis mengatakan, rencana kerjasama untuk pembangunan PLTU cangkang sawit ini telah dirintis dengan PT Global Sawit Semesta (GSS). Perusahaan group Mitra sejati Sejahtera Bersama (MSSB) ini berminat menanamkan investasi dalam pembangunan PLTU berbahan bakar cangkang sawit berkapasitas 2X5 MW. Energi listrik yang dihasilkan disebutkan mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk Kota Subulusalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Rencana tersebut dinilai akan mampu membantu karena PLN tidak lagi tergantung pada pengoperasian mesin diesel yang biayanya cukup mahal dan menimbulkan polusi.
Selain itu, keunggulan PLTU cangkang sawit, lanjut Anis, adalah tidak menggunakan bahan bakar fosil, sehingga ramah lingkungan sekaligus mengurangi dampak buruk dari limbah pengolahan sawit. Hal lain, kata Anis, PLN juga akan mengintensifkan potensi limbah sawit di lahan perusahaan terkait.
“Dan yang paling penting system kelistrikan Kota Subulussalam maupun Aceh Singkil semakin kuat dan terjamin,” ujar Anis seraya mengatakan upaya tersebut dilakukan dalam mengantisipasi pembangunan Kota Subulussalam kedepan yang diperkirakan akan maju pesat.
Diharapkan, kerjasama pembangunan PLTU cangkang sawit dengan perusahaan milik Hermes ini akan terwujud tahun depan. Sambil menunggu pembangunan PLTU Cangkang Sawit, mulai April tahun depan, PLN Subulussalam merencanakan membeli Excess-Power (kelebihan daya) dari Turbin Pabrik GSS yang saat ini sedang di up-grade sebesar 0,7 sampai 1,0 MW. Upaya lainnya, PLN Subulussalam kini sedang memacu percepatan pembangunan PLTU Gas Batubara di Gosong Telaga, Kabupaten Aceh Singkil serta pembangunan Gardu Induk dan sistim jaringan transmisi 150 KV yang menghubungkan Subulussalam dengan Sumatera Utara. “Saat ini prosesnya dalam tahap pembebasan lahan,” terang Anis. (kh)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 20 Desember 2010
Jumat, 17 Desember 2010
DPRK Subulussalam belum Tetapkan Qanun
Wed, Dec 15th 2010, 11:55
SUBULUSSALAM - Hingga memasuki pertengahan bulan Desember akhir tahun 2010, DPRK Subulussalam belum juga menetapkan rancangan qanun (raqan) menjadi qanun. Padahal, Badan Legislasi DPRK Subulussalam telah mengagendakan penetapan sebanyak 19 raqan prioritas tahun 2010 menjadi qanun. Jumlah tersebut merupakan bahagian dari 59 rancangan qanun yang diusulkan selama periode 2009-2014.
Ketua Badan Legislasi (banleg) DPR Kota Subulussalam, Ir HM Sugito yang dikonfirmasi Serambi Senin (13/12) mengatakan, akan segera memparipurnakan penetapan 19 qanun dalam dua hari kedepan.”Nanti dalam dua hari ini kita akan paripurnakan penetapannya sekalian sama penetapan P-APBK tahun 2010,” kata Sugito yang sempat enggan diwawancarai wartawan.
Sugito mengaku segala proses menyangkut pembahasan hingga evaluasi dari Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, terhadap 19 raqan milik Pemko Subulussalam telah selesai sehingga kini dipastikan tinggal menunggu paripurna penetapan menjadi qanun. Kendati mengakui adanya beberapa kelemahan di lembaga legislativ Subulussalam seperti kapasitas atau SDM dan hal lainnya, namun Sugito menampik lambannya proses penetapan qanun di sana.”Bukan lamban, kita sudah bekerja dengan baik, tapi maklumlah kita banyak orang baru dan ada keterbatasan,” katanya.
Ditambahkan, sebelumnya penetapan 19 qanun Kota Subulussalam direncanakan bersamaan dengan paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota. Namun karena dinilai kurang terkait sehingga tidak dilakukan dan kemudian dijadwalkan bersamaan dengan paripurna penetapan P-APBK tahun 2010. Paripurna P-APBK tahun 2010 itu sendiri rencanakan akan segera digelar dalam beberapa hari ini.
Seperti pernah diberitakan, Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, dilaporkan telah mengevaluasi 17 Rancangan Qanun (Raqan) milik Pemko Subulussalam. Di antara 17 raqan yang sudah selesai diteliti Biro Hukum, pada Rabu (3/11) bulan lalu adalah, Raqan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Pimpinan, dan Anggota DPRK, Raqan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Raqan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dan Baitul Mal.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Hingga memasuki pertengahan bulan Desember akhir tahun 2010, DPRK Subulussalam belum juga menetapkan rancangan qanun (raqan) menjadi qanun. Padahal, Badan Legislasi DPRK Subulussalam telah mengagendakan penetapan sebanyak 19 raqan prioritas tahun 2010 menjadi qanun. Jumlah tersebut merupakan bahagian dari 59 rancangan qanun yang diusulkan selama periode 2009-2014.
Ketua Badan Legislasi (banleg) DPR Kota Subulussalam, Ir HM Sugito yang dikonfirmasi Serambi Senin (13/12) mengatakan, akan segera memparipurnakan penetapan 19 qanun dalam dua hari kedepan.”Nanti dalam dua hari ini kita akan paripurnakan penetapannya sekalian sama penetapan P-APBK tahun 2010,” kata Sugito yang sempat enggan diwawancarai wartawan.
Sugito mengaku segala proses menyangkut pembahasan hingga evaluasi dari Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, terhadap 19 raqan milik Pemko Subulussalam telah selesai sehingga kini dipastikan tinggal menunggu paripurna penetapan menjadi qanun. Kendati mengakui adanya beberapa kelemahan di lembaga legislativ Subulussalam seperti kapasitas atau SDM dan hal lainnya, namun Sugito menampik lambannya proses penetapan qanun di sana.”Bukan lamban, kita sudah bekerja dengan baik, tapi maklumlah kita banyak orang baru dan ada keterbatasan,” katanya.
Ditambahkan, sebelumnya penetapan 19 qanun Kota Subulussalam direncanakan bersamaan dengan paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota. Namun karena dinilai kurang terkait sehingga tidak dilakukan dan kemudian dijadwalkan bersamaan dengan paripurna penetapan P-APBK tahun 2010. Paripurna P-APBK tahun 2010 itu sendiri rencanakan akan segera digelar dalam beberapa hari ini.
Seperti pernah diberitakan, Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, dilaporkan telah mengevaluasi 17 Rancangan Qanun (Raqan) milik Pemko Subulussalam. Di antara 17 raqan yang sudah selesai diteliti Biro Hukum, pada Rabu (3/11) bulan lalu adalah, Raqan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Pimpinan, dan Anggota DPRK, Raqan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Raqan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dan Baitul Mal.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 07 Desember 2010
Wajib Belajar di Subulussalam belum Tercapai
Fri, Dec 3rd 2010, 11:52
SUBULUSSALAM - Pemerataan pendidikan atau wajib belajar dinilai masih belum tercapai di Kota Subulussalam, karena adanya anak usia sekolah yang disinyalir dieksploitasi oleh orang tuanya sebagai pekerja pemulung. Hal itu disampaikan, Drs Fazry Yunus M.Pd dalam acara sarasehan pendidikan yang digelar Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam, Selasa (30/11) lalu di Aula Setdako Subulussalam.
Fazry yang ditanyai mengenai, indikasi anak usia sekolah dieksploitasi menjadi pemulung mengatakan kalau fakta tersebut ditemukan langsung di lapangan. Mantan kepala Dinas Pendidikan Kota Subulussalam ini menyatakan menjumpai adanya kawanan anak usia sekolah yang saban hari mencari barang bekas. Fazry mengaku pernah menanyakan kenapa tidak sekolah.”Dan si anak itu bilang kalau setiap hari dia harus bisa mengumpulkan uang lima ribu rupiah untuk distorkan kepada orangtuanya. Ini bukan hanya satu orang, ada lagi teman-temannya yang berprofesi sama, ini adalah persoalan yang harus diatasi,” kata Fazry.
Menurut Fazry, kondisi anak usia sekolah yang harus bekerja mencari uang tidak hanya itu, di tempat lain sejumlah anak perempuan yang sejatinya masih bersekolah harus mencari uang dengan meminta-minta dan sebagainya. Realita tersebut, kata Fazry merupakan fakta namun mengapa masih “tutup mata”. Padahal, lanjut dia, undang-undang telah mengamanatkan menjamin pendidikan anak bangsa hingga usia 16 tahun. Bahkan dalam suatu undang-undang, Fazry menyatakan bahwa segala kebutuhan pendidikan anak yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah.
Kondisi tersebut, kata Fazry, harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai pemerintah “tutup mata”. Orang tua anak tersebut harus disadarkan. Sebab, menurut Fazry bisa saja anak-anak tersebut akan menjadi orang terbaik di negeri ini di masa mendatang. Namun terlepas dari masalah tersebut, pemerintah memang harus memperhatikan pendidikan anak bangsa di daerah ini. Selain itu, Fazry yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Aceh SIngkil mengaku menemukan data tidak singkronnya lulusan SMP dengan yang masuk SMA.
Dikatakan, sering terjadi anak yang masuk SMA lebih sedikit dari pada yang lulus SMA. Kondisi serupa juga terjadi pada lulusan SD dengan yang masuk SMP. Hal ini, kata Fazry, menandakan adanya anak-anak yang lulusan SD atau SMP tidak melanjutkan pendidikannya alias menganggur atau putus sekolah.”Katakanlah ada yang masuk pesantren tapi kita bisa hitung jumlahnya, karena perbandingan yang lulus dengan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi itu sangat jauh, misalnya lulusan SMP dua ribu sedangkan yang masuk SMA hanya 1500,” ujar Fazry.
Kondisi buram wajah pendidikan Subulussalam tersebut, menurut Fazry harus menjadi perhatian pemerintah karena dinilai pemerataan pendidikan di Subulussalam atau wajib belajar belum tercapai. Sebab dengan kondisi saat ini akan sangat sulit menyandang “Kota Pendidikan” sementara banyak anak-anak yang tidak terdidik. Bahasan fazry Yunus soal kondisi pemerataan pendidikan di Subulussalam ini sekaligus mematahkan penjelasan, Rusdy Hasan, Asisten I Setdako Subulussalam, yang menyatakan telah meratanya pendidikan di Kota Subulussalam di segala tingkatan. Sarasehan yang bertema “optimalisasi Peran serta Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Kota Subulussalam” itu juga menghadirkan Ketua Komisi D DPRK Subulussalam, Ansari Idrus Sambo. (kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pemerataan pendidikan atau wajib belajar dinilai masih belum tercapai di Kota Subulussalam, karena adanya anak usia sekolah yang disinyalir dieksploitasi oleh orang tuanya sebagai pekerja pemulung. Hal itu disampaikan, Drs Fazry Yunus M.Pd dalam acara sarasehan pendidikan yang digelar Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam, Selasa (30/11) lalu di Aula Setdako Subulussalam.
Fazry yang ditanyai mengenai, indikasi anak usia sekolah dieksploitasi menjadi pemulung mengatakan kalau fakta tersebut ditemukan langsung di lapangan. Mantan kepala Dinas Pendidikan Kota Subulussalam ini menyatakan menjumpai adanya kawanan anak usia sekolah yang saban hari mencari barang bekas. Fazry mengaku pernah menanyakan kenapa tidak sekolah.”Dan si anak itu bilang kalau setiap hari dia harus bisa mengumpulkan uang lima ribu rupiah untuk distorkan kepada orangtuanya. Ini bukan hanya satu orang, ada lagi teman-temannya yang berprofesi sama, ini adalah persoalan yang harus diatasi,” kata Fazry.
Menurut Fazry, kondisi anak usia sekolah yang harus bekerja mencari uang tidak hanya itu, di tempat lain sejumlah anak perempuan yang sejatinya masih bersekolah harus mencari uang dengan meminta-minta dan sebagainya. Realita tersebut, kata Fazry merupakan fakta namun mengapa masih “tutup mata”. Padahal, lanjut dia, undang-undang telah mengamanatkan menjamin pendidikan anak bangsa hingga usia 16 tahun. Bahkan dalam suatu undang-undang, Fazry menyatakan bahwa segala kebutuhan pendidikan anak yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah.
Kondisi tersebut, kata Fazry, harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai pemerintah “tutup mata”. Orang tua anak tersebut harus disadarkan. Sebab, menurut Fazry bisa saja anak-anak tersebut akan menjadi orang terbaik di negeri ini di masa mendatang. Namun terlepas dari masalah tersebut, pemerintah memang harus memperhatikan pendidikan anak bangsa di daerah ini. Selain itu, Fazry yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Aceh SIngkil mengaku menemukan data tidak singkronnya lulusan SMP dengan yang masuk SMA.
Dikatakan, sering terjadi anak yang masuk SMA lebih sedikit dari pada yang lulus SMA. Kondisi serupa juga terjadi pada lulusan SD dengan yang masuk SMP. Hal ini, kata Fazry, menandakan adanya anak-anak yang lulusan SD atau SMP tidak melanjutkan pendidikannya alias menganggur atau putus sekolah.”Katakanlah ada yang masuk pesantren tapi kita bisa hitung jumlahnya, karena perbandingan yang lulus dengan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi itu sangat jauh, misalnya lulusan SMP dua ribu sedangkan yang masuk SMA hanya 1500,” ujar Fazry.
Kondisi buram wajah pendidikan Subulussalam tersebut, menurut Fazry harus menjadi perhatian pemerintah karena dinilai pemerataan pendidikan di Subulussalam atau wajib belajar belum tercapai. Sebab dengan kondisi saat ini akan sangat sulit menyandang “Kota Pendidikan” sementara banyak anak-anak yang tidak terdidik. Bahasan fazry Yunus soal kondisi pemerataan pendidikan di Subulussalam ini sekaligus mematahkan penjelasan, Rusdy Hasan, Asisten I Setdako Subulussalam, yang menyatakan telah meratanya pendidikan di Kota Subulussalam di segala tingkatan. Sarasehan yang bertema “optimalisasi Peran serta Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Kota Subulussalam” itu juga menghadirkan Ketua Komisi D DPRK Subulussalam, Ansari Idrus Sambo. (kh)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 06 Desember 2010
Pemko Subulussalam Diminta Komit Bangun Pendidikan
Wed, Dec 1st 2010, 11:41
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam diminta komitmen membangun dunia pendidikan di daerah ini dengan cara singkronisasi antara pemerintah, DPRK dan guru. Selain itu, pemerintah juga disarankan agar memberikan penghargaan terhadap guru-guru yang berprestasi. “Bila perlu berikan fasilitas kendaraan bagi para guru yang berperastasi,” kata Ansari Idrus Sambo, Ketua Komisi D yang membidangi pendidikan saat menjadi pembicara pada acara sarasehan pendidikan yang digelar MPD Kota Subulussalam, Selasa (30/11) di aula Setdako Subulussalam.
Ansari yang menjadi pemateri, mengakui untuk mengalokasikan dana sebesar 20 persen dari APBK untuk dinas pendidikan memang masih sangat sulit lantaran dinilai dapat menggerogoti dinas lain. Namun, walau demikian harapan alokasi anggaran itu dapat ditutupi dari dana APBN dan Otsus sehingga anggaran setara dengan 20 persen dari APBK itu terwujud.
Mengenai pendidikan di Subulussalam, Ansari menilai bahwa masih jauh dari harapan sehingga dinilai sebagai “kabut hitam” pendidikan di Kota Subulussalam. Masalah lain, mutu pendidikan menurut Ansari bisa digambarkan dari kemerosotan moral anak-anak didik saat ini. Diakui, masalah anggaran bukan faktor utama melainkan sekedar pendukung. Yang terpenting, lanjutnya, bagaimana peningkatan mutu moral yang akan mendongkrak pendidikan. Ansari menilai, di Subulussalam, penggunaan anggaran pendidikan saat ini lebih pada pembangunan fisik bukan peningkatan mutu.
Lebih jauh dikatakan, untuk mencapai mutu pendidikan, maka harus dibuat (regulasi) standar pelayanan minimum bidang pendidikan. Para pihak, seperti, walikota dan dinas pendidikan diharapkan komitmen dalam peningkatan mutu pendidikan.”Kalau ini tidak dilakukan jangan harap akan tercapai pendidikan yang lebih baik karena ibaratnya, jauh panggang dari api,” pungkas Ansari seraya mengulangi penghargaan terhadap para guru yang berprestasi harus diberikan.
Sebelumnya, sejumlah pemateri seperti Rusdi Hasan atas nama pemerintah Kota Subulussalam menyampaikan “sinergisitas wujudkan visi dan misi pendidikan di Kota Subulussalam sekaligus membuka acara yang diprakarsai MPD Kota Subulussalam itu. Sementara Fazry Yunus, yang merupakan mantan kepala dinas pendidikan Kota Subulussalam membahas makalahnya yang berjudul peranan masyarakat terhadap keberhasilan pendidikan.
Secara terpisah, Ketua MPD Kota Subulussalam, Maksum LS, kepada Serambi menyebutkan, berdasarkan hasil survey yang digelar lembaganya, mayoritas komite sekolah di Kota Subulussalam masa tugasnya sudah kedaluarsa. Disamping itu, pemilihan komite sekolah bukan hasil musyawarah para orang tua murid sebagaimana aturannya melainkan keingingan kepala sekolah terkait. MPD, lanjut Maksum, telah menyampaikan masalah tersebut kepada wali kota dan dinas pendidikan setempat secara tertulis akan tetapi belum ada realisasinya.(kh)
Sumber : Serambinews.com
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam diminta komitmen membangun dunia pendidikan di daerah ini dengan cara singkronisasi antara pemerintah, DPRK dan guru. Selain itu, pemerintah juga disarankan agar memberikan penghargaan terhadap guru-guru yang berprestasi. “Bila perlu berikan fasilitas kendaraan bagi para guru yang berperastasi,” kata Ansari Idrus Sambo, Ketua Komisi D yang membidangi pendidikan saat menjadi pembicara pada acara sarasehan pendidikan yang digelar MPD Kota Subulussalam, Selasa (30/11) di aula Setdako Subulussalam.
Ansari yang menjadi pemateri, mengakui untuk mengalokasikan dana sebesar 20 persen dari APBK untuk dinas pendidikan memang masih sangat sulit lantaran dinilai dapat menggerogoti dinas lain. Namun, walau demikian harapan alokasi anggaran itu dapat ditutupi dari dana APBN dan Otsus sehingga anggaran setara dengan 20 persen dari APBK itu terwujud.
Mengenai pendidikan di Subulussalam, Ansari menilai bahwa masih jauh dari harapan sehingga dinilai sebagai “kabut hitam” pendidikan di Kota Subulussalam. Masalah lain, mutu pendidikan menurut Ansari bisa digambarkan dari kemerosotan moral anak-anak didik saat ini. Diakui, masalah anggaran bukan faktor utama melainkan sekedar pendukung. Yang terpenting, lanjutnya, bagaimana peningkatan mutu moral yang akan mendongkrak pendidikan. Ansari menilai, di Subulussalam, penggunaan anggaran pendidikan saat ini lebih pada pembangunan fisik bukan peningkatan mutu.
Lebih jauh dikatakan, untuk mencapai mutu pendidikan, maka harus dibuat (regulasi) standar pelayanan minimum bidang pendidikan. Para pihak, seperti, walikota dan dinas pendidikan diharapkan komitmen dalam peningkatan mutu pendidikan.”Kalau ini tidak dilakukan jangan harap akan tercapai pendidikan yang lebih baik karena ibaratnya, jauh panggang dari api,” pungkas Ansari seraya mengulangi penghargaan terhadap para guru yang berprestasi harus diberikan.
Sebelumnya, sejumlah pemateri seperti Rusdi Hasan atas nama pemerintah Kota Subulussalam menyampaikan “sinergisitas wujudkan visi dan misi pendidikan di Kota Subulussalam sekaligus membuka acara yang diprakarsai MPD Kota Subulussalam itu. Sementara Fazry Yunus, yang merupakan mantan kepala dinas pendidikan Kota Subulussalam membahas makalahnya yang berjudul peranan masyarakat terhadap keberhasilan pendidikan.
Secara terpisah, Ketua MPD Kota Subulussalam, Maksum LS, kepada Serambi menyebutkan, berdasarkan hasil survey yang digelar lembaganya, mayoritas komite sekolah di Kota Subulussalam masa tugasnya sudah kedaluarsa. Disamping itu, pemilihan komite sekolah bukan hasil musyawarah para orang tua murid sebagaimana aturannya melainkan keingingan kepala sekolah terkait. MPD, lanjut Maksum, telah menyampaikan masalah tersebut kepada wali kota dan dinas pendidikan setempat secara tertulis akan tetapi belum ada realisasinya.(kh)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)